TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Eddy Soeparno, mengaku heran ada pasangan Capres-cawapres yang mau mengevaluasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Menurut Eddy, partai-partai pengusung para Capres-cawapres itu dulu turut mendukung pengesahan UU Cipta Kerja secara aklamasi.
"Karena itu, saya ingin melihat bagaimana konsistensi pasangan Capres-cawapres lain terhadap isu ini," kata Eddy ketika ditemui usai acara diskusi publik Menakar Masa Depan Transisi Energi yang digelar di Jakarta pada Selasa, 9 Januari 2024.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dalam sidang paripurna pada 21 Maret 2023. Beleid ini disetujui 7 fraksi, yaitu Fraksi PDIP, Partai Nasdem, Partai Golkar, PKB, Partai Gerindra, PAN, dan PPP. Hanya ada dua fraksi yang menolak, yaitu PKS dan Demokrat.
Menurut Eddy, UU Cipta Kerja memang bukan produk hukum yang sempurna. "Tapi saat ini adalah produk hukum terbaik bagi kita untuk akselerasi sekaligus mempertahankan kepentingan Indonesia dari aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, hilirisasi, dan industrinya.
Sebelumnya, pasangan Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengatakan bakal mengevaluasi UU Cipta jika terpilih dalam Pilpres 2024. Menurut Ganjar, ada yang keliru dengan beleid ini karena menimbulkan ketidaknyamanan sejumlah pihak.
Politisi PDIP ini juga mengatakan telah menyampaikan kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia untuk duduk bersama mengkaji kembali UU Cipta Kerja. "Kita harus meninjau ulang, apakah kita akan gunakan rezim pengusaha, rezim pengupahan, atau yang lain," tutur Ganjar pada 14 Desember 2023, dikutip dari Antara.
Janji serupa disampaikan pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Anies mengklaim bakal mengkaji ulang UU Cipta Kerja jika terpilih dalam Pilpres 2024.
Menurut dia, kemudahan perizinan dalam omnibus law dibuat hanya untuk para pengusaha kelas kakap. Sementara itu, tata niaga mereka yang kecil tidak tersentuh oleh kemudahan itu. Hal ini Anis sampaikan di depan para tokoh Tuban dan Bojonegoro di Pondok Pesantren Bahrul Huda, Tuban, Jawa Timur, Jumat, 29 Desember 2023.
"Ini mau diteruskan atau tidak?" tanyanya kepada para hadirin, yang dijawab "tidak".
Teranyar, Juru Bicara Anies-Muhaimin, Irvan Pulungan, juga mengatakan UU Cipta Kerja menjadi satu prioritas revisi dan evaluasi kebijakan mereka. Sebab, proses perencanaan aturan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya,
"Karena partisipasi masyarakat sangat minim, begitu juga naskah akademiknya," kata Irvan dalam diskusi publik Menakar Masa Depan Transisi Energi, Selasa, 9 Januari 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan peserta Pemilu presiden dan wakil presiden 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
RIRI RAHAYU | HAN REVANDA PUTRA | ANTARA
Pilihan Editor: Prabowo Dikritik Anies soal PT TMI, Pengamat Militer Ungkap Persoalan Perusahaan Ini
