Tenggat Pengosongan Pulau Rempang Batal, Rempang Eco City Tetap Jalan, Bahlil: Kami Geser ke Tanjung Banon

Rabu, 27 September 2023 07:25 WIB

Polisi lengkap dengan peralatan anti huru hara menjaga aksi unjuk rasa warga Pulau Rempang di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Senin, 11 September 2023. Aksi yang menolak rencana pemerintah merelokasi mereka tersebut berakhir ricuh. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna

TEMPO.CO, Jakarta - Sesuai janji Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, wacana relokasi masyarakat Pulau Rempang ke Pulau Galang dibatalkan, tak jadi dilakukan pada 28 September 2023.

“Kami kasih waktu lebih, tapi harus ada batasan. Cari titik tengah yang baik agar kita bisa bergeser dengan baik. Tapi usaha investor juga dapat dilaksanakan sesuai perencanaan,” kata Bahlil dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Istana Presiden, Senin, 25 September 2023.

Kendati demikian, rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di Batam, Kepulauan Riau tetap jalan. “Jalan aja, Insyallah enggak (dibatalkan),” kata Bahlil .

Bahlil mengatakan, pemukiman warga akan digeser ke Tanjung Banon. Jaraknya tak lebih tiga kilometer dari lokasi rencana pembangunan Rempang Eco City. Total pemerintah akan memindahkan lima kampung, yakni Blongkeng, Pasir Panjang, Simpulan Tanjung, Pasir Merah, dan Simpulan Hulu. Dari 900 keluarga, hampir 300 di antaranya sudah mendaftar untuk direlokasi.

“Dengan demikian, kami geser ke Tanjung Banon. Masih di (Pulau) Rempang. Hanya 3 kilometer,” kata Bahlil.

Advertising
Advertising

Apa itu proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City?

Rempang Eco City merupakan proyek strategis nasional (PSN) di Pulau Rempang untuk dikembangkan sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Proyek ini diluncurkan oleh Kemenko Perekonomian pada 12 April 2023. PT Makmur Elok Graha (MEG) menjadi pengembang dengan nilai investasi sekitar Rp 381 triliun hingga 2080. Pada tahap pertama, MEG menggandeng Xinyi Group dengan investasi sekitar Rp 175 triliun.

Namun, konflik pecah di Pulau Rempang seiring penolakan masyarakat atas proyek tersebut. Bentrok warga dengan aparat gabungan TNI-Polri pecah pada 7 September 2023 lalu. Ricuh pecah ketika aparat gabungan memaksa masuk perkampungan untuk memasang tapal batas di Pulau Rempang. Kerusuhan kembali terjadi saat masyarakat berunjuk rasa di depan Kantor BP Batam pada 11 September 2023.

Sebagai upaya untuk melancarkan rencana pemerintah dalam membangun PSN Rempang Eco City, Bahlil menjanjikan beberapa hal terhadap masyarakat Pulau Rempang. Antara lain hunian baru dan uang serta tempat tinggal sementara. Bahlil mengatakan pemerintah bakal menyiapkan hunian baru untuk 700 KK yang terdampak. Pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter per KK, dengan rumah tipe 45 kurang lebih senilai Rp 120 juta.

“Pertama, pemerintah telah menyiapkan tanah 500 meter persegi per KK. Kedua, rumah tipe 45 yang nilainya kurang lebih Rp 120 juta,” kata Bahlil melalui siaran pers Kementerian Investasi pada Senin, 18 September 2023.

Selain itu, seiring dengan masa pembangunan kawasan hunian baru warga Pulau Rempang terdampak yang akan memakan waktu 6 sampai 7 bulan. Bahlil menyebut pemerintah bakal memberikan fasilitas uang dan tempat tinggal sementara. Uang yang diberikan mencapai Rp 1,2 juta, serta fasilitas dengan biaya sewa sebesar Rp 1,2 juta yang telah dilengkapi dengan tanam tumbuh, keramba ikan, dan sampan di laut.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | RIRI RAHAYU | DANIEL A. FAJRI | RENO EZA MAHENDRA

Pilihan Editor: 5 Hari Tenggat Pengosongan Pulau Rempang, Ini 6 Jenis Ganti Rugi yang Ditawarkan Pemerintah

Berita terkait

Jatam Kritik Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas Ala Bahlil: Menambah Masalah Kerusakan Lingkungan

23 jam lalu

Jatam Kritik Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas Ala Bahlil: Menambah Masalah Kerusakan Lingkungan

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadalia untuk bagi-bagi izin usaha tambang pada Ormas. Dianggap menambah masalah

Baca Selengkapnya

Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

1 hari lalu

Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan tidak akan menjadi masalah

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

1 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.

Baca Selengkapnya

Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

1 hari lalu

Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi rencana Menteri Bahlil Lahadalia membagikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas.

Baca Selengkapnya

Walhi Beberkan Kondisi Terkini di Pulau Rempang: Masyarakat Diadu Domba oleh Pemerintah

2 hari lalu

Walhi Beberkan Kondisi Terkini di Pulau Rempang: Masyarakat Diadu Domba oleh Pemerintah

Tim solidaritas nasional untuk Rempang membeberkan kondisi di Rempang saat ini tidak sedang baik-baik saja.

Baca Selengkapnya

Bahlil Ingin Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas, Celios Beberkan Risiko Kerugian Ekonomi

2 hari lalu

Bahlil Ingin Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas, Celios Beberkan Risiko Kerugian Ekonomi

Celios memaparkan akan ada dampak buruk ekonomi dan lingkungan jika pemerintah memberikan izin tambang untuk ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang Hingga 2061, Berikut Lowongan Kerja di PT Freeport Indonesia

2 hari lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang Hingga 2061, Berikut Lowongan Kerja di PT Freeport Indonesia

Pemerintah akan memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061. Berikut lowongan kerja untuk beberapa posisi di perusahaan tambang ini.

Baca Selengkapnya

Merawat Tradisi Halabihalal Melayu di Pulau Rempang, dari Berarak hingga Lempar Pulut Kuning

5 hari lalu

Merawat Tradisi Halabihalal Melayu di Pulau Rempang, dari Berarak hingga Lempar Pulut Kuning

Tradisi halalbihalal Pulau Rempang dilakukan dengan mengusung tradisi Melayu. Ada pesan penolakan relokasi karena PSN Rempang Eco-city.

Baca Selengkapnya

Ratusan Warga Hadiri Halalbihalal Rempang, Terus Suarakan Tolak Relokasi

6 hari lalu

Ratusan Warga Hadiri Halalbihalal Rempang, Terus Suarakan Tolak Relokasi

Selain ajang silaturahmi, momen ini menunjukkan sikap warga Rempang yang masih menolak relokasi sampai saat ini.

Baca Selengkapnya

Terus Perpanjangan Kontrak Freeport Sampai 2061, Bagaimana Kronologinya Sejak Kontrak Pertama?

7 hari lalu

Terus Perpanjangan Kontrak Freeport Sampai 2061, Bagaimana Kronologinya Sejak Kontrak Pertama?

Kontrak Freeport adalah salah satu kontrak pertambangan terbesar dan paling signifikan di dunia, yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia.

Baca Selengkapnya