Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PSN Era Jokowi Bakal Dilanjutkan Prabowo dan Ganjar, Ekonom Ini Beri 3 Catatan Evaluasi

image-gnews
Gambar udara proyek pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi III, Kawasan Depok, Jakarta, Senin 17 Oktober 2022. Proyek strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Cijago Seksi III ini merupakan tahapan terakhir yang menghubungkan kawasan Kukusan - Simpang Krukut yang tersambung dengan Jalan Tol Depok - Antasari (Desari) dan Simpang Krukut - cinere yang tersambung dengan Tol Serpong - Cinere dan ditargetkan selesai pada akhir 2022. TEMPO/Subekti.
Gambar udara proyek pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi III, Kawasan Depok, Jakarta, Senin 17 Oktober 2022. Proyek strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Cijago Seksi III ini merupakan tahapan terakhir yang menghubungkan kawasan Kukusan - Simpang Krukut yang tersambung dengan Jalan Tol Depok - Antasari (Desari) dan Simpang Krukut - cinere yang tersambung dengan Tol Serpong - Cinere dan ditargetkan selesai pada akhir 2022. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom, yang juga Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, memberikan catatan evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di era Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

PSN ini ramai dibicarakan setelah calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan akan mengevaluasinya, tapi calon presiden nomor urut 2 dan 3, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo kompak akan melanjutkan PSN era Jokowi.

“Soal evaluasi PSN di era Jokowi ya sembilan tahun terakhir ini ya banyak permasalahan,” ujar Bhima saat dihubungi pada Kamis, 21 Desember 2023.

Pertama, kata dia, jika dilihat secara makro, tidak ada kolerasi antara proyek PSN infrastruktur yang dibangun dengan industrialiasi. Bhima mengatakan, tujuan dari infrastruktur itu seharusnya bisa mendorong laju industrialisasi, tapi yang terjadi porsi industri pengolahan terhadap PDB itu kembali lagi ke 31 tahun lalu, porsinya di bawah 20 persen dari PDB.

Menurut Bhima, infrastruktur yang dibangun ternyata tidak mendorong industrialisasi, serta tidak mendorong pelaku usaha mendapatkan bahan baku yang lebih terjangkau. “Bahkan banyak infrastruktur yang tidak terkait dengan logistik. Ini kan susah,” tutur dia.

Catatan kedua, keberadaan PSN khususnya pembangunan infrastruktur yang masif tidak mampu menurunkan biaya logistik. Bhima mengatakan hal itu menjadi pertanyaan, khususnya mengenai perencanaannya.

Jadi sebenarnya, dibandingkan membangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, seharusnya yang diprioritaskan adalah moda transportasi logistik agar lebih efektif dan efisien dari kawasan industri menuju pelabuhan.

Selanjutnya: “Yang terjadi sekarang truk-truk masih menimbulkan kemacetan...."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

7 jam lalu

Kondisi perumahan yang diresmikan Presiden Jokowi di Bekasi. Tempo/Adi Warsono
Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

Kondisi rumah murah program Jokowi di Villa Kencana Cikarang mayoritas terbengkalai dan tak berpenghuni


Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

7 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Wacana penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo perlu kajian ilmiah.


Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

7 jam lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Kementerian ESDM terus berkomunikasi dengan kementerian Keuangan untuk mengkaji arif bea keluar untuk ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia


Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

9 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Rencana Penambahan Jumlah Kementerian Kabinet Prabowo Masih Terus Digodok

Prabowo berencana menambah jumlah pos kementerian di kabinetnya, mengingat gemuknya koalisi partai pendukung.


Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

10 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.


Bappenas Sebut Makan Siang Gratis akan Disalurkan 3-5 Kali Tiap Pekan

10 jam lalu

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Bappenas Sebut Makan Siang Gratis akan Disalurkan 3-5 Kali Tiap Pekan

Mulai berjalan 2025, Bappenas perkirakan program makan siang gratis akan disalurkan sebanyak 3-5 kali dalam seminggu


Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

10 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. ANTARA/Andi Firdaus
Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

Pansel KPK bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan.


Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Presiden Terpilih Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Singapura Terpilih Lawrence Wong (kiri) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 29 April 2024. Lee berkunjung dalam rangka pertemuan Singapore-Indonesia Leader's Retreat yang kali ini dijamu oleh Jokowi. TEMPO/Subekti.
Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.


Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

11 jam lalu

Suasana area proyek pembangunan Memorial Park di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Selasa, 7 Mei 2024. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan di Memorial Park akan dibangun patung Soekarno-Hatta, patung Sayap Pelindung Nusantara, dan api abadi. TEMPO/Riri Rahayu
Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut taman peringatan di Ibu Kota Nusantara bisa jadi lokasi kunjungan tamu negara


Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

11 jam lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah