Luhut Minta Perusahaan Sawit Lapor Dokumen HGU, Gapki: Kami 100 Persen Sudah Kirim

Rabu, 23 Agustus 2023 16:33 WIB

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono ketika ditemui di Auditorium Kementerian Perdagangan pada Selasa, 1 Agustus 2023. TEMPO/Riri Rahayu.

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki buka suara soal permintaan pemerintah untuk melaporkan dokumen perizinan lewat melalui situs Sistem Informasi Perizinan Perkebunan atau SIperibun.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mewajibkan perusahaan sawit melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan. Pelaporan tersebut harus disertai bukti izin lokasi, izin usaha perkebunan, dan Hak Guna Usaha (HGU).

"Anggota kami sudah 100 persen mengisi SIperibun, termasuk peta-peta lahan itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah," kata Ketua Umum Eddy Martono di kawasan Bandung Barat, Rabu, 23 Juli 2023.

Adapun dari total 2.000 perusahaan sawit di Indonesia, 731 perusahaan itu di antaranya merupakan anggota Gapki. Para pengusaha sawit, kata dia, juga telah membuat peta yang menggambarkan pemetaan tanah milik perusahaan. Dia pun mengaku mendukung kebijakan pemerintah ini, guna membenahi tata kelola sawit di Tanah Air.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah meminta pengusaha sawit melaporkan secara mandiri seluruh dokumen perizinan dengan tenggat waktu hingga 3 Agustus 2023. Perintah itu dikeluarkan setelah dibukanya hasil audit yang menunjukkan adanya 3,3 Juta hektare lahan sawit ilegal di kawasan hutan.

Advertising
Advertising

Presiden Joko Widodo alias Jokowi kemudian membentuk Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Satgas tersebut dibentuk melalui Keputusan Presiden Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 9 tahun 2023.

Satgas itu akan menghimpun laporan dari perusahaan, koperasi, dan rakyat pemilik lahan sawit. Luhut berujar Satgas juga tengah mengembangkan dashboard penyelesaian sawit dalam Kawasan Hutan. Nantinya, kata Luhut, pemerintah dapat melakukan live tracking untuk kasus sawit dalam Kawasan Hutan.

Lebih lanjut, Satgas Sawit juga memiliki hak untuk melakukan test case pemanggilan. Nantinya, perusahaan-perusahaan akan dipanggil untuk mengkonfirmasi kesesuaian perizinan dengan lahan sawit yang dimiliki.

Pilihan Editor: BCA akan Gelar Wealth Summit 2023: Tawarkan Promo hingga Edukasi Investasi

Berita terkait

Luhut Soal Pertalite dan Bioetanol, Berikut Daftar BBM yang Pernah Dihapus Pemerintah

8 jam lalu

Luhut Soal Pertalite dan Bioetanol, Berikut Daftar BBM yang Pernah Dihapus Pemerintah

Isu penghapusan BBM pertalite dibantah Pertamina. Sebelumnya Luhut sebut penggantian pertalite dengan bioetanol. "Harus ke sana larinya," katanya.

Baca Selengkapnya

Luhut Percepat Pembebasan Lahan IKN, AMAN Kaltim: Terburu-buru Bisa Melanggar HAM

3 hari lalu

Luhut Percepat Pembebasan Lahan IKN, AMAN Kaltim: Terburu-buru Bisa Melanggar HAM

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Timur minta Luhut tidak terburu-buru dalam pembebasan lahan di IKN karena berpotensi langgar HAM.

Baca Selengkapnya

Austria Tertarik Berkontribusi di IKN

4 hari lalu

Austria Tertarik Berkontribusi di IKN

Dubes Austria untuk Indonesia menyatakan ada banyak ketertarikan dari negaranya untuk berkontribusi di IKN.

Baca Selengkapnya

Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

5 hari lalu

Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

Asisten Pidsus Kejati Sumbar Hadiman menjelaskan pemanggilan Bupati Solok Selatan itu terkait kasus dugaan korupsi penggunaan hutan negara tanpa izin.

Baca Selengkapnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat Sebut Kontra dengan Narasi Rekonsiliasi

5 hari lalu

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat Sebut Kontra dengan Narasi Rekonsiliasi

Pernyataan Luhut disebut kontra dengan narasi rekonsiliasi dan gotong royong membangun Indonesia yang terus digaungkan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Warga Nigeria Diduga Nikahi WNI untuk Buat Perusahaan dan Rekening dalam Kasus Penipuan yang Rugikan Perusahaan Singapura Rp 32 Miliar

5 hari lalu

Warga Nigeria Diduga Nikahi WNI untuk Buat Perusahaan dan Rekening dalam Kasus Penipuan yang Rugikan Perusahaan Singapura Rp 32 Miliar

Salah satu modus warga Nigeria disebut menikahi satu tersangka dari Indonesia untuk diperintah mengurus izin usaha.

Baca Selengkapnya

Kabinet Prabowo: antara Orang Toxic dan Nomenklatur 40 Menteri

5 hari lalu

Kabinet Prabowo: antara Orang Toxic dan Nomenklatur 40 Menteri

Prabowo Subianto aktif membuka komunikasi dengan partai-partai yang sebelumnya berseberangan dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Bareskrim Buru Warga Nigeria Diduga Otak dari Penipuan yang Rugikan Perusahaan Singapura Rp 32 Miliar

5 hari lalu

Bareskrim Buru Warga Nigeria Diduga Otak dari Penipuan yang Rugikan Perusahaan Singapura Rp 32 Miliar

Dirtipidsiber Bareskrim Polri menyebut saat ini penyidik juga masih mengejar diduga pelaku berinisial S warga negara Nigeria.

Baca Selengkapnya

Malaysia Tolak Larang Perusahaan Pemasok Senjata ke Israel dalam Pameran di Kuala Lumpur

5 hari lalu

Malaysia Tolak Larang Perusahaan Pemasok Senjata ke Israel dalam Pameran di Kuala Lumpur

Suara pro-Palestina, termasuk mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, mengatakan perusahaan Lockheed Martin dan MBDA harus dilarang

Baca Selengkapnya

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

6 hari lalu

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan permasalahan lahan di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rampung akhir Mei.

Baca Selengkapnya