Terkini: Gaji dan Tunjangan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Janji Prabowo tentang BBM Dikritik

Reporter

Tempo.co

Editor

Agung Sedayu

Senin, 27 November 2023 18:00 WIB

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin 13 November 2023. ANTARA/Ilham Kausar

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini yang banyak dibaca adalah tentang gaji dan tunjangan jabatan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal atau Irjen Karyoto. Karyoto menjadi sorotan setelah menetapkan bekas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Firli kini mengajukan praperadilan.

Berita lain yang banyak dibaca adalah tentang kritik terhadap janji calon presiden Prabowo Subianto. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menanggapi soal janji calon presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) apabila terpilih menjadi presiden dalam Pemilu 2024. Prabowo mengatakan sumber energi yang digunakan Indonesia akan 100 persen berasal dari biofuel, yakni dari sawit, jagung, dan tebu. Menurut Bhima, hal tersebut berpotensi menyebabkan kebingungan kalangan industri.

Lalu berita mengenai kritik calon presiden Anies Baswedan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang dibangun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kemudian berita mengenai Presiden Komisaris PT Krakatau Pipe Industries (KPI) Anggawira yang mengundurkan diri dari jabatannya. Dia menyebut akan fokus menjadi Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas), sekaligus Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Berita kelima adalah tentang Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas yang buka suara soal dugaan adanya kongkalikong izin impor bawang putih. Menurut dia, permasalahan tersebut bukan berada di Kementerian Perdagangan melainkan di Kementerian Pertanian yang mengeluarkan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH).

Advertising
Advertising

Berikut rangkuman lima berita terkini Tempo.co.

  1. Gaji dan Tunjangan Karyoto, Kapolda Metro yang Digugat Firli Bahuri di Praperadilan

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka pemerasan dan gratifikasi oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

“Pada Jumat, 24 November 2023, kepaniteraan PN Jakarta Selatan, pengadilan pidana telah menerima praperadilan atas nama Firli Bahuri ke PN Jakarta Selatan,” kata Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto saat dihubungi pada Minggu, 26 November 2023.

Dalam dokumen praperadilan yang diajukan Firli disebutkan bahwa eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo membuat pengaduan masyarakat (Dumas) ke KPK atas rekomendasi Irjen Karyoto pada 12 Agustus 2023 usai gelar perkara pada 13 Juni 2023. “Setelah mendapat masukan dan petunjuk dari Irjen Pol Karyoto yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya,” demikian bunyi keterangan dalam berkas itu.

Karyoto memiliki pangkat Inspektur Jenderal Polisi, yaitu tingkat kedua bagi perwira tinggi di Kepolisian. Irjen Pol dilambangkan dengan pangkat 2 bintang.

Ketentuan pemberian gaji Irjen Pol dan pangkat polisi lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas atas PP No. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Polri. Besaran gaji polisi dibedakan atas pangkat dan masa lama kerja atau masa kerja golongan (MKG) 0-1 tahun.

Adapun gaji pokok polisi dengan pangkat Irjen seperti Karyoto adalah Rp3.393.400 hingga Rp5.576.500 per bulan. Besaran gaji pokok tersebut menyesuaikan MKG mulai dari 0 tahun sampai dengan 32 tahun.

Sedangkan tunjangan yang diterima oleh Karyoto bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Kritik pada Janji Prabowo tentang BBM Biofuel...

<!--more-->

  1. Prabowo Targetkan BBM 100 Persen Biofuel, Pengamat: Berpotensi Membingungkan Industri

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menanggapi soal janji calon presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) apabila terpilih menjadi presiden dalam Pemilu 2024. Prabowo mengatakan sumber energi yang digunakan Indonesia akan 100 persen berasal dari biofuel, yakni dari sawit, jagung, dan tebu.

Menurut Bhima, kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan rencana pemerintah lainnya soal peralihan ke kendaraan listrik maupun kendaraan berbahan bakar lain. "Kalau menurunkan impor BBM berarti juga harus merombak total rencana dari kendaraan listrik yang sedang didorong oleh pemerintah," ujar Bhima kepada Tempo, Ahad malam, 26 November 2023.

Bhima menekankan harus ada integrasi dari kebijakan tersebut, agar jangan sampai saling meniadakan dan membingungkan perencanaan. Sebab, menurut dia, langkah itu juga akan membuat bingung perencanaan pihak industri, terutama pabrikan kendaraan bermotor, suku cadang, dan bengkel-bengkel masyarakat.

