TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Selasa, 22 Agustus 2023 dimulai dari alasan Menteri BUMN Erick Thohir merencanakan merger tiga maskapai pelat merah.

Berikutnya ada cerita bos BCA yang menghibahkan 8 juta saham senilai Rp 74 miliar ke anaknya dan penyebab pemerintah bersikeras revisi UU IKN. Lalu ada berita tentang kebijakan WFH yang dinilai reaktif dan Emil Salim yang menilai penyebab polusi udara adalah batu bara.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Erick Thohir Wacanakan Merger Garuda, Citilink, dan Pelita Air, Ini Alasannya

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan rencananya agar biaya logistik nasional bisa menurun. Salah satunya melalui merger maskapai penerbangan negara.

Erick menilai, turunnya biaya logistik bisa meringankan dunia bisnis. Dia pun mendorong agar efisiensi terus menjadi agenda utama pada perusahaan-perusahaan milik negara.

"BUMN terus menekan logistic cost," kata Erick Thohir di acara Indonesia Cafetalk, dikutip dari siaran pers pada Selasa, 22 Agustus 2023.

Simak lebih jauh tentang alasan Erick Thohir berencana menggabungkan tiga maskapai BUMN di sini.

<!--more-->

2. Cerita Bos BCA Hibahkan 8 Juta Saham BBCA ke Anaknya: Mewariskan Aset Itu Hal Biasa

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja menceritakan soal keputusannya menghibahkan 8 juta saham miliknya kepada kedua anaknya.

"Hibah itu sama seperti waris, ya. Jadi orang tua mewariskan asetnya ke anak adalah hal biasa," ujar Jahja pada Tempo, Selasa, 22 Agustus 2023.

Dengan begitu, Jahja yakin anaknya akan ikut menikmati dividen dan capital gain saham BBCA tersebut di masa mendatang. Adapun capital gain adalah keuntungan yang didapat dari selisih harga jual dan harga beli saham.

Simak lebih jauh tentang cerita bos BCA di sini.

3. Pembangunan IKN Nusantara Sudah Jalan, Mengapa Pemerintah Ngotot Revisi UU IKN?

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara menuai polemik setelah disahkan pada Februari tahun lalu. Selain tak disetujui sejumlah pihak, pembuatan UU IKN dinyatakan minim partisipasi publik. Pemerintah kemudian mengajukan revisi kepada DPR RI pada penghujung tahun dan disetujui.

Rancangan Undang-Undang atau RUU Perubahan UU IKN Nusantara tersebut ditargetkan rampung pada Oktober 2023. Terbaru, Komisi II DPR RI telah melaksanakan rapat kerja bersama Pemerintah membahas revisi tersebut, pada Senin, 21 Agustus 2023. Pemerintah juga telah menyerahkan poin-poin revisi UU IKN Nusantara kepada DPR.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menyebut usulan revisi UU IKN ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Urgensinya, kata dia, untuk mempercepat proses persiapan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN.

Simak lebih jauh tentang alasan pemerintah ngotot merevisi UU IKN di sini.

<!--more-->

4. Bos Apindo Nilai WFH Kebijakan Reaktif: Polusi Udara Tidak Semata-mata karena Kendaraan

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyebut kebijakan work from home (WFH) sebagai kebijakan reaktif. Menurut dia, WFH saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah polusi udara.

"Kita perlu solusi yang integrated. WFH ini reaktif. Karena dianggap kalau tidak pakai kendaraan yang fossil fuel-nya tinggi, mungkin bisa mengurangi polusi," kata Shinta ketika ditemui wartawan di Gedung Kemenko Marves pada Selasa, 22 Agustus 2023.

Di sisi lain, kata Shinta, WFH akan berpengaruh pada produktivitas kerja. Sebab, tidak semua pekerjaan di sektor swasta bisa menerapkan WFH. Baik WFH total ataupun WFH 50 persen alias hybrid. Dia pun berharap pemerintah tidak hanya melihat dari aspek mobilitas atau kendaraan untuk mengatasi masalah polusi.

Simak lebih jauh tentang tanggapan bos Apindo soal WFH di sini.

5. Kritik Pengembangan Kendaraan Listrik, Emil Salim: Sumbernya Batu Bara, Kunci Pencemaran Udara

Mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengembangkan kendaraan listrik di Tanah Air. Ia menilai langkah tersebut tak mampu menyelesaikan masalah pencemaran udara. Kebijakan itu juga dianggap tak bisa membuat Indonesia mecapai target nol emisi atau zero emissions pada 2060.

Musababnya, tutur Emil, listrik di Indonesia masih bertumpu pada bahan bakar fosil dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sepenuhnya di satu tangan PT PLN (Persero).

"Sehingga keseluruhan listrik bertumpu pada listrik batu bara yang justru menjadi kunci dari pencemaran udara," kata dia dalam acara dialog nasional di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta Pusat, Senin, 21 Agustus 2023.

Simak lebih jauh tentang kritik pedas Emil Salim ke Jokowi di sini.