TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada hari ini, Kamis, 21 Desember 2023, meluncurkan transportasi publik ramah lingkungan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Mobil listrik yang diluncurkan itu melalui investasi perusahaan transportasi Indonesia PT Blue Bird Tbk.
"Peluncuran transportasi ramah lingkungan ini akan mempercepat pengembangan sistem transportasi publik berbasis listrik di Ibu Kota Nusantara," kata Presiden Jokowi saat peluncuran Transportasi Ramah Lingkungan di IKN, diikuti dalam jaringan (daring) di Jakarta.
Jokowi menjelaskan Blue Bird telah menginvestasikan Rp 250 miliar untuk merealisasikan konsep transportasi publik yang ramah lingkungan di IKN. Nantinya iInvestasi itu diserap untuk pengadaan bus rapid transit bertenaga listrik untuk mendukung layanan perkotaan, taksi bertenaga listrik, mobil rental bertenaga listrik, serta bus umum yang menghubungkan trayek Balikpapan-IKN.
Blue Bird Group, kata Jokowi, juga akan melengkapi sarana pendukung yang dikelola secara terintegrasi dengan menggunakan teknologi pintar seperti penyediaan halte, park and ride, transfer point, hingga depo.
Hal ini selasas dengan konsep awal Ibu Kota Nusantara. "Adalah kawasan hijau, lingkungan hijau, gedungnya hijau, transportasinya hijau, listriknya hijau, energi hijau semuanya, harus hijau," ucap Presiden.
Lebih jauh Jokowi mengapresiasi komitmen Blue Bird Group untuk mendukung inisiatif transportasi ramah lingkungan di IKN. Hal ini untuk menciptakan masa depan mobilisasi masyarakat yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
"Saya senang dan saya menyambut gembira peluncuran transportasi ramah lingkungan di IKN oleh Blue Bird," kata Jokowi.
Adapun dalam agenda peluncuran transportasi ramah lingkungan di Kabupaten Penajam Paser Utara itu turut dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.
ANTARA
Pilihan Editor: Apindo Sebut Kebijakan Hilirisasi Jokowi Perlu Dievaluasi, Apa Sebabnya?
