Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Biaya Membersihkan Karang Gigi Pakai BPJS Kesehatan dan Prosedurnya

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pembersihan karang gigi atau scaling adalah prosedur perawatan gigi untuk mengambil plak dari sisa-sisa makanan yang bercampur dengan air liur serta karang gigi yang mengendap, mengeras, dan membandel. Jika karang gigi tidak dibersihkan, maka dapat berdampak buruk pada kesehatan gigi, gusi, dan mulut, seperti menyebabkan bau mulut. 

Mengutip laman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soeselo, scaling gigi direkomendasikan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Akan tetapi, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, sebanyak 94,9 persen masyarakat perkotaan tidak pernah ke dokter gigi dalam satu tahun terakhir. 

Berbagai alasan menjadi penyebab masyarakat enggan berkunjung ke dokter gigi, salah satunya didasari adanya kekhawatiran akan biaya perawatan yang mahal. Sehingga, mayoritas masyarakat lebih memilih berobat ke dokter gigi ketika rasa sakit gigi sudah tak tertahankan. 

Lantas, apakah peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang ingin membersihkan karang gigi bisa pakai BPJS Kesehatan

Prosedur Membersihkan Karang Gigi Pakai BPJS Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, pelayanan kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan menggunakan skema tarif kapitasi. Salah satu tindakan medis yang termasuk ke dalam standar tarif kapitasi adalah pelayanan kesehatan gigi non-spesialistik. 

Mengacu pada Pasal 3 ayat (2) huruf h Permenkes No. 3 Tahun 2023, salah satu bentuk pelayanan kesehatan gigi non-spesialistik, yaitu scaling gigi pada gingivitis (radang gusi) akut. Sehingga, tindakan pembersihan karang gigi yang ditanggung BPJS Kesehatan diperoleh setelah indikasi medis berupa gingivitis akut. 

Indikasi medis yang dimaksud adalah hasil diagnosis dokter setelah berkonsultasi di fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama atau FKTP sesuai kartu JKN-KIS. Apabila fasilitas FKTP belum memadai untuk dilakukan prosedur scaling, maka dokter bisa memberi rujukan ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 

Namun perlu diketahui, pelayanan dan perawatan kesehatan pembersihan karang gigi tersebut hanya berlaku bagi peserta aktif JKN-KIS. Artinya, peserta tidak memiliki tunggakan atau denda pembayaran iuran bulanan, baik bagi peserta dari kelas 3, kelas 2, maupun kelas 1.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, menurut Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pelayanan kesehatan untuk tujuan estetika tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Dengan demikian, jika peserta JKN-KIS ingin membersihkan karang gigi atas inisiatif atau permintaan sendiri, maka harus membayar dengan dana pribadi. 

Selanjutnya: Biaya Membersihkan Karang Gigi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pramono Anung Janji Bentuk Pasukan Putih untuk Bantu Puskesmas, Apa Itu?

5 hari lalu

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung berbicara dalam debat kedua Pilgub Jakarta di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, pada Ahad, 27 Oktober 2024 Cuplikan YouTube KPU DKI Jakarta
Pramono Anung Janji Bentuk Pasukan Putih untuk Bantu Puskesmas, Apa Itu?

Pasukan putih yang akan dibentuk oleh Pramono Anung nantinya beranggotakan tenaga kesehatan di Jakarta.


BPJS Ketenagakerjaan Koordinasi dengan Sritex, Antisipasi Potensi PHK Massal

6 hari lalu

Suasana di kawasan kantor PT Sritex usai Pengadilan Niaga Kota Semarang memutuskan bahwa perusahaan itu pailit, Kamis, 24 Oktober 2024. Kantor tersebut berlokasi di Jalan KH Samanhudi 88, Jetis, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
BPJS Ketenagakerjaan Koordinasi dengan Sritex, Antisipasi Potensi PHK Massal

BPJS Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Sritex untuk antisipasi potensi PHK massal.


