Bahlil Sebut ASEAN Jadi Tujuan Utama Investasi Kendaraan Listrik

Minggu, 20 Agustus 2023 14:32 WIB

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia (kedua kiri) berfoto bersama Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo (kiri), Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata (ketiga kiri) dan Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi (kanan) saat peluncuran kendaraan listrik GrabElectric di kantor Kemnko Marves, Jakarta, Selasa 12 Juli 2022. Pada acara tersebut Grab Indonesia meluncurkan sebanyak 8500 kendaraan listrik yang tersebar di 8 provinsi guna mendukung program pemerintah dalam memperbanyak kendaraan listrik untuk membangun iklim kendaraan listrik di tahun 2030. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan ASEAN kini menjadi tujuan utama investasi kendaraan listrik. Karena itu, ia menilai pentingnya kolaborasi antara negara anggota ASEAN dalam pengembangan ekosistem industri ini.

"ASEAN harus terus meningkatkan capaiannya yang luar biasa dalam menarik investasi hijau dan berkelanjutan, dalam hal ini terkait dengan pengembangan EV," kata Bahlil dalam Pertemuan ASEAN Economic Ministers Meeting, dikutip dalam keterangan resmi, Minggu, 20 Agustus 2023.

Bahlil mengatakan, pada 2022 investasi dunia yang berkaitan dengan kendaraan listrik di ASEAN meningkat tajam hingga 570 persen atau mencapai US$ 18 miliar. Meski demikian, para anggota ASEAN perlu merumuskan formulasi bersama untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Menurutnya, kawasan ASEAN telah terbukti menjadi tujuan utama investasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Hal itu, kata dia, terlihat di hampir semua negara anggota ASEAN telah memiliki program untuk mengembangkan industri ini.

Bahlil pun menyampaikan sepuluh produsen kendataan lisrik global teratas hadir di ASEAN. Serta sembilan dari sepuluh produsen baterai listrik aktif berinvestasi di kawasan ASEAN.

Advertising
Advertising

Dari pertemuan tersebut, Bahlil juga mengungkapkan para anggota ASEAN menyepakati pentingnya melakukan satu formulasi untuk pembangunan ekosistem energi baru terbarukan dan menurunkan emisi. Kemudian disepakati penekanan terhadap ekosistem mobil listrik.

Menurut Bahlil pengembangan ekosistem mobil listrik menjadi satu bagian terpenting. Karena Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan hampir semua negara sedang mengembangkan ekosistem EV.

Sementara itu, Deputi Direktur Jenderal Badan Investasi Asing, Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam Nguyen Anh Tuan mengungkapkan terdapat tren potensial untuk negara anggota ASEAN berkolaborasi mengembangkan investasi. Khususnya Foreign Direct Investment (FDI) di sektor ekosistem kendaraan listrik.

Menurut Nguyen, anggota ASEAN perlu solidaritas dan kolaborasi yang efektif dalam mengembangkan sektor potensial seperti kendaraan listrik. Tujuannya, agar bisa secara positif memberikan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Ia meyakini ASEAN mampu menjadi daerah yang mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Nguyen pun setuju bahwa untuk menarik FDI dan mengembangkan sektor potensial seperti kendaraan listrik, negara-negara anggota ASEAN perlu bekerja sama.

Pilihan Editor: Pemerintah Dorong Hilirisasi Industri, Bahlil Dorong Mahasiswa untuk Jadi Pengusaha

Berita terkait

Kasus Ledakan Pabrik Smelter Bertambah, Pengamat: Pemerintah Lebih Prioritaskan Investasi Ketimbang Sistem Keamanan Pabrik

2 jam lalu

Kasus Ledakan Pabrik Smelter Bertambah, Pengamat: Pemerintah Lebih Prioritaskan Investasi Ketimbang Sistem Keamanan Pabrik

Pemerintah terkesan tidak serius dalam penerapan standar keamanan untuk perusahaan smelter ataupun investor asing yang masuk ke Tanah Air.

Baca Selengkapnya

Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI, Terancam Ledakan Pabrik hingga Polusi tanpa Kompensasi

1 hari lalu

Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI, Terancam Ledakan Pabrik hingga Polusi tanpa Kompensasi

Warga sekitar smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industry (PT KFI) merasa terteror karena pabrik kerap meledak dan terpapar polusi setiap hari.

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

2 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

2 hari lalu

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan, Jokowi dan Hurley misalnya mebahas upaya menggiatkan pengajaran bahasa di masing-masing negara.

Baca Selengkapnya

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

2 hari lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

2 hari lalu

Pertamina Hulu Energi dan ExxonMobil Kerja Sama Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di IPA CONVEX ke-38

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menjajaki kerja sama dengan ExxonMobil Indonesia melalui pengembangan Asri Basin Project CCS Hub.

Baca Selengkapnya

Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

2 hari lalu

Pemegang Saham Saratoga Sepakati Pembagian Dividen Rp 298,43 Miliar

PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. atau Saratoga (SRTG) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 298,43 miliar atau sekitar Rp 22 per lembar saham.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

3 hari lalu

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

3 hari lalu

Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Revisi PP Minerba No. 96 Tahun 2021 ini memungkinkan Pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yakni sebesar 61 persen. Pemerintah juga merancang pembagian izin usaha pertambangan (IUP) bagi ormas keagamaan melalui ini.

Baca Selengkapnya

GP Ansor Nilai Rencana Bahlil Beri IUP untuk Ormas Ide yang Bagus

3 hari lalu

GP Ansor Nilai Rencana Bahlil Beri IUP untuk Ormas Ide yang Bagus

GP ANsor menilai pemberian IUP ini ide yang bagus terhadap kontribusi dan peran ormas sebagai salah satu komponen bangsa

Baca Selengkapnya