TEMPO.CO, Jakarta - PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) dengan bisnis Indonesia Financial Group atau IFG—BUMN yang bergerak di bidang jasa keuangan—mengajukan permohonan Penyertaan Modal Negara atau PMN tahun 2023 dan 2024. PMN 2023 berasal dari cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp 3 triliun dan PMN 2024 senilai Rp 3,5 triliun.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menjelaskan latar belakang permohonan PMN itu adalah karena hingga 30 Juni 2023 masih terdapat polis yang belum dialihkan dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada IFG Life dengan nilai sebesar Rp 7,44 triliun.

“Adapun terhadap polis ini telah selesai dan ikut di dalam restrukturisasi,” ujar Rionald dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI di Gedung DPR RI, pada Senin, 18 September 2023.

Menurut Rionald, berdasarkan hasil perhitungan bersama antara BPUI, konsultan keuangan, dan perkiraan dari proyeksi buku maka diperlukan dana sebesar Rp 8,01 triliun bagi IF LIfe. Dana tersebut untuk menyelesaikan pengalihan polis pada tahun 2023. Angka Rp 8,01 triliun itu nanti pemenuhannya Rp 3 triliun dari PMN 2023 dan Rp 3,5 triliun melalui PMN 2024. Sementara sisanya Rp 1,45 triliun melaui fund rising yang dilakukan BPUI.

Melalui, pengajuan PMN itu, kata dia, BPUI khususnya IFG Life diharapkan dapat menyelesaikan pengalihan polis yang telah selesai direstrukturisasi dan masih tertinggal di Jiwasraya. PMN itu juga untuk memenuhi risk based capital (RBC)—perhitungan kesehatan perusahaan asuransi—yang minimumnya adalah 120 persen.

“Untuk menjaga nilai liabilitas yang dialihkan bisa tetap sesuai dengan asumsi maka memang dilakukan akselerasi proses pencairan PMN,” tutur Rionald.

Hal itu menjadi penyebab BPUI mengajukan pendalaman untuk PMN 2024. Begitu pendalaman diselesaikan, Kemenkeu akan segera mengurus ketentuannya dan diharapkan untuk PMN 2024 bisa dicairkan di awal tahun sehingga memenuhi risk based capital minimum yang harus dipenuihi BPUI.

Rionald juga membeberkan manfaat dari PMN tersebut, salah satunya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri perasuransian. Sedangkan bagi pemegang polis, ini memberikan keyakinan terkait keberlangsungan perusahaan dan memberikan kepastian kepada mereka terkait hak-hak, pembayaran klaim, dan nilai investasi yang berasal dari premi yang ditanamkan.

Sedangkan manfaat bagi pemerintah, diharakan juga memberikan kredibilitas kepada sektor terkait dan juga dapat menjadi tambahan aktivitas ekonomi di sektor perindustrian. “Untuk perusahaan tentu ini akan membantu penyelesaian penugasan pemerintah yang dihadapi oleh perusahaan,” kata Rionald.

Pilihan Editor: KCIC Kembali Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Syaratnya