TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali memberi tugas baru kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut diminta menjadi Ketua Penanggung Jawab (PJ) Bidang Substansi Panitia Nasional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States atau AIS), yang akan digelar di Bali pada Oktober mendatang.

Luhut diketahui kerap ditunjuk Jokowi untuk menangani sejumlah proyek dan persoalan nasional. Tak kurang dari 20 jabatan sudah diembannya di era Jokowi. Lantas, apa saja jabatan yang pernah dimiliki Luhut selama Kabinet Kerja (2014-2019) dan Kabinet Indonesia Maju (2019-2024)?

1. Mengatur Penyaluran Minyak Goreng

Jokowi menginstruksikan Luhut untuk mengelola alur distribusi minyak goreng dalam negeri setelah hampir setengah tahun bermasalah. Namun, Luhut mengaku hanya membantu penanganan kekurangan minyak goreng, bukan mengambil alih sepenuhnya.

2. Kepala Kantor Staf Kepresidenan

Mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) No. 148/P/2014, Luhut dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu, 31 Desember 2014. Kantor Staf Presiden sendiri memiliki tugas dan fungsi untuk memberi dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis nasional, termasuk komunikasi politik kepresidenan.

3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukan)

Luhut juga sempat ditugasi menjadi Menkopolhukam pada 13 Agustus 2015. Jabatan itu diserahkan kepada Luhut oleh Tedjo Edhy Purdijatno lantaran terkena perombakan (reshuffle) kabinet.

4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Luhut dipilih untuk mengisi kekosongan kursi Menko Bidang Kemaritiman setelah masa jabatan Rizal Ramli habis. Terhitung sejak 27 Juli 2016 hingga kini, dirinya tetap menjabat tugas yang sama dan hanya bertambah nomenklatur “investasi”.

5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ad Interim

Luhut Binsar Pandjaitan juga pernah diminta menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sementara (ad interim) pada Selasa, 16 Agustus 2016. Presiden Jokowi memilih Luhut guna menyikapi pertanyaan publik terkait status kewarganegaraan Arcandra Tahar.

6. Menteri Perhubungan Ad Interim

Pelaksana tugas (Plt) Menteri Perhubungan adalah salah satu jabatan Luhut yang diberikan Jokowi pada 2020. Ketetapan itu diputuskan karena Budi Karya Sumadi harus menjalani perawatan akibat terserang Covid-19.

7. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Ad Interim

Menteri KKP Edhy Prabowo ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan suap dalam kasus ekspor benih lobster pada November 2020. Akibatnya, Luhut kembali diinstruksikan untuk mengisi kekosongan kursi Menteri KKP selama beberapa waktu.

8. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DDN)

Jokowi menandatangani Keppres No. 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada 17 September 2018. Melalui keputusan itu, Luhut diminta untuk mengemban amanah sebagai Ketua Tim Nasional P3DDN guna mengawasi pemanfaatan produk buatan bangsa Indonesia.

9. Wakil Ketua I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Selama pandemi Covid-19, tepatnya pada akhir Juni 2021, Menko Marves Luhut merangkap jabatan sebagai Wakil Ketua I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-KEN).

10. Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali

Jokowi kembali menunjuk Luhut untuk mengemban tugas baru sebagai Koordinator PPKM se-Jawa dan Bali. Sebagai kepala tim, dia memimpin penerapan PPKM guna menanggulangi lonjakan kasus Covid-19.

11. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas

Luhut terpilih menjadi Ketua Dewan Pengarah setelah Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Selain menjadi ketua dewan pengarah, Luhut juga merangkap sebagai anggota sesuai Pasal 9 ayat (2) huruf a beleid tersebut.

12. Ketua Tim Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI)

Pada 8 September 2021, jabatan Luhut yang diberikan Jokowi bertambah satu. Dia diperintahkan untuk menjadi Ketua Gernas BBI yang bertujuan untuk memperkuat promosi produk buatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

13. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)

Dengan diterbitkannya Perpres No. 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), Luhut kembali meraih posisi strategis sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Tugas dari Komite KCJB sendiri adalah menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bila terjadi masalah dalam proses konstruksi sepur kilat itu.

14. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Dengan jabatannya sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Luhut diharuskan untuk mengoordinasikan, mensinkronisasikan, dan mengendalikan cadangan air di Tanah Air. Ketetapan itu tercantum dalam Perpres No. 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.

15. Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Sawit

Melihat polemik industri sawit, Jokowi membentuk Satgas Sawit melalui Keppres No. 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Adapun jabatan Ketua Pengarah Satgas Sawit dipegang oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

16. Ketua Satgas Khusus (Satgasus) Percepatan Realisasi Investasi IKN

Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono mengatakan bahwa Luhut ditunjuk sebagai Ketua Percepatan Investasi berdasarkan Keppres No. 14 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Keppres yang diteken Jokowi itu menyebutkan Satgas akan bertugas sampai 31 Desember 2023.

17. Pengarah Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)

Untuk implementasi Perpres No. 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), Luhut ditetapkan sebagai Pengarah MRPN terhitung sejak 18 Juni 2023.

18. Ketua Satgas Hilirisasi RI-Papua Nugini

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan dalam keterangan pers, Kamis, 13 Juli 2023, Presiden Jokowi membentuk task force atau Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi Indonesia-Papua Nugini. Ketua Satgas dari Indonesia diwakili oleh Luhut dan dari Papua Nugini dipimpin oleh John Rosso.

19. Koordinator Penanganan Polusi Udara di Jakarta

Jokowi menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin penanganan polusi udara Jakarta. Keputusan itu dibuat dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023.

20. Ketua Penanggung Jawab KTT Negara Pulau dan Kepulauan

Jabatan Luhut dari Jokowi yang terakhir adalah Ketua Penanggung Jawab (PJ) KTT Negara Pulau dan Kepulauan yang bakal dilaksanakan di Bali pada Oktober 2023. Penunjukkan itu tertuang dalam Keppres No. 20 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggara KTT AIS.

MELYNDA DWI PUSPITA | TIM TEMPO