Apabila tidak terintegrasi, Bhima mengaku khawatir akan ada kebingungan soal transisi ini. Sehingga pemerintah harus memetakan apakah Indonesia akan beralih ke kendaraan listrik, hidrogen, atau biodiesel. "Jadi jangan sampai kita loncat satu persatu tapi lompatan-lompatan itu seolah terfragmentasi. Ada yang mau kendaraan listrik dorong hilirisasi nikel, ada yang hidrogen dan biodiesel," kata dia.

Kendati demikian, ia menilai janji Prabowo untuk menghentikan impor BBM sulit dicapai dalam waktu dekat. Mengingat impor BBM di Tanah Air sangat besar. Bhima mencatat per Januari sampai Oktober 2023 saja, Indonesia mengimpor BBM sampai US$ 16,8 miliar.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Alasan Anies Baswedan dan PKS Tidak Setuju Proyek IKN...

<!--more-->

  1. Alasan Anies Baswedan dan PKS Tidak Setuju Proyek IKN

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur yang sedang dibangun Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Hal itu disampaikan Anies Baswedan dalam beberapa kesempatan. Teranyar, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut menyebut pembangunan IKN justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru.

“Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan baru. Mengapa? Karena itu menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah di sekitarnya,” kata Anies Baswedan menjawab pertanyaan yang dilontarkan salah satu panelis dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, 22 November 2023.

Apabila pemerintah ingin mewujudkan pemerataan, kata dia, mestinya pembangunan dilakukan di semua daerah di Indonesia. Sedangkan dalam kasus IKN, pembangunan hanya dilakukan di satu kota. Sehingga antara tujuan dengan pelaksanaannya tak sinkron.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga secara tegas menolak pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan jika PKS menang pemilihan umum atau pemilu 2024, maka partainya akan mempertahankan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara.

Pernyataan itu disampaikan Syaikhu dalam Kick off Kampanye Nasional PKS yang diselenggarakan di Depok, Jawa Barat, pada Minggu, 26 November 2023. PKS, kata dia, siap menyongsong kemenangan di 2024 dengan politik gagasan. Salah satu gagasannya adalah Jakarta Tetap Ibukota Negara.

"Tentu politik gagasan ini bukan baru dimulai hari ini, tapi sudah dimulai sejak kita mulai inisiasi pada pemilu 2019," tutur Syaikhu.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Presiden Komisaris Krakatau Pipe Industries Anggawira Mundur...

<!--more-->

  1. Gabung TKN Prabowo-Gibran, Presiden Komisaris Krakatau Pipe Industries Anggawira Mundur

Presiden Komisaris PT Krakatau Pipe Industries (KPI) Anggawira mengundurkan diri dari jabatannya. Dia menyebut akan fokus menjadi Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas), sekaligus Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Krakatau Pipe Industries adalah anak perusahaan dari badan usaha milik negara (BUMN) PT Krakatau Steel. PT KPI bergerak di bidang pembuatan pipa baja sejak 1972.

"Saya sudah melaporkan pengunduran diri saya ke Kementerian BUMN dan juga ke PT Krakatau Steel," ujar Anggawira dalam keterangan resmi yang diterima Tempo pada Senin, 27 November 2023. "Sehingga saat ini saya fokus untuk mengawal kemenangan pak Prabowo dan mas Gibran di Pilpres 2024 nanti."

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

  1. Kasus Impor Bawang Putih, Zulhas: Rekomendasi Kementerian Pertanian Kebanyakan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas buka suara soal dugaan adanya kongkalikong izin impor bawang putih. Menurut dia, permasalahan tersebut bukan berada di Kementerian Perdagangan melainkan di Kementerian Pertanian yang mengeluarkan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH).

"Yang masalah bukan di Kemendag, yang masalah yang memberikan rekomendasinya kebanyakan yaitu 1,4 juta, padahal kuota nya 570," ujar Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Selatan pada Senin, 27 November 2023.

Adapun dugaan kongkalikong izin impor bawang putih sebelumnya diungkapkan oleh Ombudsman RI. Ombudsman menerima laporan dari pelaku usaha bahwa Kementerian Perdagangan tak kunjung menerbitkan surat perizinan impor (SPI) bawang putih.

