Terkini: Ekonom Kasih 3 Catatan soal PSN Era Jokowi, Nasib Aset Negara di Jakarta Setelah Ibu Kota Pindah ke IKN

Reporter

Tempo.co

Editor

Grace gandhi

Jumat, 22 Desember 2023 12:18 WIB

progress Proyek Strategis Nasional (PSN) Makassar New Port (MNP).

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat siang, 22 Desember 2023 dimulai dari ekonom, yang juga Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, memberikan catatan evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di era Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Disusul, Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) Perry Warjoyo mengungkap kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan nasib aset negara di Jakarta yang akan ditinggalkan seiring pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara.

Berikutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Arifin Tasrif bercerita bahwa Indonesia yang memiliki target capaian transisi energi 23 persen pada 2025. Namun, hingga sekarang dua tahun lagi menuju 2025, target tersebut masih sangat jauh untuk dicapai.

Terakhir, uji coba Multi Lane Free Flow (MLFF) atau sistem transaksi tol non-tunai yang dilakukan di Jalan Tol Bali Mandara disebut mengalami kegagalan teknologi.

Advertising
Advertising

Kelima berita itu paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. PSN Era Jokowi Bakal Dilanjutkan Prabowo dan Ganjar....

<!--more-->

1. PSN Era Jokowi Bakal Dilanjutkan Prabowo dan Ganjar, Ekonom Ini Beri 3 Catatan Evaluasi

Ekonom, yang juga Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, memberikan catatan evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di era Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

PSN ini ramai dibicarakan setelah calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan akan mengevaluasinya, tapi calon presiden nomor urut 2 dan 3, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo kompak akan melanjutkan PSN era Jokowi.

“Soal evaluasi PSN di era Jokowi ya sembilan tahun terakhir ini ya banyak permasalahan,” ujar Bhima saat dihubungi pada Kamis, 21 Desember 2023.

Pertama, kata dia, jika dilihat secara makro, tidak ada kolerasi antara proyek PSN infrastruktur yang dibangun dengan industrialiasi. Bhima mengatakan, tujuan dari infrastruktur itu seharusnya bisa mendorong laju industrialisasi, tapi yang terjadi porsi industri pengolahan terhadap PDB itu kembali lagi ke 31 tahun lalu, porsinya di bawah 20 persen dari PDB.

Berita selengkapnya baca di sini

2. Gubernur BI Ungkap Kinerja Transaksi Digital Banking Tumbuh Jadi Rp 5.163 Triliun

Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) Perry Warjoyo mengungkap kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

Pada November 2023, nilai transaksi digital banking tercatat Rp 5.163,76 triliun atau tumbuh sebesar 13,21 persen Year on Year (YoY).

“Sementara itu nilai transaksi uang elektronik (UE) meningkat 16,95 persen YoY sehingga mencapai Rp 41,30 triliun,” ujar Perry dalam paparan hasil Rapat Dewan Gubernur BI pada 20-21 Desember 2023 yang disiarkan langsung YouTube Bank Indonesia pada Kamis, 21 Desember 2023.

Adapun nominal transaksi QRIS tercatat tumbuh 157,43 persen YoY sehingga mencapai Rp 24,90 triliun. Jumlah penggunanya mencapai 45,03 juta dan jumlah merchant 30,12 juta yang sebagian besar merupakan usaha mikro kecil menengah atau UMKM.

Berita selengkapnya baca di sini

Selanjutnya: 3. Ibu Kota Pindah ke IKN, DJKN Beberkan Nasib Aset Negara....

<!--more-->

3. Ibu Kota Pindah ke IKN, DJKN Beberkan Nasib Aset Negara Rp 1.640 Triliun di Jakarta

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan nasib aset negara di Jakarta yang akan ditinggalkan seiring pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara.

Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan mengatakan pemetaan aset berupa Barang Milik Negara (BMN) tersebut sudah hampir selesai.

“Ini ada sekitar Rp 1.640 triliun aset di Jakarta, yang terdiri dari kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor pelayanan," ujar Encep dalam media briefing di Kantor Pusat DJKN, Jakarta, Kamis, 21 Desember 2023.

