TEMPO.CO, Bangka Belitung - Kejaksaan Agung menahan mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin. Penahanan itu terkait kasus tambang nikel ilegal PT Antam (Persero) di Blok Mandiodo yang ditangani Kejaksaaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Kabar penahanan Ridwan Djamaluddin jadi perbincangan hangat masyarakat di Bangka Belitung. Hal tersebut disebabkan Ridwan Djamaluddin pernah menjabat sebagai Penjabat (PJ) Gubernur Bangka Belitung selama 10 bulan atau sejak 12 Mei 2022 hingga 24 Maret 2023.

Selama menjabat sebagai PJ Gubernur Bangka Belitung, sosok Ridwan Djamaluddin tidak lepas dari kontroversi. Namun yang paling disorot terkait rangkap jabatan, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Tambang Timah Ilegal hingga ribut dengan para pengusaha timah.

Dalam pemberitaan Tempo, Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung pernah menyoroti jabatan rangkap Ridwan Djamaluddin. Tidak tanggung-tanggung, Ridwan saat itu memegang jabatan rangkap tiga pekerjaan sekaligus, yakni sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Penjabat Gubernur Bangka Belitung dan Komisaris di MIND ID.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bangka Belitung Shulby Yozar Ariadhy mengatakan rangkap jabatan Ridwan, utamanya di perusahaan pelat merah, berpotensi timbulnya konflik kepentingan.

"Kami menduga rangkap jabatan itu berbenturan dengan peraturan perundang-undangan," ujar Yozar kepada Tempo, Jumat, 23 September 2022 lalu.

Yozar menuturkan posisi Ridwan Djamaluddin sebagai Komisaris MIND ID bertentangan dengan Peraturan Pasal 17 huruf a Undang-undang nomor 25 Tahun 2009. Beleid itu, kata dia, menyebutkan pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap sebagai komisaris atau organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.

"Hasil pengawasan Ombudsman, ASN rangkap jabatan dengan BUMN dikarenakan masih adanya kelemahan dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawasan BUMN berdasarkan Permen BUMN Nomor 2 Tahun 2015," ucap dia.

Selanjutnya: Kontroversi Ridwan Djamaluddin yang menjadi sorotan<!--more-->

Kontroversi Ridwan Djamaluddin yang kemudian menjadi sorotan adalah terkait pembentukan Satgas Pemberantasan Tambang Timah Ilegal.

Selain tidak menjelaskan secara rinci tugas dan wewenang Satgas, keputusan Ridwan Djamaluddin menunjuk pengusaha timah pemilik perusahaan smelter PT Menara Cipta Mulia (MCM), Thamron alias Aon sebagai ketua Satgas juga dipertanyakan. Hal tersebut dikarenakan Aon pernah ditangkap Bareskrim dan dihukum penjara terkait dengan timah ilegal.

Ridwan Djamaluddin beralasan, penunjukkan Aon sebagai Ketua Satgas sudah melalui pertimbangan matang. Selain itu, menurut Ridwan, Aon sebagai pengusaha tetap bisa meluangkan waktu dengan bekerja memimpin Satgas.

"Sepengetahuan saya beliau sudah selesai urusan sama keekonomian dia sendiri. Kira-kira sudah punya cukup uang lah. Sehingga kalau mau bekerja, bisa meluangkan waktu untuk berbakti kepada republik ini bisa diimbangi dengan cara itu," ujar Ridwan, Rabu, 29 Juni 2022 lalu.

Ia menyebutkan tidak ingin memberikan kesan bahwa Aon adalah orang jahat yang seolah-olah sedang dihukum. "Itu sama sekali tidak. Saya mengajak bukan hanya beliau. Semua kita ajak," kata Ridwan.

Kontroversi terakhir dilakukan Ridwan Djamaluddin terjadi di masa akhir jabatannya sebagai PJ Gubernur Bangka Belitung. Ia diketahui ribut dengan pengusaha timah yang diduga menjalankan bisnis timah ilegal bernama Sujono alias Athaw.

Peristiwa keributan itu terjadi di lokasi penggorengan timah milik Athaw yang terletak di Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Selasa Sore, 14 Februari 2023.

Saat itu Ridwan Djamaluddin ditemani beberapa orang stafnya melakukan sidak dengan mendatangi lokasi bisnis penggorengan timah milik Athaw. Entah apa yang menjadi penyebab, belakangan beredar video di kalangan wartawan yang memperlihatkan Ridwan Djamaluddin marah-marah dengan Athaw. Bahkan saat terdengar kata-kata makian yang terlontar oleh Ridwan Djamaluddin.

Kasus tersebut kemudian bertambah panjang setelah Ridwan Djamaluddin meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bangka Belitung menyelidiki bisnis Athaw. Sepekan setelah sidak berakhir keributan itu, adik Athaw yang bernama Akon ditetapkan sebagai tersangka timah ilegal oleh polisi.

Pilihan Editor: Ternyata Segini Kekayaan Ridwan Djamaluddin, Eks Dirjen Minerba ESDM yang Jadi Tersangka