TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Sabtu siang, 4 November 2023, dimulai dari Presiden Jokowi melepas pengiriman 51,5 ton barang bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina di Gaza dan biaya pembersihan karang gigi dengan BPJS Kesehatan.

Berikutnya ada berita tentang lowongan kerja di BPKH dan Presiden Jokowi yang resmi menandatangani UU ASN. Lalu ada berita tentang permintaan ICW dan MAKI usai Achsanul Qosasi ditetapkan sebagai tersangka dan perbandingan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan anggaran pembangunan IKN.

Keenam berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan enam berita trending tersebut.

1. Jokowi Kirim 51,5 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Palestina: Tahap Kedua Sesegera Mungkin

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada hari ini, Sabtu, 4 November 2023, melepas pengiriman bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina di Gaza. Bantuan kemanusiaan itu berasal dari pemerintah RI bersama TNI dan Polri, Palang Merah Indonesia, Baznas, Forum Zakat, dan masyarakat Indonesia untuk warga Palestina korban perang di Gaza.

Bantuan dengan total berat 51,5 ton itu terdiri atas penjernih air minum hingga peralatan medis dan akan dikirim dalam dua gelombang.

Jokowi dalam konferensi pers menjelaskan barang-barang bantuan yang disalurkan telah menyesuaikan dengan kebutuhan rakyat Palestina di Gaza. "Misalnya penjernih air minum, yang di sana banyak sekali kesulitan," katanya di Base Ops Lanud Halim Perdana Kusuma di Jakarta.

Simak lebih jauh tentang bantuan kemanusiaan ke Palestina di sini.

2. Biaya Membersihkan Karang Gigi Pakai BPJS Kesehatan dan Prosedurnya

Pembersihan karang gigi atau scaling adalah prosedur perawatan gigi untuk mengambil plak dari sisa-sisa makanan yang bercampur dengan air liur serta karang gigi yang mengendap, mengeras, dan membandel. Jika karang gigi tidak dibersihkan, maka dapat berdampak buruk pada kesehatan gigi, gusi, dan mulut, seperti menyebabkan bau mulut.

Mengutip laman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soeselo, scaling gigi direkomendasikan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Akan tetapi, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, sebanyak 94,9 persen masyarakat perkotaan tidak pernah ke dokter gigi dalam satu tahun terakhir.

Berbagai alasan menjadi penyebab masyarakat enggan berkunjung ke dokter gigi, salah satunya didasari adanya kekhawatiran akan biaya perawatan yang mahal. Sehingga, mayoritas masyarakat lebih memilih berobat ke dokter gigi ketika rasa sakit gigi sudah tak tertahankan.

Simak lebih jauh tentang biaya pembersihan karang gigi dengan BPJS di sini.

<!--more-->

3. Badan Pengelola Keuangan Haji Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 dan S2, Ini Detailnya

Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH membuka lowongan kerja pada program Officer Development Program atau ODP 2023. Pendaftar lulusan sarjana (S1) atau magister (S2) dapat mendaftar pada program ini. Program ini dibuka hingga 7 November 2023.

Untuk mendaftar program ini, pendaftar maksimal berusia 24 tahun untuk lulusan S1, sedangkan pendaftar lulusan S2 berusia maksimal 27 tahun. Pendaftar juga wajib memiliki IPK di atas 3 pada skala 4 serta memiliki nilai kemampuan Bahasa Inggris minimal 500 untuk TOEFL yang dibuktikan dengan sertifikat.

Pendaftaran dibuka pada tanggal 1 November 2023 dan ditutup pada tanggal 7 November 2023 pukul 24.00 WIB dan dapat diperpanjang apabila diperlukan. Informasi dan seluruh pengumuman yang berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen akan disampaikan melalui website BPKH (www.bpkh.go.id).

Simak lebih jauh tentang lowongan kerja di BPKH di sini.

4. Jokowi Teken UU ASN, Honorer Dihapus Akhir 2024 dan Dilarang Angkat Pegawai Non ASN Tahun Depan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) pada Selasa, 31 Oktober 2023. Dengan demikian, UU No. 5 Tahun 2014 resmi dicabut.

Dalam UU ASN terbaru, salah satu poin yang ditetapkan, yakni mengenai penataan pegawai non-ASN atau dikenal dengan istilah tenaga honorer. Instansi pemerintah juga dilarang untuk merekrut atau mengangkat honorer.

“Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat pada Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau istilah lainnya selain pegawai ASN,” bunyi Pasal 66 UU No. 20 Tahun 2023.

Simak lebih jauh tentang Jokowi teken UU ASN di sini.

<!--more-->

5. Usai Achsanul Qosasi Jadi Tersangka, ICW dan MAKI Minta Pihak Ini Juga Diusut

Usai Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi sebagai tersangka, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Indonesian Corruption Watch (ICW) meminta pihak-pihak ini juga ikut diusut.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman meminta Kejagung menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Apapun proses ini tetap dikawal, saya minta agar arah gedung utara Kejaksaan Agung soal Rp 70 miliar juga harus dikejar. Bahwa itu sudah ada saksi yang dipanggil dua kali tapi tak hadir, inisial NY,” katanya, Jumat, 3 November 2023.

Simak lebih jauh tentang permintaan ICW dan MAKI usai Achsanul jadi tersangka di sini.

6. Biaya Proyek Kereta Cepat Whoosh Lanjut ke Surabaya, Lebih Besar dari Anggaran Pembangunan IKN?

Direktur Center of Economi and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan untuk melanjutkan proyek Kereta Cepat Whoosh sampai ke Surabaya setidaknya membutuhkan ongkos 4,8 kali dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Bhima membuat perhitungan dengan mengasumsikan nilai biaya per kilometer proyek KCJB Rp 790,5 miliar.

Sehingga, dengan panjang 142,3 kilometer Jakarta-Bandung maka biayanya Rp 112,5 triliun dengan kurs Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat. “Dengan asumsi yang sama, maka Bandung-Surabaya—misalnya dari Stasiun Tegalluar-Stasiun Gubeng—dengan panjang 690 kilometer maka estimasi biayanya Rp 545 triliun,” ujar Bhima saat dihubungi pada Rabu, 1 November 2023.

Angka tersebut lebih tinggi daripada pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Pemerintah memperkirakan pembangunan ibu kota baru itu dapat menelan biaya Rp 446 triliun. Sehingga karena besarnya nilai proyek tersebut, maka pemerintah diperkirakan bakal menggunakan skema yang sama dengan KCJB, yakni berutang ke Cina.

Simak lebih jauh tentang perbandingan biaya kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan IKN di sini.