TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta menaikkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) menjadi 10 persen. PT Pertamina (Persero) buka suara soal potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah salah satu komponen pembentuk harga BBM nonsubsidi yang besarannya ditetapkan oleh pemerintah daerah.

"Sehingga harga jual akan menyesuaikan PBBKB masing-masing daerah," ucap Fadjar lewat pesan tertulis kepada Tempo, Ahad, 28 Januari 2024.

Fadjar menuturkan, harga BBM nonsubsidi bersifat fluktuatif mengikuti tren harga minyak dunia. Setiap bulannya, kata dia, penyesuaian harga BBM nonsubsidi sudah diberlakukan.o0q

"Sehingga masyarakat diharapkan sudah terbiasa," tutur Fadjar.

Sementara itu, penetapan harga BBM nonsubsidi telah diatur pada Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Fadjar menegaskan, Pertamina berkomitmen menyediakan BBM dengan kualitas terbaik dan harga yang tetap kompetitif dibandingkan produk di SPBU lain dengan kualitas setara.

Selanjutnya: Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono....

<!--more-->

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meneken Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada 5 Januari 2024. Beleid ini mengatur soal kenaikan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

"Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10 persen," bunyi Pasal 24 Ayat 1 beleid tersebut, dikutip Senin, 29 Januari 2024.

Angka ini naik dari sebelumnya yang sebesar 5 persen, menurut Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Sementara itu, tarif pajak bahan bakar untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 50 persen dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi. Adapun dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual bahan bakar sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).

Berdasarkan Pasal 21, objek PBBKB adalah penyerahan bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB) oleh penyedia kepada konsumen atau pengguna kendaraan bermotor.

"Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan produsen dan/atau importir BBKB, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri," bunyi Pasal 23.

Sementara itu, wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan penyedia BBKB. Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.

RIRI RAHAYU | AMELIA RAHIMA

Pilihan Editor: Fakultas Kedokteran Gigi Unpad Akui Pernah Kerja Sama dengan Pinjol, Setelah Dievaluasi Tak Diperpanjang