Dapat Banyak Aduan, Komnas HAM Dorong Perlindungan Sosial bagi Pengemudi Ojek dan Kurir Online

6 hari lalu

(Kiri ke Kanan) Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai; Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro; Koordinator Subkomisi Penegakan HAM dan Komisioner Pemantauan Pengawasan dan Pendidikan, Uli Parulian Sihombing; Komisioner Mediasi Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo dalam konferensi pers situasi terkini penegakan HAM di Indonesia yang berlangsung di kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Dapat Banyak Aduan, Komnas HAM Dorong Perlindungan Sosial bagi Pengemudi Ojek dan Kurir Online

Komnas HAM mencatat permasalahan yang sering dilaporkan ihwal status hubungan kerja, klaim jaminan kesehatan, hingga pembatasan hak untuk berserikat.


Dirut BPJS Kesehatan Imbau Kelas Menengah Investasi Asuransi Kesehatan

10 hari lalu

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Rapat tersebut membahas penjelasan pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam Perpres 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan membahas perkembangan penataan koordinasi benefit antara BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta dan pembiayaan inovatit demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan JKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Dirut BPJS Kesehatan Imbau Kelas Menengah Investasi Asuransi Kesehatan

Survei Inventure 2024 menemukan kelas menengah mulai mengurangi pengeluaran dalam kategori asuransi di tengah menurunnya daya beli.


Daya Beli Kelas Menengah Menurun, Ini Cara Sisihkan Dana untuk Asuransi Kesehatan dengan Gaji UMR

10 hari lalu

Ilustrasi asuransi. Pixabay
Daya Beli Kelas Menengah Menurun, Ini Cara Sisihkan Dana untuk Asuransi Kesehatan dengan Gaji UMR

Kelas menengah mulai memangkas pengeluaran untuk asuransi di tengah menurunnya daya beli. Wakil Ketua AAJI ungkap cara masyarakat dapat menyisihkan gaji UMR untuk asuransi kesehatan.


2 Cara Skrining BPJS Kesehatan Gratis secara Online dan Mudah

10 hari lalu

Skrining penyakit kronis dan konsultasi gratis 'Cek Segitiga' dari PT Dexa Medica di Mal Bintaro Xchange, Tangerang Selatan, Banten pada Sabtu, 28 September 2024/Dexa
2 Cara Skrining BPJS Kesehatan Gratis secara Online dan Mudah

BPJS Kesehatan mengimbau peserta program JKN-KIS mengikuti skrining riwayat kesehatan sekali dalam setahun. Bagaimana cara skrining BPJS Kesehatan?


7 Cara Cek Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan secara Online

11 hari lalu

Seorang warga menunjukkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) usai melakukan pemeriksaan kesehatan saat air surut di Pulau Ponelo di Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, Jumat 12 Agustus 2022. Pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) dilakukan diatas perahu karena keterbatasan alat transportasi dan pasien yang tidak dapat berjalan ke Puskesmas terdekat. ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin
7 Cara Cek Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan secara Online

Berikut ini beberapa cara cek tunggakan iuran BPJS Kesehatan secara online. Bisa lewat customer service hingga Pandawa.


Operasi Apa Saja yang Tidak Ditanggung BPJS?

12 hari lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Operasi Apa Saja yang Tidak Ditanggung BPJS?

Operasi yang tidak ditanggung BPJS termasuk operasi kecantikan dan operasi yang dilakukan di luar negeri.


Cara Mendaftarkan BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir

12 hari lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta, Senin, 27 September 2021. Tempo/Tony Hartawan
Cara Mendaftarkan BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir

Bayi yang baru lahir wajib didaftarkan orang tuanya untuk memperoleh akses BPJS Kesehatan.


Lanosin Hadirkan Pengobatan Gratis di Oku Timur

13 hari lalu

Bupati OKU Timur Lanosin MT memberikan sambutan saat penyerahan e-Sertifikat TORA Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Kecamatan Jayapura, Rabu, 04 September 2024. Dok. Pemkab OKU Timur
Lanosin Hadirkan Pengobatan Gratis di Oku Timur

Bupati Oku Timur, Lanosin, berhasil membuat Oku Timur mencapai Universal Health Coverage (UHC) karena 99,44 persen penduduknya telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.