Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembangunan IKN Nusantara Sudah Jalan, Mengapa Pemerintah Ngotot Revisi UU IKN?

image-gnews
Presiden Joko Widodo duduk di depan tenda usai memimpin seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin 14 Maret 2022. ANTARA FOTO/HO/Setpres-Agus Suparto
Presiden Joko Widodo duduk di depan tenda usai memimpin seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin 14 Maret 2022. ANTARA FOTO/HO/Setpres-Agus Suparto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara menuai polemik setelah disahkan pada Februari tahun lalu. Selain tak disetujui sejumlah pihak, pembuatan UU IKN dinyatakan minim partisipasi publik. Pemerintah kemudian mengajukan revisi kepada DPR RI pada penghujung tahun dan disetujui.

Rancangan Undang-Undang atau RUU Perubahan UU IKN Nusantara tersebut ditargetkan rampung pada Oktober 2023. Terbaru, Komisi II DPR RI telah melaksanakan rapat kerja bersama Pemerintah membahas revisi tersebut, pada Senin, 21 Agustus 2023. Pemerintah juga telah menyerahkan poin-poin revisi UU IKN Nusantara kepada DPR.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menyebut usulan revisi UU IKN ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Urgensinya, kata dia, untuk mempercepat proses persiapan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN.

"Rapat kerja untuk membahas rancangan UU hari ini rapatnya tidak perlu terlalu lama. Karena yang pertama adalah, pengantar ketua rapat, ini sedang berlangsung. Kemudian meminta kepada pemerintah untuk melakukan penjelasan pemerintah atas RUU ini. Kemudian nanti ada penyerahan draf RUU,” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat membuka rapat.

Anggota Baleg Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menyebut fraksinya perlu waktu untuk mempelajari substansi usulan pemerintah soal revisi UU IKN ini. “Harus dipelajari itu, apakah ada kebutuhan revisi atau tidak, sehingga kita abstain,” kata Taufik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 November 2022.

Mengapa UU IKN Nusantara harus direvisi?

Pemerintah mengungkapkan ada lima isu dan tantangan baru yang menjadi alasan merevisi UU IKN Nusantara. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan isu dan tantangan baru tersebut belum terakomodir regulasinya dalam UU IKN sebelumnya. Oleh karena itu, kata dia, revisi UU IKN merupakan hal yang krusial.

Adapun lima alasan merevisi UU IKN yaitu:

1. Adanya perbedaan interpretasi dalam memahami kewenangan khusus yang dimiliki oleh otorita IKN terkait tugas dan fungsinya.

2. Kedudukan otorita IKN sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, serta aspek pembiayaan mandiri sebagai pemerintah daerah khusus.

3. Pengaturan spesifik ihwal pengakuan hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat. Serta, penataan ulang tanah untuk memastikan pengelolaan wilayah oleh otorita dan pemerintah daerah di sekitar IKN Nusantara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

4. Pengaturan khusus untuk investor, pengembang perumahan, dan hak atas tanah, agar investasi di IKN lebih kompetitif.

5. Kepastian keberlanjutan dan keberlangsungan kegiatan pembangunan IKN serta diperlukannya keterlibatan DPR dalam hal pengawasan.

Poin-Poin Perubahan Dalam Revisi UU IKN

Pemerintah juga telah resmi menyerahkan poin-poin revisi UU IKN dalam agenda kemarin. Menurut Suharso, setidaknya ada sembilan pokok perubahan dalam revisi tersebut. Pertama, terkait kewenangan khusus Otorita IKN Nusantara. Kedua, ihwal pertanahan di wilayah IKN Nusantara. Ketiga, perubahan terkait pengelolaan keuangan yakni anggaran, barang, dan pembiayaan.

“Sehingga perubahan diperlukan untuk memberikan kewenangan Otorita sebagai pengelola anggaran dalam kedudukannya sebagai pemerintah daerah khusus,” ujar Suharso dalam rapat.

Keempat, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama. Kelima, pemutakhiran delineasi wilayah Pulau Balang yang perlu dikeluarkan seluruhnya dari wilayah IKN, dengan pertimbangan pengelolaan satu kesatuan ekosistem. Keenam, penyelenggaraan perumahan yang dilatarbelakangi oleh peran utamanya dalam 4P.

Ketujuh, perubahan terkait pasal tata ruang. Kedelapan terkait pengaturan terkait mitra kerja Otorita IKN yang bersifat pemerintah daerah khusus di DPR. Sembilan, terkait jaminan keberlanjutan, latar belakang perubahan didasarkan pada pemberian jaminan keberlanjutan pada investor bahwa kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota harus tetap dan terus dilakukan sampai dengan tujuan pemindahan ibu kota negara tercapai.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | AMY HEPPY |  ALFITRIA NEFI PRATIWI

Pilihan Editor: Tiga Poin Revisi UU IKN, Kepala Bappenas: Pertanahan, Perbaikan Lembaga dan Pembiayaan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ada 533 Formasi pada Seleksi PPPK 2023 Bappenas, Simak Cara Lengkap Daftarnya

5 menit lalu

gedung bappenas setkab.go.id
Ada 533 Formasi pada Seleksi PPPK 2023 Bappenas, Simak Cara Lengkap Daftarnya

Pendaftaran PPPK di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dibuka hingga 9 Oktober 2023. Bagaimana alokasi formasi dan cara mendaftarnya?


