TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah berpeluang untuk mengimpor 5 juta ton beras pada 2024, apabila peningkatan produksi pangan tidak dapat dilakukan dengan cepat.

"Tahun ini Indonesia memutuskan untuk mengimpor 3,5 juta ton beras dan berpeluang mencapai 5 juta tahun 2024. Untuk itu, perlu percepatan peningkatan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional," kata Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 10 November 2023.

Amran Sulaiman menjelaskan bahwa total impor beras sebanyak 5 juta ton merupakan akumulasi dari impor tahun ini dan tahun depan. Jumlah impor beras pada tahun ini mencapai 3,5 juta ton, ditambah dengan tambahan 2 juta ton untuk tahun 2024, sehingga mencapai total 5 juta ton.

Meski demikian, ia mengatakan Kementan tetap berupaya untuk menggenjot produksi dan menekan impor beras dari luar negeri.

"Iya (gabungan) maksudnya jangan sampai terjadi (impor), kita ingin menekan impor sebesar-besarnya," kata Amran Sulaiman.

Amran Sulaiman menyebut, di samping pembatasan ekspor dari negara-negara produsen pangan, dampak El Nino yang menyebabkan penurunan produksi beras dari 31 juta ton pada tahun sebelumnya menjadi 30 juta ton pada tahun ini, menjadi alasan bagi pemerintah untuk meningkatkan kembali kuota impor.

"Realitas produksi beras Nasional Indonesia dulu kita pernah swasembada sekarang terpaksa harus impor produksi beras nasional periode 2022-2023 mengalami penurunan akibat ancaman El Nino dan dari sebelumnya 31 juta ton dan diperkirakan turun menjadi 30 juta ton pada tahun 2023," ucap Amran Sulaiman.

Sebagai informasi, rencana pemerintah menambah impor beras tahun depan pertama kali diungkap oleh Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Budi Waseso alias Buwas. Ia mengatakan, Bulog telah menerima penugasan untuk melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton di 2024.

"Kami ada jatah penugasan, dapat kuota penugasan tahun depan (2024) itu 2 juta impor," kata Buwas dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 8 November 2023.

Pilihan Editor: Biaya Operasi Usus Buntu Pakai BPJS Kesehatan dan Persyaratannya