Transisi Energi Bisa Terganggu Jika Sri Mulyani Resign, Ekonom: Dana JETP Bisa Batal

Reporter

Riri Rahayu

Editor

Grace gandhi

Kamis, 18 Januari 2024 20:24 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan pejabat eselon I Kemenkeu memaparkan kinerja APBN Kita edisi Desember 2023 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat 15 Desember 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tercatat melanjutkan tren defisit dengan nilai Rp35 triliun per 12 Desember 2023. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan agenda transisi energi bisa terganggu jika Sri Mulyani Indrawati meninggalkan kursi Menteri Keuangan.

Baru-baru ini, kabar-kabar yang menyebutkan Sri Mulyani mundur dari Kabinet Jokowi memang santer terdengar. Menurut Bhima, jika hal itu terjadi, Indonesia bisa kesulitan mencari dana dari internasional.

"Pendanaan transisi energi dari skema JETP (Just Energy Transition Partnership) yang sedang proses negosiasi bisa jalan di tempat. Bahkan, bisa batal jika Sri Mulyani mundur," kata Bhima kepada Tempo, Kamis, 18 Januari 2024.

Pasalnya, Bhima menilai, kepercayaan internasional kepada Indonesia masih bergantung pada Sri Mulyani. Ia mengatakan, selama ini kucuran dana dunia internasional kepada Indonesia tidak terlepas dari kredibilitas yang dimiliki sosok menteri keuangan tersebut.

"Kalau Sri Mulyani mundur, konsekuensinya, kita akan susah dapat pinjaman baru dan kerja sama investasi," ujar Bhima. "Investor akan beralih ke negara lain yang punya kredibilitas lebih."

Advertising
Advertising

Selanjutnya: Sebelumnya, kabar Sri Mulyani mundur dari jajaran Menteri Jokowi....

<!--more-->

Sebelumnya, kabar Sri Mulyani mundur dari jajaran Menteri Jokowi disampaikan ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri. "Saya dengar Bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur," ujar Faisal dalam acara Political Economic Outlook 2024 yang diunggah di akun YouTube Progresif Idn pada Senin, 15 Januari 2024.

Faisal Basri juga mengajak masyarakat untuk membujuk mantan Managing Director World Bank itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan menteri-menteri lain untuk mundur dari kabinet Jokowi.

Ihwalnya, Faisal Basri menilai kinerja pemerintahan Jokowi buruk. Faisal Basri berujar, mundurnya sejumlah menteri bisa sangat berdampak. "Efeknya akan dahsyat," tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan bahwa kabinet akan tetap solid membantu Kepala Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan hingga akhir masa jabatan. Ia pun meminta wartawan menanyakan kepada pihak-pihak yang melontarkan isu sejumlah menteri akan mundur dari jabatannya.

"Terkait isu yang sengaja dilemparkan oleh beberapa pihak bahwa ada menteri yang siap mundur atau tidak nyaman dalam pemerintahan. Tanyakan saja ke pihak-pihak yang melontarkan isu tersebut," kata Ari di Jakarta, Kamis, 18 Januari 2024, dikutip dari Antara.

RIRI RAHAYU | ANTARA | AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: Luhut Minta Kenaikan Pajak Hiburan 75 Persen Ditunda, Pengusaha Spa: Masalah Belum Beres

Berita terkait

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

31 menit lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

2 jam lalu

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

3 jam lalu

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

3 jam lalu

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

4 jam lalu

Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Penugasan untuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro dari Jokowi berlaku per hari ini.

Baca Selengkapnya

Sekretariat Presiden Kucurkan Bantuan untuk Korban Luka Saat Kunjungan Jokowi di Kabupaten Muna

4 jam lalu

Sekretariat Presiden Kucurkan Bantuan untuk Korban Luka Saat Kunjungan Jokowi di Kabupaten Muna

Seorang warga Kabupaten Muna terluka kejatuhan dahan pohon saat helikopter superpuma yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat di alun-alun.

Baca Selengkapnya

198 PSN Rp1.614 Triliun Selesai Dibangun pada 2016-2024, Jokowi Akan Evaluasi yang Lelet

5 jam lalu

198 PSN Rp1.614 Triliun Selesai Dibangun pada 2016-2024, Jokowi Akan Evaluasi yang Lelet

Sebanyak 198 PSN telah rampung dibangun selama periode 2016 hingga 2024, dengan nilai proyek Rp1.614 triliun, sementara yang lelet akan dievaluasi.

Baca Selengkapnya

Bunyi Sumpah 7 Anggota LPSK di Hadapan Jokowi Hari Ini

5 jam lalu

Bunyi Sumpah 7 Anggota LPSK di Hadapan Jokowi Hari Ini

Sebanyak 7 anggota LPSK mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Jokowi. Apa bunyi sumpahnya?

Baca Selengkapnya

Grace Natalie Diberi Tugas di Pemerintahan oleh Presiden Jokowi

5 jam lalu

Grace Natalie Diberi Tugas di Pemerintahan oleh Presiden Jokowi

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengaku dapat amanah untuk mengemban tugas baru di pemerintahan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

7 jam lalu

Terkini: Jokowi Sebut Bantuan Beras Patut Disyukuri, Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah Diganti KRIS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebut bantuan beras merupakan langkah konkret untuk meringankan beban masyarakat.

Baca Selengkapnya