Megawati Mengaku Pusing, Ganti Pemimpin Ganti Visi

7 menit lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Prananda Prabowo berfoto bersama dengan para awak wartawan yang meliput pada acara penutupan Rakernas IV PDI Perjuangan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Minggu, 1 Oktober 2023. Rakernas IV PDI Perjuangan itu menghasilkan 9 rekomendasi soal kedaulatan pangan dan 8 rekomendasi pemenangan Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Megawati Mengaku Pusing, Ganti Pemimpin Ganti Visi

Megawati mengatakan hal itu harus dikoreksi. Sebab, kata dia, visi misi presiden pasti berbeda sampai kepala desa.


MRT dan Kereta Cepat di IKN Dibangun Setelah 2024, Kapan Taksi Terbang Diuji Coba?

37 menit lalu

Transportasi udara di IKN pada masa depan. (Foto: Hyundai)
MRT dan Kereta Cepat di IKN Dibangun Setelah 2024, Kapan Taksi Terbang Diuji Coba?

Deputi Teknologi Hijau dan Digital Otorita IKN Ali Berawi membeberkan target pembangunan MRT dan kereta cepat serta taksi terbang di IKN Nusantara.


Jokowi Tanggapi Kritik Anies soal Proyek Strategis Nasional

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo dan Iriana Jokowi ikut menghadiri acara Istana Berbatik di Jakarta, 1 Oktober 2023. Foto/youtube
Jokowi Tanggapi Kritik Anies soal Proyek Strategis Nasional

Proyek Strategis Nasional adalah proyek-proyek infrastruktur Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi.


Hari Ini Jokowi Resmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Menhub Beberkan Izin Operasi hingga Tarif Promo

2 jam lalu

Presiden Jokowi berfoto dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Keret Cepat Halim, Jakarta Timur, sebelum berangkat menuju Stasiun Padalarang, Jawa Barat, Rabu, 13 September 2023. Foto: Agus Suparto
Hari Ini Jokowi Resmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Menhub Beberkan Izin Operasi hingga Tarif Promo

Presiden Joko Widodo atau Jokowi rencananya bakal meresmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada hari ini, Senin, 2 Oktober 2023.


Jokowi Resmikan Kereta Cepat Jakarta - Bandung Hari Ini

2 jam lalu

Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Halim. TEMPO/Tony Hartawan
Jokowi Resmikan Kereta Cepat Jakarta - Bandung Hari Ini

Peresmian oleh Jokowi ini mundur dari rencana sebelumnya, yakni pada 1 Oktober.


Pagelaran Istana Berbatik, Jokowi: Bangsa Indonesia Patut Bersyukur Memiliki Batik

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo dan Iriana Jokowi ikut menghadiri acara Istana Berbatik di Jakarta, 1 Oktober 2023. Foto/youtube
Pagelaran Istana Berbatik, Jokowi: Bangsa Indonesia Patut Bersyukur Memiliki Batik

Jokowi mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan perasaan bangga terhadap batik sebagai warisan budaya bangsa.


Megawati Bingung Dibilang Sombong Sebut Jokowi Petugas Partai: Itu AD/ART

15 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik saat penutupan Rakernas IV PDI Perjuangan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Minggu, 1 Oktober 2023. Rakernas IV PDI Perjuangan itu menghasilkan 9 rekomendasi soal kedaulatan pangan dan 8 rekomendasi pemenangan Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Megawati Bingung Dibilang Sombong Sebut Jokowi Petugas Partai: Itu AD/ART

Megawati Soekarnoputri mengaku bingung karena dianggap sombong ketika menyebut Presiden Jokowi sebagai petugas partai.


Hubungan Megawati dan Jokowi Renggang karena Manuver Duetkan Prabowo dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024

17 jam lalu

Bagaimana nasib manuver Jokowi yang ingin menduetkan Prabowo dan Ganjar Pranowo? Akankah Jokowi terus mendukung Prabowo atau berbalik kembali ke Ganjar Pranowo?
Hubungan Megawati dan Jokowi Renggang karena Manuver Duetkan Prabowo dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024

Megawati Soekarnoputri berang dengan manuver Jokowi yang ingin menduetkan Prabowo dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.


Jokowi Jajal Taksi Terbang EHang 216, Harganya Tembus Rp 8 Miliar

17 jam lalu

Jokowi jajal taksi Terbang EHang 216. (TEMPO/Erwan Hartawan)
Jokowi Jajal Taksi Terbang EHang 216, Harganya Tembus Rp 8 Miliar

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjajal duduk di dalam taksi terbang EHang 216 disela-sela Hub SPACE 2023, Jumat, 28 September 2023.