PLTU Batu Bara Bisa Terima Pembiayaan Hijau dalam Revisi Aturan OJK

Reporter

Magang KJI

Editor

Grace gandhi

Rabu, 6 September 2023 13:40 WIB

Mahendra Siregar. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan merevisi aturan taksonomi hijau yang telah diterbitkan lembaga tersebut pada tahun 2022. Perubahan ini terkait rencana mengganti status pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang berada dalam proses transisi energi atau dipensiunkan dini agar dikategorikan hijau.

“OJK sedang merevisi taksonomi hijau yang pernah kami terbitkan sebelumnya. Revisi itu dikaitkan juga dengan berbagai perkembangan yang terjadi di kawasan maupun internasional,” kata Ketua OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK secara virtual pada Selasa, 5 September 2023.

Taksonomi hijau atau katalog hijau sendiri merupakan klasifikasi sektor berdasarkan kegiatan usaha yang mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim.

Perubahan yang dilakukan OJK terhadap taksonomi hijaunya tidak lepas dari dinamika yang terjadi dalam konteks global. Menurut Mahendra Siregar, ASEAN sendiri baru merevisi aturan terkait taksonomi atas pembiayaan hijau milik blok Asia Tenggara tersebut.

Dalam taksonomi hijau terbaru ASEAN, PLTU yang berada dalam proses transisi energi atau dipensiunkan dini kini dapat menerima pembiayaan berkelanjutan.

Advertising
Advertising

“Masuk dalam kategori hijau apabila PLTU batu bara tersebut dalam proses transisi energi,” ujar Mahendra Siregar.

Selanjutnya: Mahendra Siregar pun mengklaim ini pertama kalinya....

<!--more-->

Mahendra Siregar pun mengklaim ini pertama kalinya kategorisasi hijau untuk PLTU batu bara disetujui oleh suatu organisasi regional ataupun internasional.

Biasanya, kata Mahendra Siregar, pengakhiran dini PLTU batu bara selalu terkait dengan pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan. Namun, ASEAN Sustainability Board telah sepakat bahwa pensiun dini PLTU batu bara bisa dianggap hijau meskipun tidak berhubungan dengan pembangunan pembangkit listrik dari sumber energi baru terbarukan.

Selain itu, Mahendra Siregar juga mengungkapkan bahwa OJK sedang melihat kembali peran PLTU batu bara yang digunakan untuk menghasilkan produk hijau seperti baterai dan kendaraan listrik. Menurutnya, OJK akan mengkaji apakah mereka dapat dimasukkan dalam taksonomi hijau.

Mahendra Siregar beranggapan, PLTU batu bara yang dibangun bisa saja memberikan dampak positif lebih besar kepada rantai pasok energi baru terbarukan dibandingkan jika tidak dibangun.

“Sebab yang perlu kita lihat adalah hasil keseluruhan akhir dari suatu rantai pasok. Terdapat kemungkinan perhitungan-perhitungan yang bisa menyatakan bahwa secara satu kesatuan, integrasi rantai pasok itu dianggap hijau,” kata Mahendra Siregar.

SULTAN ABDURRAHMAN

Pilihan Editor: Erick Thohir: RI Buka Investasi Bidang Kendaraan Listrik dari Banyak Negara, Tidak Membeda-bedakan

Berita terkait

Paytren Dicabut OJK, Yusuf Mansur Berharap Tak Kapok Coba Ide Lain

8 jam lalu

Paytren Dicabut OJK, Yusuf Mansur Berharap Tak Kapok Coba Ide Lain

Yusuf Mansyur mengklaim investasi syariah paytren tidak menjadi tempat pencucian uang, dia tidak tergoda dengan uang yang dianggap tidak benar

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

14 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

1 hari lalu

OJK Sebut belum Terima Permohonan Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima permohonan merger BTN Syariah dan Bank Muamalat.

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

1 hari lalu

OJK Ungkap Alasan Kredit Macet di BPR

OJK mengungkap alasan yang menyebabkan angka kredit macet yang tinggi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

1 hari lalu

OJK Ungkap Empat Kebijakan Strategis POJK Baru tentang BPR dan BPRS

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ungkap kebijakan strategis POJK baru tentang BPR dan BPRS.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

1 hari lalu

Progres Merger BTN Syariah dan Muamalat: Belum Diproses OJK dan Ditolak MUI

Bagaimana kelanjutan rencana merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat, ketika OJK belum memproses dan MUI menolaknya?

Baca Selengkapnya

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

1 hari lalu

OJK Ungkap Potensi Kredit Bermasalah Perbankan usai Relaksasi Restrukturisasi Pandemi Dihentikan

OJK mengungkap prediksi kredit bermasalah perbankan.

Baca Selengkapnya

Tambang Ilegal Lewati Jalan di Desa Lumbung Padi Kalimantan Timur Sejak 2019, Sebabkan Warga Kesulitan Air Bersih

1 hari lalu

Tambang Ilegal Lewati Jalan di Desa Lumbung Padi Kalimantan Timur Sejak 2019, Sebabkan Warga Kesulitan Air Bersih

Aktivitas tambang ilegal batu bara di Desa Sumbersari, Kutai Kartaanegara, Kalimantan Timur berdampak buruk bagi warga.

Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

2 hari lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya