Transisi Energi Bisa Terganggu Jika Sri Mulyani Resign, Ekonom: Dana JETP Bisa Batal
Reporter
Riri Rahayu
Editor
Grace gandhi
Kamis, 18 Januari 2024 20:24 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan agenda transisi energi bisa terganggu jika Sri Mulyani Indrawati meninggalkan kursi Menteri Keuangan.
Baru-baru ini, kabar-kabar yang menyebutkan Sri Mulyani mundur dari Kabinet Jokowi memang santer terdengar. Menurut Bhima, jika hal itu terjadi, Indonesia bisa kesulitan mencari dana dari internasional.
"Pendanaan transisi energi dari skema JETP (Just Energy Transition Partnership) yang sedang proses negosiasi bisa jalan di tempat. Bahkan, bisa batal jika Sri Mulyani mundur," kata Bhima kepada Tempo, Kamis, 18 Januari 2024.
Pasalnya, Bhima menilai, kepercayaan internasional kepada Indonesia masih bergantung pada Sri Mulyani. Ia mengatakan, selama ini kucuran dana dunia internasional kepada Indonesia tidak terlepas dari kredibilitas yang dimiliki sosok menteri keuangan tersebut.
"Kalau Sri Mulyani mundur, konsekuensinya, kita akan susah dapat pinjaman baru dan kerja sama investasi," ujar Bhima. "Investor akan beralih ke negara lain yang punya kredibilitas lebih."
Selanjutnya: Sebelumnya, kabar Sri Mulyani mundur dari jajaran Menteri Jokowi....
<!--more-->
Sebelumnya, kabar Sri Mulyani mundur dari jajaran Menteri Jokowi disampaikan ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri. "Saya dengar Bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur," ujar Faisal dalam acara Political Economic Outlook 2024 yang diunggah di akun YouTube Progresif Idn pada Senin, 15 Januari 2024.
Faisal Basri juga mengajak masyarakat untuk membujuk mantan Managing Director World Bank itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan menteri-menteri lain untuk mundur dari kabinet Jokowi.
Ihwalnya, Faisal Basri menilai kinerja pemerintahan Jokowi buruk. Faisal Basri berujar, mundurnya sejumlah menteri bisa sangat berdampak. "Efeknya akan dahsyat," tuturnya.
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan bahwa kabinet akan tetap solid membantu Kepala Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan hingga akhir masa jabatan. Ia pun meminta wartawan menanyakan kepada pihak-pihak yang melontarkan isu sejumlah menteri akan mundur dari jabatannya.
"Terkait isu yang sengaja dilemparkan oleh beberapa pihak bahwa ada menteri yang siap mundur atau tidak nyaman dalam pemerintahan. Tanyakan saja ke pihak-pihak yang melontarkan isu tersebut," kata Ari di Jakarta, Kamis, 18 Januari 2024, dikutip dari Antara.
RIRI RAHAYU | ANTARA | AMELIA RAHIMA SARI
Pilihan Editor: Luhut Minta Kenaikan Pajak Hiburan 75 Persen Ditunda, Pengusaha Spa: Masalah Belum Beres