BLT El Nino Diberikan Jelang Pemilu 2024, Ekonom Harap Bukan untuk Kepentingan Capres Tertentu

Rabu, 8 November 2023 14:38 WIB

Presiden Jokowi Disebut Akan Salurkan BLT El Nino Rp 400 Ribu Dalam Dua Tahap

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai atau BLT El Nino Rp 400 ribu kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat atau KPM. Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menyebut, meski berbau politis kebijakan ini dibutuhkan masyarakat.

"Apakah memang ini digunakan untuk isu politik, kelihatannya itu sudah biasa dilakukan. Asalkan jangan diasosiasikan kepada pihak atau pasangan tertentu. Apalagi kita tahu tahun depan itu kan sebenarnya enggak ada incumbent, presiden yang masih menjabat. Pemerintah seharusnya bisa lebih netral dan tidak gunakan isu BLT untuk kepentingan kandidat yang ada," kata Yose kepada Tempo pada Rabu, 8 November 2023.

Yose menyebut, meski berbau politis dan dapat diasosiasikan dengan kondisi politik, BLT El Nino ini memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan angka konsumsi rumah tangga.

"Banyak pihak yang mengasosiasikan kebijakan ini dengan kondisi politik ketika mau menghadapi pemilu 2024 mendatang. Tapi sebenarnya memang ada kebutuhan dari BLT. Konsumsi rumah tangga terus melambat jadi perlu didorong untuk memberikan bantuan langsung," kata Yose.

Yose mengatakan, konsumsi rumah tangga masyarakat mengalami penurunan. Kondisi ini memang membuat kebijakan BLT menjadi cukup wajar dilakukan. "Kita lihat dari mana saja sumber yang mengakibatkan penurunan, paling besar kan dari rumah tangga. Itu memang kelihatan sudah melemah selama beberapa waktu. Pemulihan ekonomii yang sudah berjalan belum mampu mendorong konsumsi rumah tangga kita," kata Yose.

Advertising
Advertising

Selanjutnya: Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat....

<!--more-->

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal III 2023, yaitu sebesar 5,06 persen secara tahunan atau year on year (YoY).

Yose menyebut, selain kebijakan ini memang dibutuhkan masyarakat, pemerintah juga punya kemampuan untuk melakukan hal itu. Artinya, pemerintah memiliki anggaran yang cukup karena pengeluaran pemerintah menurun di banding kuartal yang sama pada tahun sebelumnya.

"Angka pengeluaran pemerintah turun hampir 4 persen dibanding pengeluaran tahun lalu kuartal yang sama. Di sini pemerintah surplus nya banyak. Jadi harus dikeluarkan yang bisa diberikan bantuan tunai untuk stimulus perekonomian," kata Yose.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, Bantuan Langsung Tunai atau BLT Rp 200 ribu kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat atau KPM akan diberikan untuk dua bulan sekaligus, yaitu periode November dan Desember 2023.

“Prosesnya bisa diakselerasi bulan November-Desember kita transfer satu kali sehingga langsung untuk dua bulan sekaligus Rp 400 ribu bagi 18,8 juta KPM, eksekutornya Kemensos," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers PDB Kuartal III 2023 pada Senin, 6 November 2023.

Pilihan Editor: Ajukan Tambahan Anggaran Rp 5,83 Triliun, Mentan: Untuk Meningkatkan Produksi Padi dan Jagung

Berita terkait

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

1 hari lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

1 hari lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

2 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

2 hari lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

2 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

2 hari lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

Penyebab Rupiah Melemah, Ini Analisis Direktur Laba Forexindo Berjangka

2 hari lalu

Penyebab Rupiah Melemah, Ini Analisis Direktur Laba Forexindo Berjangka

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memberikan analisis soal nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

3 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

3 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya