TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menceritakan adanya perubahan yang sangat kentara soal sikap berbagai fasilitas kesehatan dengan pihaknya belakangan ini dengan kejadian di masa lampau.

“Dulu rumah sakit ogah-ogahan kerja sama dengan BPJS, sekarang pada antre. Paling tidak sudah lebih dari 3.000 rumah sakit,” ujar Ali Ghufron saat melakukan kunjungan ke Gedung Tempo, di Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan, Kamis, 5 Oktober 2023.

Ia menjelaskan, saat ini BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan 23.592 untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), termasuk puskemas, klinik, dan DPP. Kemudian, BPJS telah bekerja sama dengan 3.004 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) termasuk di antaranya rumah sakit dan klinik utama, serta 1.363 apotek dan optik. Angka ini merupakan data per 22 September 2023.

Lebih jauh, ia juga menegaskan bahwa BPJS Kesehatan saat ini kondisinya merupakan badan hukum, bukan badan usaha yang berorientasi profit. “Pahami ini dulu. Kedudukannya langsung di bawah Presiden, bukan dan tidak melalui kementerian lembaga,” ujarnya.

Ia menjelaskan iuran yang diberikan setiap peserta BPJS itu akan dikelola untuk program jaminan kesehatan. Jadi, setiap peserta akan memperoleh manfaat dan perlindungan untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya. “Dananya itu, dana amanat, artinya dana dari peserta yang dititipkan ke BPJS untuk dikelola. Ini beda sekali dengan asuransi komersial,” ujar Ali Ghufron.

Kini, pendapatan iuran dari peserta sudah mencapai Rp 144 triliun. Peserta ini terbagi menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non PBI yang terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Total pendapatan iuran ini merupakan akumulasi PBI sebesar Rp 62,5 triliun dan Non PBI sebesar Rp 81,5 triliun.

Pilihan Editor: Dirut BPJS Kesehatan Pastikan Tidak Ada Diskriminasi Pasien di Rumah Sakit