TEMPO.CO, Jakarta - Pulau Rempang, Batam digadang-gadang akan dijadikan sebagai Kawasan Rempang Eco City untuk lokasi berbagai industri, mulai dari pariwisata, jasa, hingga perumahan. Proyek pembangunan ini merupakan hasil dari kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke China beberapa waktu lalu.

Sejumlah perusahaan dikabarkan menanamkan modal investasi untuk Proyek Strategis Nasional atau PSN ini. Beberapa di antaranya yaitu PT Mega Elok Graha (MEG) dan Xinyi Group. Selain itu, sebetulnya ada 12 perusahaan lokal dan asing yang berinvestasi di sana. Kendati begitu, belum terungkap rincian perusahaan-perusahaan tersebut.

Adapun perusahaan PT Mega Elok Graha (MEG) merupakan anak perusahaan milik Tomy Winata, Artha Graha Network (AG Network). Perusahaan ini dikabarkan akan melakukan pembangunan di kawasan Pulau Rempang, Batam. PT MEG merupakan perusahaan yang mendapatkan hak pengelolaan terhadap 17.000 hektare lebih lahan di kawasan Rempang sejak 2004 hingga kini.

“Bahwa lahan yang kita sepakati diberikan ke PT MEG dari 2004 sampai hari ini, itu adalah lebih kurang 17.600 hektare dan khusus buat PT MEG di atas 17 ribu ada hutan lindung 10.028 hektare, sisanya 7.572 hektare itu yang akan dikembangkan,” kata Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, Jumat, 15 September 2023.

Sedangkan Xinyi Glass Holdings Ltd merupakan anak perusahaan Xinyi Group. Perusahaan ini disebut akan menggelontorkan duit investasi sebesar Rp 381 triliun hingga 2080. Di awal kerja sama, perusahaan asal Cina itu memberi komitmen investasi senilai sekitar Rp 175 triliun. Sekitar 2.000 hektare lahan di Pulau Rempang akan dijadikan sebagai lokasi pabrik kaca perusahaan ini. Wacananya, pabrik kaca itu akan menjadi yang terbesar kedua di dunia.

Xinyi rencananya bakal membangun pabrik kaca dan panel surya dengan bahan baku pasir kuarsa dari Kepulauan Riau, seperti Pulau Lingga dan Natuna. Untuk proyek itu, dibutuhkan kesiapan tanah prioritas seluas 1.154 hektare dengan penyerahan tanah clear and clean selama 30 hari. Namun, tampaknya pembangunan Rempang Eco City tidak berjalan mulus.

Ribuan warga Pulau Rempang menolak direlokasi. Pada 7 September 2023 aparat gabungan dari TNI, Polri, dan BP Batam memaksa masuk ke kampung adat Rempang untuk pemasangan patok proyek. Warga menolak dan berupaya menghadang aparat sehingga terjadi bentrok. Pemerintah pusat masih berupaya membangun komunikasi dengan warga adat untuk melancarkan proyek ini.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut rencana investasi Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, harus tetap berjalan. Pasalnya, pemerintah berkompetisi dengan negara lain untuk bisa mendapat investasi. Bahlil mengatakan Indonesia akan menderita banyak kerugian Xinyi Group batal berinvestasi di Pulau Rempang, Batam. Potensi kerugiannya tembus Rp300 triliun lebih.

“Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Senin, 18 September 2023.

Sementara itu, Kepada Tempo, warga tempatan Rohimah menuturkan masyarakat Pulau Rempang berkukuh menolak penggusuran untuk pengembangan Rempang Eco City. Meski situasi Pulau Rempang pada Jumat, 15 September 2025 sudah kondusif, masyarakat Rempang tetap bergeming. Mereka ogah menandatangani surat persetujuan relokasi yang disodorkan BP Batam.

Iming-iming ganti rugi rumah seharga Rp 120 juta tidak membuat goyah. Alasannya sederhana, masyarakat di 16 kampung tua itu sudah lama mendiami Pulau Rempang. Warga mengaku telah tujuh sampai delapan turunan tinggal di wilayah tersebut. Ratusan tahun nenek moyang mereka menghuni Pulau Rempang. “Kami sudah ada 7 sampai 8 turunan. Ratusan tahun nenek moyang kami di sini," kata Rohimah

HENDRIK KHOIRUL MUHID | TIM TEMPO.CO

Pilihan Editor: Wawancara Tomy Winata Soal Konflik Pulau Rempang