TEMPO.CO, Jakarta - Nalar Institute melakukan kajian ihwal kebijakan perlindungan sosial di era Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Peneliti Nalar Institute Ani Nur Mujahidah Rasunnah mengungkapkan besarnya alokasi anggaran kesehatan belum berbanding lurus dengan dampaknya di masyarakat. Khususnya ihwal program penurunan angka stunting.
Ani mengatakan alokasi alokasi anggaran program kesehatan yang paling besar adalah di program penurunan stunting. Dari 2019 sampai 2022, jumlah dana yang digelontorkan mencapai Rp 188,95 triliun. Sedangkan realisasi anggaran tersebut sebesar Rp 186,09 triliun.
"Indonesia menggelontorkan anggaran stunting itu besar banget tapi apa yang terjadi, Indonesia belum sampai target sesuai standar WHO (World Health Organization)" ujar Ani dalam diskusi Outlook Perlindungan Sosial 2024 yang diselenggarakan Tempo di Jakarta pada Sabtu, 27 Januari 2024.
Ia menjelaskan prevalensi stunting paling rendah berdasarkan standar WHO adalah 20 persen. Sementara itu, angka stunting di Indonesia pada 2022 belum memenuhi standar, yakni masih di angka 21,60 persen.
Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun ini. Namun Ani mengatakan belum bisa memprediksi apakah target itu dapat tercapai.
Kendati demikian, angka harapan hidup di Indonesia sedikit meningkat pada 2022. Nalar Institute mencatat angka harapan hidup di Indonesia pada 2021 adalah 71,61 dan meningkat pada 2022 menjadi 71,85.
Tetapi, indeks keamanan kesehatan global Indonesia masih di bawah rata-rata negara G20. Berdasarkan data 2021, Indonesia berada di urutan 13. Peringkat Indonesia berada di bawah Brazil dan di atas Turki dengan angka 50,4.
Lebih lanjut, Ani menilai ketimpangan akses kesehatan juga masih menjadi permasalahan di Tanah Air. Terlebih di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T). Menurutnya, insentif kesehatan juga masih minim untuk tenaga kesehatan. Jumlah dokter spesialis yang masih rendah juga menjadi masalah di sektor kesehatan Indonesia.
Dia mengatakan anggaran perlindungan sosial, salah satunya di bidang kesehatan, selalu menjadi prioritas pemerintah dengan jumlah yang amat besar. Namun, ia menilai anggaran yang digelontorkan sebanyak itu masih belum memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat.
Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, program perlindungan sosial adalah salah satu program yang paling berhasil di era kepemimpinan Jokowi.
Dia juga menilai program perlindungan sosial memiliki dampak yang paling membantu masyarakat, seperti bantuan sosial atau bansos. Namun, ia tak menampik manfaat yang dirasakan oleh masyarakat akan berbeda di sektor kesehatan. Sebab, menurutnya, program di sektor kesehatan dan pendidikan baru akan terasa dalam jangka waktu yang lebih panjang.
Pilihan Editor: Respons Gibran soal Beras Bulog Ditempeli Stiker Prabowo-Gibran: Nanti Saya Cari