Padahal, Yeka berujar pelaku usaha tersebut sudah mengajukan permohonan SPI melalui Sistem Indonesia National Single Window (SNSW) pada awal 2023. Sementara itu, ada pemohon lain yang baru mengajukan penerbitan SPI pada 13 Juli 2023, dan sudah mendapatkan izin pada 27 Juli 2023. Pelapor pun menduga Zulhas terlibat dalam permasalahan ini.

Namun, Zulhas menilai masalah ini terjadi karena Kementerian Pertanian memberikan rekomendasi izin impor yang melebihi kuota. Walhasil, Kemendag sempat menghentikan penerbitan SPI bawang putih.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor: Alasan Anies Baswedan dan PKS Tidak Setuju Proyek IKN




Berita terkait

Zita Anjani PAN Tetap Diusung Maju di Pilkada DKI, Jadi Dampingi Ridwan Kamil?

23 menit lalu

Zita Anjani PAN Tetap Diusung Maju di Pilkada DKI, Jadi Dampingi Ridwan Kamil?

PAN tetap mengusung Zita Anjani maju di Pilkada DKI. PAN mengaku tidak khawatir dengan elektabilitas Zita gara-gara polemik Starbucks.

Baca Selengkapnya

Kata Gerindra soal Jokowi Bisa Jadi Penasihat Prabowo via Dewan Pertimbangan Agung

41 menit lalu

Kata Gerindra soal Jokowi Bisa Jadi Penasihat Prabowo via Dewan Pertimbangan Agung

Wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo sudah beberapa kali mencuat. DPA bisa jadi bentuk formal presidential club yang ingin diinisiasi Prabowo.

Baca Selengkapnya

Pendapat Pakar Soal Peluang Artis Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

1 jam lalu

Pendapat Pakar Soal Peluang Artis Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

Pakar memperkirakan Prabowo akan berhati-hati dalam memilih menteri agar tidak ada kesalahan saat bertugas nanti.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Sukarno Bukan Milik Satu Partai, Apa Tanggapan PDIP?

1 jam lalu

Prabowo Sebut Sukarno Bukan Milik Satu Partai, Apa Tanggapan PDIP?

Basarah menganggap pernyataan Prabowo itu membuktikan keberhasilan PDIP mengembalikan status, peran, dan nama baik Sukarno.

Baca Selengkapnya

Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra Klaim Tak Ada Komunikasi yang Mandek dengan PDIP

2 jam lalu

Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra Klaim Tak Ada Komunikasi yang Mandek dengan PDIP

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan tidak ada komunikasi yang macet antara Prabowo dengan PDI Perjuangan.

Baca Selengkapnya

Respons Internal PDIP Soal Peluang Duet Ahok-Anies di Pilkada Jakarta 2024

3 jam lalu

Respons Internal PDIP Soal Peluang Duet Ahok-Anies di Pilkada Jakarta 2024

Politikus PDIP menyebut Ahok dan Anies berasal dari akar rumput yang berbeda.

Baca Selengkapnya

Ibu Kota Nusantara, Wajah Baru Indonesia Menyongsong Era Global

4 jam lalu

Ibu Kota Nusantara, Wajah Baru Indonesia Menyongsong Era Global

Pembangunan tahap pertama IKN Nusantara mencapai 80,82 persen. Klaster pendidikan untuk mendukung kebutuhan pertumbuhan dan inovasi dalam klaster ekonomi di masa depan.

Baca Selengkapnya

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

8 jam lalu

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

Presiden Jokowi sebut pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah pengertiannya?

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal KIM Soal Peringatan Prabowo agar Pihak yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu

9 jam lalu

Reaksi Internal KIM Soal Peringatan Prabowo agar Pihak yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu

Zulhas menceritakan bagaimana Prabowo bersama tim dan koalisinya secara gigih bertarung dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Dinilai Lemah terhadap Freeport, Keluarga Prabowo Bangun Pabrik Timah

9 jam lalu

Terpopuler: Jokowi Dinilai Lemah terhadap Freeport, Keluarga Prabowo Bangun Pabrik Timah

Terpopuler: Pemerintah Jokowi dinilai lemah terhadap Freeport, keluarga Prabowo Subianto bangun pabrik timah di Batam.

Baca Selengkapnya