Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Erick Thohir: RI Buka Investasi Bidang Kendaraan Listrik dari Banyak Negara, Tidak Membeda-bedakan

image-gnews
Menteri BUMN Erick Thohir berfoto bersama usai kegiatan Forum ASEAN-Indo-Pasifik (AIPF) di Jakarta, Selasa (5/9/2023). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Menteri BUMN Erick Thohir berfoto bersama usai kegiatan Forum ASEAN-Indo-Pasifik (AIPF) di Jakarta, Selasa (5/9/2023). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Indonesia terbuka akan peluang investasi dalam bidang kendaraan listrik (electric vehicle atau EV) dari negara manapun, termasuk dari negara-negara ASEAN.

“Kita membuka investasi dari banyak negara, kita tidak membeda-bedakan. Kalau Vietnam mau masuk, itu tidak masalah. Karena kita memang fokus di baterainya,” ujar Erick saat ditemui usai kegiatan Forum ASEAN-Indo-Pasifik (AIPF) di Jakarta, Selasa, 5 September 2023.

Ia menjelaskan pengembangan ekosistem kendaraan listrik akan menjadi salah satu fokus perhatian utama pemerintah. Terutama jika mengingat persoalan polusi yang terjadi di Jakarta belakangan ini. Masalah polusi ini juga yang membuat peralihan ke kendaraan listrik menjadi kian mendesak.

“Saya rasa kita sepakat bagaimana polusi yang terjadi hari ini, salah satunya harus segera kita migrasi ke penggunaan kendaraan publik dan intervensi kendaraan listrik,” tuturnya.

Lebih jauh, Erick menyatakan peluang investasi bakal mendongkrak penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri, sehingga dapat berdampak pada penekanan polusi. Tak hanya itu, persoalan lain yang juga dapat teratasi adalah pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM).

Erick pun menjamin investasi yang masuk ke Indonesia terkait kendaraan listrik akan tetap menjaga arahan hilirisasi oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kami ingin memastikan investasi-investasi itu hadir, tetapi komitmen Bapak Presiden jelas, kita tidak mengirim bahan mental ke luar negeri. Hilirisasi harus terjaga di Indonesia,” ucap Erick.

Presiden Jokowi dalam sambutannya di kegiatan AIPF menyebutkan perekonomian ASEAN akan tumbuh lebih kokoh melalui hilirisasi industri. Salah satu contoh konkret terkait pembangunan rantai pasok kawasan adalah melalui pembangunan ekosistem kendaraan listrik.

Pernyataannya itu menindaklanjuti salah satu dari tiga agenda utama AIPF, yakni infrastruktur hijau dan rantai pasok yang tangguh. Selain infrastruktur hijau dan rantai pasok yang tangguh, Jokowi juga menyoroti dua agenda utama lainnya, yaitu pentingnya kerja sama di bidang pembiayaan berkelanjutan dan inovatif serta kerja sama transformasi digital dan ekonomi kreatif.

ANTARA

Pilihan Editor: Kerja Sama Kendaraan Listrik RI-Malaysia, Moeldoko Sebut Perlu Kesesuaian Sistem Pengisian Daya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Nobar Bloody Nickel, Ungkap Sisi Gelap Kendaraan Listrik

56 menit lalu

Ekonom senior Faisal Basri menghadiri diskusi film Bloody Nickel yang digelar koalisi masyarakat sipil di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada Sabtu, 4 Mei 2024. Pembahasan berfokus pada dampak buruk hilirisasi nikel yang merusak lingkungan dalam industri kendaraan listrik. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Nobar Bloody Nickel, Ungkap Sisi Gelap Kendaraan Listrik

Diskusi film itu ditujukan untuk merespons program pemerintah yang masif mendorong kendaraan listrik (EV) beserta sisi gelap hilirisasi nikel.


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

2 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

3 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

4 jam lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

8 jam lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

9 jam lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

12 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.


Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

12 jam lalu

Sebuah mesin bekerja untuk mengurangi polusi dipasang di sekitar area konstruksi saat polusi udara menyelimuti wilayah Beijing, Cina, 18 Desember 2016. REUTERS/Stringer
Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

Cina menjadi salah satu negara yang bisa mengurangi dampak polusi udaranya secara bertahap. Mengikis dampak era industrialisasi.


Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

12 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?


Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

13 jam lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?