TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak menarik perhatian pembaca adalah mengenai persoalan di tubuh PT Teknologi Militer Indonesia alias PT TMI. Pengamat militer Beni Sukadis, mengungkap sejumlah masalah di perusahaan ini. Sebelumnya PT TMI menjadi sorotan publik setelah calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan menyebutnya persoalan “orang dalam” di perusahaan ini. Kritik Anies di acara debat calon presiden tersebut ditujukan kepada calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Berita lain yang banyak menarik pembaca adalah mengenai kubu Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang tetap membela Undang-undang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja. Juru bicara pasangan ini, Eddy Soeparno, mengatakan pihaknya menolak usulan evaluasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) karena undang-undang ini dianggap merupakan produk hukum terbaik di era pemerintah Presiden Joko Widodo.

Lalu berita mengenai kubu Anies Baswedan yang menanggapi santai pelaporan Anies ke Bawaslu terkait data lahan Prabowo yang disinggung Anies di debat calon presiden Minggu lalu. Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin, Usamah Abdul Aziz, mengatakan data kepemilikan lahan yang disampaikan Anies bersumber dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi memang pernah menuding Prabowo memiliki 340 ribu hektare lahan dalam debat calon presiden 2019 lalu.

Kemudian berita tentang Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melantik 15 orang pejabat pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon II Kementerian BUMN kemarin. Dalam sambutannya, Erick Thohir mengapresiasi pencapaian target keterwakilan perempuan dan generasi muda pada pelantikan kali ini. "Saya lihat dari 15 keterwakilan, 30 persen di antaranya adalah wanita dengan jumlah 5 orang," ujarnya. Siapa saja mereka?

Berita kelima adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah memerintahkan perbankan untuk memblokir rekening-rekening yang teridentifikasi digunakan untuk kegiatan ilegal. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan OJK telah meminta perbankan melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 85 rekening yang diduga terkait dengan pinjaman online (pinjol) ilegal dan lebih dari 4.000 rekening diduga terkait judi online sejak September 2023.

Berikut rangkuman lima berita terkini Tempo.co.

Selanjutnya: Pengamat Militer Ungkap Persoalan PT TMI yang Dikritik Anies Baswedan…

<!--more-->

1. Prabowo Dikritik Anies soal PT TMI, Pengamat Militer Ungkap Persoalan Perusahaan Ini

PT Teknologi Militer Indonesia alias PT TMI menjadi sorotan publik setelah calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan menyebutnya persoalan “orang dalam” di perusahaan ini. Kritik Anies di acara debat calon presiden tersebut ditujukan kepada calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Pengamat militer, Beni Sukadis, mengatakan berdasarkan beberapa keterangan di media, PT TMI bergerak di bidang konsultasi transfer teknologi (offset)."Artinya, PT TMI kemungkinan besar berperan dalam melakukan kajian dan analisis kebutuhan alih teknologi alutsista untuk TNI," ujarnya pada Tempo, Selasa, 9 Januari 2024.

Ia menuturkan, kajian ini tentu dilakukan dengan melibatkan para ahli militer maupun ahli teknologi dari berbagai bidang terkait. Hasilnya digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dan analisa peluang transfer teknologi.

"Namun yang menjadi persoalan, apa dan bagaimana peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)?" kata Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia ini.

Ia menjelaskan, KKIP berada di bawah presiden dan dipimpin oleh Menteri Pertahanan sebagai pelaksana harian. KKIP berfungsi sebagai otoritas untuk memberikan rekomendasi dalam pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Prabowo Tetap Bela UU Cipta Kerja, Ini Alasannya…

<!--more-->

2. Tidak Setuju Anies dan Ganjar Evaluasi UU Cipta Kerja, Kubu Prabowo: Ini Produk Hukum Terbaik

Juru Bicara Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Eddy Soeparno, mengaku heran ada pasangan Capres-cawapres yang mau mengevaluasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Menurut Eddy, partai-partai pengusung para Capres-cawapres itu dulu turut mendukung pengesahan UU Cipta Kerja secara aklamasi.

"Karena itu, saya ingin melihat bagaimana konsistensi pasangan Capres-cawapres lain terhadap isu ini," kata Eddy ketika ditemui usai acara diskusi publik Menakar Masa Depan Transisi Energi yang digelar di Jakarta pada Selasa, 9 Januari 2024.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dalam sidang paripurna pada 21 Maret 2023. Beleid ini disetujui 7 fraksi, yaitu Fraksi PDIP, Partai Nasdem, Partai Golkar, PKB, Partai Gerindra, PAN, dan PPP. Hanya ada dua fraksi yang menolak, yaitu PKS dan Demokrat.

Menurut Eddy, UU Cipta Kerja memang bukan produk hukum yang sempurna. "Tapi saat ini adalah produk hukum terbaik bagi kita untuk akselerasi sekaligus mempertahankan kepentingan Indonesia dari aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, hilirisasi, dan industrinya.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Selain Anies, Jokowi Ternyata Juga Pernah Singgung Kepemilikan Lahan Prabowo…

<!--more-->

3. Selain Anies, Jokowi Ternyata Juga Pernah Singgung Kepemilikan Lahan Prabowo di Debat Capres 2019

Kepemilikan tanah milik calon presiden atau capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, menjadi isu panas dalam debat capres ketiga yang digelar Minggu malam, 7 Januari 2024. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyebut Prabowo memiliki tanah seluas 340 ribu hektare.

Pernyataan itu dilontarkan Anies ketika memaparkan visi misinya. Dalam kesempatan itu, Anies mengaku ironis karena kepemilikan ratusan ribu tanah Prabowo terjadi di saat lebih dari separuh prajurit TNI tidak punya rumah dinas.

"Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Menurut Pak Jokowi, ada menteri punya lebih dari 340 hektare tanah di Republik ini," ucap Anies.

Anies kemudian mengklarifikasi ucapan itu saat menjawab pertanyaan moderator tentang pertahanan siber. Dia mengatakan angka yang dia sebut terlalu kecil. "Maaf Pak Prabowo angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektare, tapi 340 ribu hektare. Saya klarifikasi," ucapnya.

Prabowo pun langsung merespon dan mengatakan bahwa data yang disampaikan Anies salah. "Itu pun salah. Itu pun salah," ucap Prabowo memotong pernyataan Anies.

Imbas dari pernyataannya itu, kini Anies dilaporkan oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Anies dituduh menyebarkan fitnah dengan menyebut lahan milik Prabowo Subianto sebesar 340 ribu hektare.

Meski begitu, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin, Usamah Abdul Aziz, merespon santai pelaporan tersebut. Pasalnya, data kepemilikan lahan yang disampaikan Anies bersumber dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Silakan saja (dilaporkan). Data soal lahan bersumber dari Pak Jokowi," ucap Usamah saat dihubungi, Selasa, 9 Januari 2024.

Jokowi ternyata pernah menyinggung soal kepemilikan tanah Prabowo saat debat calon presiden atau capres di era Pilpres 2019 silam. Saat itu, Jokowi menuding Prabowo memiliki 340 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur, dengan rincian 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Erick Thohir Lantik 15 Pejabat Tinggi Kementerian BUMN…

<!--more-->

4. Erick Thohir Lantik 15 Pejabat Tinggi Kementerian BUMN, Siapa Saja?

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melantik 15 orang pejabat pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon II Kementerian BUMN kemarin.

Dalam sambutannya, Erick Thohir mengapresiasi pencapaian target keterwakilan perempuan dan generasi muda pada pelantikan kali ini. "Saya lihat dari 15 keterwakilan, 30 persen di antaranya adalah wanita dengan jumlah 5 orang," ujarnya lewat keterangan resminya pada Selasa, 9 Januari 2024.

Selain itu, ada pula dua orang pejabat tinggi yang masih berusia muda. "Untuk generasi penerus di bawah 42 tahun ada 2 orang, yaitu ada Mas Anas dan Mbak Galuh," ungkap Erick Thohir.

Ia melanjutkan, usia Galuh bahkan masih 35 tahun. "Yang termuda di antara Pejabat Eselon II,” ujarnya.

Erick Thohir menuturkan, pengangkatan perempuan dan generasi muda menjadi komitmen BUMN untuk siap beradaptasi, berkolaborasi, dan menghadapi dinamika.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

5. Empat Bulan Terakhir, OJK Minta Bank Blokir Lebih dari 4.000 Rekening Judi Online

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah memerintahkan perbankan untuk memblokir rekening-rekening yang teridentifikasi digunakan untuk kegiatan ilegal.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan OJK telah meminta perbankan melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 85 rekening yang diduga terkait dengan pinjaman online (pinjol) ilegal dan lebih dari 4.000 rekening diduga terkait judi online sejak September 2023.

“Upaya tersebut dilakukan untuk meminimalisir dan membatasi ruang gerak pelaku melalui sistem perbankan,” ujar Dian dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Desember pada Selasa, 9 Januari 2023.

Selain itu, OJK juga meminta Bank meningkatkan customer due diligence dan enhanced due diligence (CDD/EDD) untuk mengidentifikasi nasabah atau calon nasabah yang masuk dalam daftar judi online atau tindak pidana lainnya melalui perbankan.

“Bank juga diminta mengembangkan sistem yang mampu melakukan profiling perilaku judi online sehingga dapat mengenali secara dini aktivitas judi online dan memblokirnya secara mandiri,” tuturnya.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor: Prabowo Dikritik Anies soal PT TMI, Pengamat Militer Ungkap Persoalan Perusahaan Ini