Terpopuler: Desakan Kaji Ulang IKN karena Sepi, Buruh Tolak Besaran Kenaikan Upah Minimum 2024

Senin, 20 November 2023 06:00 WIB

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin (ketiga kiri) dan Presiden RI Joko Widodo (ketiga kanan) beserta sejumlah pejabat dalam acara groundbreaking rumah sakit di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Rabu 1 November 2023. ANTARA/HO-Kemenkes)

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Ahad 19 November 2023 dimulai dari Analis menyebut kajian ulang untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara perlu dilakukan, setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui belum ada investasi asing yang masuk untuk proyek mercusuar itu. Keberlanjutan IKN dinilai tergantung dari pemenang pemilihan presiden 2024.

Selanjutnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan serikat buruh dan pekerja menolak besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 di seluruh Indonesia, termasuk di DKI Jakarta. Terakhir, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional atau Jubir TKN pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Rian Ernest, mengungkapkan cara keduanya menyerap tenaga kerja muda.

Berikut tiga berita terpopuler yang banyak diakses pembaca:

1. Analis Desak IKN Dikaji Ulang Setelah Sepi Investor Asing

Analis menyebut kajian ulang untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara perlu dilakukan, setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui belum ada investasi asing yang masuk untuk proyek mercusuar itu. Keberlanjutan IKN dinilai tergantung dari pemenang pemilihan presiden 2024.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita melihat dari sisi kelayakan secara bisnis dan investasi, IKN ternyata belum atau tidak layak di mata para investor asing. Menurutnya, investor asing sangat berbeda dalam melihat peluang investasi, sebab tidak memiliki clientelismatau keterkaitan ekonomi politik dengan penguasa dibanding investor dalam negeri.

“Mereka lebih jernih dalam menilai dan memproyeksikan peluang investasi di IKN,” kata Ronny saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 18 November 2023. Dengan realitas demikian, sangat wajar jika akhirnya Jokowi mengakui secara jujur bahwa belum ada investasi asing masuk ke IKN.

Simak berita selanjutnya di sini.

<!--more-->

2. Buruh Tolak Besaran Kenaikan Upah Minimum 2024 di Seluruh Indonesia, Termasuk DKI Jakarta

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan serikat buruh dan pekerja menolak besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 di seluruh Indonesia, termasuk di DKI Jakarta. Di mana ada tiga rekomendasi yang diajukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta dan Dewan Pengupahan kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Menurut Said Iqbal, unsur serikat buruh, dewan pengupahan serikat buruh DKI mengusulkan tetap kenaikan UMP adalah 15 persen.

Dia menjelaskan pengusaha yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menginginkan kenaikan UMP berkisar 3-4 persen. Karena kenaikan UMP dihitung berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang diusulkan oleh Apindo 0,1-0,3.

Simak berita selanjutnya di sini.

3. Cara Prabowo-Gibran Atasi Pengangguran: Beri Insentif Perusahaan

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional atau Jubir TKN pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Rian Ernest, mengungkapkan cara keduanya menyerap tenaga kerja muda. "Dari Pak Prabowo dan Gibran merasa bahwa kita harus memberikan insentif juga nih buat perusahaan, supaya lebih mudah menyerap tenaga kerja yang muda," kata Rian dalam Diskusi Safari 2024 x Talent Fest di Jakarta Selatan, Sabtu, 18 November 2023.

Jadi, lanjut dia, salah satu program Prabowo dan Gibran untuk bisa menyerap tenaga kerja berusia muda dengan cepat adalah mendorong perusahaan untuk menempatkan angkatan kerja usia 18-24 tahun sebagai karyawan. "Tapi dibantu juga dengan subsidi premi asuransi selama 12 bulan," tutur politikus Partai Golkar ini.

Rian menuturkan, dengan begitu tenaga kerja berusia muda bisa lebih cepat untuk masuk ke perusahaan. Selain itu, Prabowo dan Gibran akan memberikan berbagai macam kredit usaha untuk angkatan kerja muda.

Simak berita selanjutnya di sini.


Pilihan Editor:
Politik Menjelang Pilpres Memanas, Luhut: Jangan Bilang Ingusan dan Penghianat

Advertising
Advertising

Berita terkait

Revisi UU Kementerian Negara, DPR Berencana Hapus Pasal tentang Jumlah Kementerian

12 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, DPR Berencana Hapus Pasal tentang Jumlah Kementerian

Baleg DPR RI berencana menghapus Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian yang ada adalah 34.

Baca Selengkapnya

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

13 jam lalu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

Prabowo mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2-3 tahun mendatang.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

20 jam lalu

Kilas Balik Nahdlatul Wathan Dukung Prabowo-Gibran, Pernah Gelar Deklarasi dengan 100 Ribu Santri

Nahdlatul Wathan (NW) baru-baru ini menyatakan komitmennya untuk membangun ekosistem Islam di IKN, diketahui organisasi tersebut memang sudah gamblang mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Top 3 Tekno: Risiko Bencana di Lembah Anai, Studi HAM Soal IKN, dan Korban Banjir Sumbar

20 jam lalu

Top 3 Tekno: Risiko Bencana di Lembah Anai, Studi HAM Soal IKN, dan Korban Banjir Sumbar

Walhi yang sempat mewanti-wanti pemerintah mengenai risiko bencana area Taman Wisata Alam di Lembah Anai menjadi artikel terpopuler Top 3 Tekno.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: 9 Negara Tolak Keanggotaan Palestina di PBB hingga Serangan Bom Nuklir ke Gaza

23 jam lalu

Top 3 Dunia: 9 Negara Tolak Keanggotaan Palestina di PBB hingga Serangan Bom Nuklir ke Gaza

Berita Top 3 Dunia pada Selasa 14 Mei 2024 diawali oleh alasan 9 negara menolak Palestina menjadi anggota penuh PBB.

Baca Selengkapnya

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

1 hari lalu

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

Tim peneliti di Pusat Studi HAM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin mengkaji proses Ibu Kota Negara (IKN): sama saja dengan PSN lainnya.

Baca Selengkapnya

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

1 hari lalu

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?

Baca Selengkapnya

Seperti Apa Konsep Sekolah Unggul Terintegrasi Ala Prabowo?

1 hari lalu

Seperti Apa Konsep Sekolah Unggul Terintegrasi Ala Prabowo?

Bappenas mengungkap konsep Sekolah Unggul Terintegrasi milik Prabowo Subianto. Menyasar daerah-daerah yang tingkat pendidikannya masih tertinggal

Baca Selengkapnya

Bahas Tugas KPK di Depan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Nawawi Pomolango Singgung Program Makan Siang Gratis

1 hari lalu

Bahas Tugas KPK di Depan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Nawawi Pomolango Singgung Program Makan Siang Gratis

Pimpinan KPK Nawawi Pomolango menyinggung program makan siang gratis yang digadang-gadang presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

Ketahui Soal PHI untuk Perselisihan Hubungan Industrial, Apa Lagi Selain Tangani Perkara PHK?

1 hari lalu

Ketahui Soal PHI untuk Perselisihan Hubungan Industrial, Apa Lagi Selain Tangani Perkara PHK?

Pada 2005 Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mulai berlaku di Indonesia menangani perselisihan hubungan industrial, seperti PHK.

Baca Selengkapnya