TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Prabowo Subianto menyebut data yang disampaikan rivalnya, Anies Baswedan, dalam debat capres Minggu, 7 Januari 2024, soal kepemilikan tanah keliru. Lahan Prabowo bukan 340 ribu hektar seperti yang diucapkan oleh Anies.

Dalam debat, Anies menyebut Prabowo memiliki lahan seluas 340 ribu hektare. Anies menyatakan hal itu ironi karena setengah dari total jumlah prajurit TNI di Indonesia tidak memiliki rumah dinas, namun Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan memiliki lebih dari 340 ribu hektare tanah.

"Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Menurut Pak Jokowi, ada menteri punya lebih dari 320 hektare tanah di republik ini," kata Anies dalam debat.

Anies kemudian meralat angka yang dia sebutkan menjadi 340 ribu hektare.

"Maaf Pak Prabowo angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektare, tapi 340 ribu hektare. Saya klarifikasi," ucap Anies.

Prabowo dalam debat tersebut kemudian menyatakan data yang dimiliki Anies itu salah.

"Itu pun salah. Itu pun salah. Mas Anies jangan...," ucap Prabowo.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, koalisi Prabowo di Pemilu 2024 kali ini, dan mantan menteri kehutanan, mengatakan lahan yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Prabowo tidak sebesar itu, 340 ribu hektare. Zulhas menyebut Prabowo memang pernah diberi hak guna usaha (HGU) untuk sejumlah lahan di Kalimantan dan Aceh. Namun jumlahnya tidak sebanyak itu.

"Saya kan Mantan Menteri Kehutanan. Setahu saya Pak Prabowo punya (HGU), tetapi nggak sebesar itu. Kalau saya tidak salah sekitar 60.000 hektare ada di Kalimantan dan di Aceh, tetapi sebagian sudah dikembalikan ke Negara," kata Zulhas yang saat ini menjabat Menteri Perdagangan, saat ditemui di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, 9 Januari 2024.

Menurut Zulhas, puluhan ribu hektare lahan tersebut itu sifatnya dipinjamkan oleh negara untuk dikelola korporasi yang dimiliki banyak orang, salah satunya Prabowo.

"Dan itu juga sifatnya pinjam untuk dipakai, bukan milik Pak Prabowo pribadi, melainkan korporat," ucap Zulhas.

Sebelum Anies, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga pernah menyinggung soal luas tanah Prabowo. Jokowi menyingung hal yang sama saat debat capres Pemilu 2019. Jokowi menyebut Ketua Umum Gerindra itu memiliki 340 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur dan Aceh.

Lantas, berapa sebenarnya luas lahan Prabowo? Di hadapan para relawannya di Gelanggang Remaja, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024, Prabowo mengklarifikasi pernyataan Anies, sambil mempertanyakan kecerdasan pesaingya itu.

"Saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini, dia pinter atau goblok sih?" kata Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa lahan yang dimilikinya lebih dari 340 ribu hektar. Namun itu bukan lahan pribadi alias hak milik melainkan hak guna usaha (HGU).

"Saya sudah menyampaikan. Bapak presiden, saya sebelum jadi menteri, saya pengusaha. Saya menguasai lahan hak guna usaha. Kemarin juga salah-salah melulu itu, bukan 343 ribu hektar, bukan. Mendekati 500 ribu hektar," ucap Prabowo disambut keriuhan penonton.

Luas Lahan Yang Dikuasai Perusahaan Milik Prabowo

Pada Februari 2019, Koran Tempo dan kelompok sipil Auriga Nusantara pernah menelusuri jumlah kepemilikan lahan Prabowo. Saat itu dia tercatat Prabowo lewat sejumlah perusahaan memiliki sejumlah lahan dengan total mencapai sekitar 361.983 hektare.

Sekitar 97.300 hektare terletak di Aceh melalui PT Tusam Hutani Lestari. Seluas 187.920 hektare di Kalimantan Timur melalui PT Tanjung Redeb Hutani.

Selain itu lahan dengan status hak guna usaha, Prabowo juga memiliki 2.000 hektare lahan tambang di Berau melalui PT Tambang Berau Coal, 14.950 hektare tambang di Kalimantan Timur melalui PT Kaltim Nusantara Coal, 4.793 hektare tambang di Kalimantan Timur melalui PT Nusantara Energy, dan 14.980 hektare lahan tambang di Kutai Timur melalui PT Erabara Persada Nusantara.

Mantan Komandna Jenderal Korps Pasukan Khusus itu juga memiliki lahan tambang seluas 14.990 hektare di Kutai Timur melalui PT Nusantara Santan Coal, 14.010 hektare lahan kehutanan di Kalimantan Timur melalui PT Belantara Pusaka, dan 11.040 hektare lahan tambang di Kutai Timur melalui PT Nusantara Kaltim Coal.

Luas Tanah Prabowo Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Dalam LHKPN yang dilaporkan pada 20 Oktober 2023 sebagai persyaratan pencalonan presiden 2024, Prabowo memiliki harta kekayaan mencapai Rp 2,042 triliun dan tidak memiliki hutang. Menjadikannya sebagai calon presiden paling kaya. Dari angka tersebut, harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp 275,320 miliar. Berikut adalah rincian tanah dan bangunan milik Prabowo.

• Tanah dan bangunan seluas 818 meter persegi/580 meter persegi di Jakarta Selatan, yang berasal hibah dengan akta senilai Rp 32,666 miliar
• Tanah seluas 48.970 meter persegi di Kabupaten dan Kota Bogor, yang merupakan hasil sendiri, senilai Rp 9,794 miliar.
• Tanah seluas 8.905 meter persegi di Kabupaten dan Kota Bogor, hasil sendiri, Rp 5,467 miliar
• Tanah dan bangunan seluas 8.365 meter persegi/2.175 meter persegi di Jakarta Selatan, hasil sendiri, senilai Rp 158,491 miliar
• Tanah dan bangunan seluas 760 m2/760 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp 5 miliar
• Tanah dan bangunan seluas 2100 m2/2000 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp 45 miliar
• Tanah dan bangunan seluas 2000 m2/1800 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp. 15 miliar
• Tanah dan bangunan seluas 70 m2/61 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp. 400 juta
• Tanah dan bangunan seluas 10000 m2/800 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp. 3 miliar
• Tanah dan bangunan seluas 500 m2/500 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp 500 juta

Dengan demikian, Prabowo secara pribadi, menurut LHKPN yang dilaporkan, memiliki tanah seluas 82.488 meter persegi atau 8,2 hektare. Selain itu, Prabowo juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin Rp 1,26 miliar. Dalam LHKPN tersebut, Prabowo juga memiliki harta bergerak lainnya Rp 16,42 miliar, surat berharga Rp 1,7 triliun, serta kas dan setara kas Rp 47,81 miliar.

RIZKI DEWI AYU | HAN REVANDA PUTRA | DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Soal Obral HGU 190 Tahun di IKN, Mahfud Md Bilang Bisa Dievaluasi