Terpopuler: Desakan Kaji Ulang IKN karena Sepi, Buruh Tolak Besaran Kenaikan Upah Minimum 2024
Reporter
Tempo.co
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Senin, 20 November 2023 06:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Ahad 19 November 2023 dimulai dari Analis menyebut kajian ulang untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara perlu dilakukan, setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui belum ada investasi asing yang masuk untuk proyek mercusuar itu. Keberlanjutan IKN dinilai tergantung dari pemenang pemilihan presiden 2024.
Selanjutnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan serikat buruh dan pekerja menolak besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 di seluruh Indonesia, termasuk di DKI Jakarta. Terakhir, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional atau Jubir TKN pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Rian Ernest, mengungkapkan cara keduanya menyerap tenaga kerja muda.
Berikut tiga berita terpopuler yang banyak diakses pembaca:
1. Analis Desak IKN Dikaji Ulang Setelah Sepi Investor Asing
Analis menyebut kajian ulang untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara perlu dilakukan, setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui belum ada investasi asing yang masuk untuk proyek mercusuar itu. Keberlanjutan IKN dinilai tergantung dari pemenang pemilihan presiden 2024.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita melihat dari sisi kelayakan secara bisnis dan investasi, IKN ternyata belum atau tidak layak di mata para investor asing. Menurutnya, investor asing sangat berbeda dalam melihat peluang investasi, sebab tidak memiliki clientelismatau keterkaitan ekonomi politik dengan penguasa dibanding investor dalam negeri.
“Mereka lebih jernih dalam menilai dan memproyeksikan peluang investasi di IKN,” kata Ronny saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 18 November 2023. Dengan realitas demikian, sangat wajar jika akhirnya Jokowi mengakui secara jujur bahwa belum ada investasi asing masuk ke IKN.
Simak berita selanjutnya di sini.
<!--more-->
2. Buruh Tolak Besaran Kenaikan Upah Minimum 2024 di Seluruh Indonesia, Termasuk DKI Jakarta
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan serikat buruh dan pekerja menolak besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 di seluruh Indonesia, termasuk di DKI Jakarta. Di mana ada tiga rekomendasi yang diajukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta dan Dewan Pengupahan kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Menurut Said Iqbal, unsur serikat buruh, dewan pengupahan serikat buruh DKI mengusulkan tetap kenaikan UMP adalah 15 persen.
Dia menjelaskan pengusaha yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menginginkan kenaikan UMP berkisar 3-4 persen. Karena kenaikan UMP dihitung berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang diusulkan oleh Apindo 0,1-0,3.
Simak berita selanjutnya di sini.
3. Cara Prabowo-Gibran Atasi Pengangguran: Beri Insentif Perusahaan
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional atau Jubir TKN pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Rian Ernest, mengungkapkan cara keduanya menyerap tenaga kerja muda. "Dari Pak Prabowo dan Gibran merasa bahwa kita harus memberikan insentif juga nih buat perusahaan, supaya lebih mudah menyerap tenaga kerja yang muda," kata Rian dalam Diskusi Safari 2024 x Talent Fest di Jakarta Selatan, Sabtu, 18 November 2023.
Jadi, lanjut dia, salah satu program Prabowo dan Gibran untuk bisa menyerap tenaga kerja berusia muda dengan cepat adalah mendorong perusahaan untuk menempatkan angkatan kerja usia 18-24 tahun sebagai karyawan. "Tapi dibantu juga dengan subsidi premi asuransi selama 12 bulan," tutur politikus Partai Golkar ini.
Rian menuturkan, dengan begitu tenaga kerja berusia muda bisa lebih cepat untuk masuk ke perusahaan. Selain itu, Prabowo dan Gibran akan memberikan berbagai macam kredit usaha untuk angkatan kerja muda.
Simak berita selanjutnya di sini.
Pilihan Editor: Politik Menjelang Pilpres Memanas, Luhut: Jangan Bilang Ingusan dan Penghianat