Pesan Jokowi ke Presiden Berikutnya soal Hilirisasi: Jangan Mundur dan Jangan Berhenti

Kamis, 31 Agustus 2023 16:56 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan pers tentang perkembangan terkini pelaksanaan PPKM di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021. Jokowi memperpanjang kebijakan PPKM hingga 6 September 2021. ANTARA/Biro Pers dan Media Setpres

TEMPO.CO, Banten - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar presiden terpilih selanjutnya untuk periode 2024-2029 tidak menghentikan hilirisasi industri yang sedang dijalankan pemerintah saat ini.

"Meski ditekan Uni Eropa, WTO, dan IMF, jangan mundur dan jangan berhenti. Dan nanti akan saya pesan juga pada presiden berikut yang akan datang, jangan sampai menghentikan namanya hilirisasi, karena rugi besar kita," kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Tahun 2023 di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, 31 Agustus 2023.

Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta hilirisasi industri dengan menghentikan ekspor bahan mentah tetap dilanjutkan meski Indonesia sebelumnya kalah atas gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

Dana Moneter Internasional (IMF) juga pernah meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak meluas pada komoditas lain.

Adapun berdasarkan perhitungan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, hilirisasi akan memberikan pendapatan per kapita Indonesia sebesar US$ 10.500 pada 10 tahun. Berikutnya, angkanya bertambah menjadi US$ 15.800 dalam waktu 15 tahun ke depan.

Advertising
Advertising

Namun, bila hilirisasi dihentikan, Indonesia akan kehilangan pendapatan per kapita hingga US$ 25.000 pada 2045 atau saat Indonesia Emas. Pasalnya, hilirisasi tidak hanya terbatas pada komoditas tambang seperti nikel dan tembaga, namun juga merambah pada komoditas pangan, seperti rumput laut dan produk minyak kelapa sawit.

Lebih jauh, Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara terbesar eksportir rumput laut, namun selama ini komoditas itu diekspor dalam bentuk bahan baku. Begitu juga dengan minyak kelapa sawit (CPO) yang diproduksi 46 juta ton per tahun.

Jokowi meminta agar kalangan industri dapat terus mengolah bahan baku hingga menjadi barang jadi di dalam negeri. Hilirisasi, kata dia, bertujuan tidak hanya menambah pendapatan negara, tetapi juga membuka kesempatan kerja lebih luas.

"Di Indonesia Emas 2045 akan muncul kurang lebih US$ 25.000 income per kapita kita. Inilah tujuan, goal kita. Tidak hanya visi besar, tetapi kita harus memiliki visi taktis," ujar Jokowi.

ANTARA

Pilihan Editor: Daya Saing RI Lompat 10 Peringkat ke 34, Jokowi: Kita Dinilai Bagus di Infrastruktur

Berita terkait

Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

20 menit lalu

Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut Kaesang tidak perlu melaporkan gratifikasi. Dosen Hukum Pidana UGM bilang tidak boleh dibebaskan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

1 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

Dewa KPK putuskan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti lakukan pelanggaran kode etik. Berikut sejumlah kontroversi Ghufron, termasuk soal Kaesang.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

10 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Dewas KPK vonis Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

10 jam lalu

Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

Faisal Basri pernah menjadi saksi ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK. Berikut beberapa pon yang disampaikannya.

Baca Selengkapnya

Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

12 jam lalu

Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

Penghargaan dan tanda kehormatan tersebut diberikan karena Bupati OKU Timur dinilai berhasil melakukan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Bumi Sebiduk Sehaluan.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

18 jam lalu

Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

Rencana reshuffle hanya untuk mengisi kekosongan di tubuh kabinet Indonesia Maju, setelah Pramono dan Risma mundur karena maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

19 jam lalu

KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

Ahli Pidana UI menilai KPK bisa memanggil Kaesang Pangarep berdasarkan undang-undang.

Baca Selengkapnya

Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

22 jam lalu

Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

Dewas KPK menyatakan tak akan mengirimkan hasil putusan sidang etik Nurul Ghufron ke Presiden Jokowi. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Pramono Anung Mundur dari Kabinet Bertepatan dengan Penetapan Paslon Pilkada 2024

22 jam lalu

Pramono Anung Mundur dari Kabinet Bertepatan dengan Penetapan Paslon Pilkada 2024

Akademisi menilai tidak akan ada reshuffle kabinet setelah mundurnya Tri Rismaharini dan Pramono Anung karena maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Jokowi dan Ganjar soal Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024

22 jam lalu

Tanggapan Jokowi dan Ganjar soal Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024

Menurut Jokowi, kotak kosong adalah bagian dari demokrasi di masyarakat. Sementara Ganjar berpendapat begini.

Baca Selengkapnya