Menurutnya, seluruh aset BMN yang ditinggalkan oleh kementerian dan lembaga (K/L) ini akan diserahkan kepada Kemenkeu selaku pengelola BMN. “Menurut UU, jadi aset yang ditinggalkan karena pindah ke IKN itu wajib diserahkan ke menteri keuangan,” tuturnya.

Berita selengkapnya baca di sini

4. Menteri ESDM Curhat Target Capaian Transisi Energi Masih Kurang 60 Persen, Apa Penyebabnya?

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Arifin Tasrif bercerita bahwa Indonesia yang memiliki target capaian transisi energi 23 persen pada 2025. Namun, hingga sekarang dua tahun lagi menuju 2025, target tersebut masih sangat jauh untuk dicapai.

“Apa yang kami capai sekarang masih jauh, masih kurang lebih 60 persen dari target pada waktunya tinggal dua tahun lagi,” ujar Arifin dalam acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 yang disiarkan langsung di akun YouTube Kementerian Perekonomian pada Jumat, 22 Desember 2023.

Arifin menjelaskan penyebabnya adalah salah satunya karena pandemi Covid-19, di mana penyiapan infrastrukturnya terganggu. Infrastruktur ini, sudah diprogramkan, seperti harus membangun jaringan transmisi yang dapat mengakses energi baru terbarukan yang sumbernya cukup banyak di Indonesia.

Berita selengkapnya baca di sini

Selanjutnya: 5. Uji Coba Tol MLFF di Bali Gagal....

<!--more-->

5. Uji Coba Tol MLFF di Bali Gagal, Kamti: Ada yang Tidak Beres

Uji coba Multi Lane Free Flow (MLFF) atau sistem transaksi tol non-tunai yang dilakukan di Jalan Tol Bali Mandara disebut mengalami kegagalan teknologi. Terkait dengan hal tersebut, Koalisi Masyarakat Peduli Tol Indonesia (KAMTI) meminta pemerintah dan perusahaan penyelenggara untuk terbuka kepada publik.

“Kami semakin yakin ada yang tidak beres, karena itu sudah seharusnya pemerintah menghentikan penerapan sistem MLFF ini,” ujar Sahrul RM, Presidium KAMTI, dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu, 21 Desember 2023.

Menurutnya, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dan PT Roatex Indonesia Toll System (RITS), harus menjelaskan kepada publik soal pelaksanaan tes dan uji coba tol tersebut. Terlebih, pada sejumlah percobaan sebelumnya yang tidak dilakukan di publik.

“Tes dan uji coba yang puluhan kali sebelumnya dilaksanakan di mana? Siapa yang melaksanakan? Adakah pihak independennya, seperti ahli atau konsultan yang kompeten. Apakah BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) sebagai pemangku kepentingan utama dilibatkan?” kata dia.

Berita selengkapnya baca di sini

Pilihan Editor: KKP Bantah Rencana Buka Kran Ekspor Benur Lobster

Berita terkait

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

1 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

1 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

2 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaanya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

36 Rumah Dinas Menteri di IKN: Material Lokal, Pakai Sistem Smart Home

2 jam lalu

36 Rumah Dinas Menteri di IKN: Material Lokal, Pakai Sistem Smart Home

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Ibu Kota Nusantara atau IKN sudah mencapai 87 persen

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Kirim 1.530 Personel Amankan World Water Forum di Bali

2 jam lalu

Korlantas Polri Kirim 1.530 Personel Amankan World Water Forum di Bali

Kepala Korlantas Polri menggelar apel pelepasan petugas pengamanan dan pengawalan rute lalu lintas dan parkir untuk acara World Water Forum.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Sebut Tak Bisa Sembarangan Terbitkan Perppu untuk Tambah Kementerian

3 jam lalu

Pakar Hukum Sebut Tak Bisa Sembarangan Terbitkan Perppu untuk Tambah Kementerian

Tidak ada kegentingan yang memaksa untuk menerbitkan Perppu demi mengakomodir penambahan kementerian.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

3 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

3 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

4 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Mengenal Sistem dan prosesi Pernikahan Adat Bali atau Pawiwahan

5 jam lalu

Mengenal Sistem dan prosesi Pernikahan Adat Bali atau Pawiwahan

Dalam pernikahan adat Bali disebut pawiwahan yang dalam pelaksanaannya terdiri dari berbagai bentuk prosesi penuh makna.

Baca Selengkapnya