TEMPO.CO, Jakarta - Corporate Secretary PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Anne Purba mengatakan pihaknya berkomitmen tidak akan mengurangi frekuensi perjalanan harian KRL meski ada 19 unit trainset yang dilakukan retrorit (penambahan teknologi atau fitur baru pada sistem lama). Saat ini KCI menjalankan sebanyak 1.100-1.110 perjalanan per hari.

“Kami sudah komitmen tidak akan mengurangi frekuensi perjalanan,” ujar Anne di Stasiun Jakartakota, Jakarta Barat, pada Jumat, 18 Agustus 2023.

Agar frekuensi perjalanan tidak berkurang, KCI melakukan rekomposisi ada yang 12 kereta, 10 kereta, dan 8 kereta untuk melakukan maintenance. Selain itu, ada juga upaya seperti mendatangkan 3 trainset KRL baru yang diimpor dari Jepang, serta hasi dari produksi PT Industri Kereta Api (Persero) atau PT INKA yang awalnya 16 KRL baru menjadi 24 unit.

“Untuk frekuensi perjalanan kita tidak akan lakukan pengurangan,” ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah sedang berencana mengimpor sebanyak tiga rangkaian KRL baru. Dia menegaskan pemerintah tidak akan mengimpor barang bekas.

Rencana impor KRL baru diputuskan oleh pemerintah

<!--more-->

“Karena itu melanggar Permendag yang tidak boleh impor barang di atas 20 tahun. Dan juga (aturan) dari Perhubungan," kata dia saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat pada Jumat malam, 23 Juni 2023.

Rencana impor KRL baru, kata Luhut, baru saja diputuskan oleh pemerintah. Karena itu, dia memperkirakan tiga rangkaian KRL baru itu tidak datang tahun ini. Namun, ia mengatakan pemerintah akan berusaha mengimpornya sesegera mungkin.

Luhut mengaku tak mengetahui pasti berapa nilai impor KRL baru dari Jepang tersebut. Tetapi, dia menegaskan kebijakan tersebut tak membuat tarif KRL naik.

Alhasil, di samping mengimpor 3 rangkaian baru, pemerintah juga akan membuat sendiri di dalam negeri. Pembuatan KRL akan dilakukan oleh PT Industri Kereta Api atau Inka. Luhut menyebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu akan membuatnya di Banyuwangi dan Madiun.

Total biaya yang disiapkan, kata Luhut, sebesar Rp 9,3 triliun. Ia berujar tata pengelolaanya akan dilakukan oleh PT Kereta Api (Persero) atau PT KAI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurutnya, upaya tersebut dapat membuat aset yang ada bisa digunakan dengan optimal. Dia tak menampik ada kemungkinan kekurangan rangkaian, karena itu pemerintah memutuskan untuk mengimpor kereta yang baru.

"Di samping itu kita siapkan lagi penyangga yang lain kalau dibutuhkan," ujar Luhut.

Pilihan editor: Tumbuh 7 Persen, Penjualan Kartu Multi Trip KRL Hampir 2 Juta Kartu