TEMPO.CO, Jakarta - CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengusulkan revisi Peraturan Presiden Nomow 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Hal itu untuk merespons atas anjloknya peringkat dari Logistics Performance Index (LPI) atau Indeks Kinerja Logistik Indonesia 2023 posisi 63 yang sebelumnya berada di posisi 46 (tahun 2018) menurut Bank Dunia.

“Revisi Sislognas telah lama ditunggu banyak pihak. Karena regulasi yang ditetapkan 11 tahun lalu itu harus disesuaikan dengan berbagai perubahan dan perkembangan teknologi dan bisnis, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global,” ujar dia saat dihubungi pada Jumat pagi, 21 Juli 2023.

Perkembangan dalam aspek teknologi, menurut Setijadi, seperti robotics dan automation, artificial intelligence, internet of things, big data analytics, block chain, dan cloud logistics. Sementara perkembangan bisnis, seperti sharing economy, smart containerization, tube logistics, logistics marketplaces, dan omni-channel logistics.

Menurut dia, revisi Perpres Sislognas harus sesuai dan sinergis dengan program terkini dari sejumlah kementerian teknis terkait. Setijadi mencontohkan, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan.

“Karena logistik merupakan sektor pendukung pembangunan ekonomi,” ucap Setijadi.

SCI juga merekomendasikan pemerintah membentuk kelembagaan logistik berupa Badan Logistik Nasional. Meski saat ini pemerintah justru mengurangi jumlah lembaga, tapi lembaga logistik yang permanen sangat diperlukan untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan perbaikan dan pengembangan sistem logistik yang bersifat multisektoral.

Kebutuhan pembentukan Badan Logistik Nasional

<!--more-->

Tujuan dibentuknya penanggung jawab Sislognas itu untuk memastikan rencana aksi yang disusun berjalan sesuai target; menetapkan kebijakan, aturan, dan prosedur yang konsisten. Serta memastikan sanksi dan mekanisme penegakan hukum yang jelas, sehingga dapat memperoleh kepastian dalam implementasi rencana aksi Sislognas.

Selain itu, Setijadi menjelaskan, Sislognas seharusnya ditetapkan dengan hirarki regulasi yang lebih tinggi daripada Perpres, bahkan dalam bentuk Undang-Undang (UU) agar implementasinya lebih efektif. “Pembentukan UU logistik ini bisa menjadi target jangka menengah,” tutur Setijadi.

Laporan Bank Dunia menyebutkan anjloknya LPI Indonesia itu dinilai berdasarkan enam dimensi, yaitu: Customs, Infrastructure, International Shipments, Logistics Competence and Quality, Timelines, dan Tracking & Tracing. Di antara negara-negara ASEAN, peringkat LPI 2023 tertinggi setelah Singapore (peringkat 1), adalah Malaysia (31), diikuti Thailand (37), Philippines (47), Vietnam (50), Indonesia (63), Cambodia (116), dan Lao PDR (82).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga merespons LPI 2023 yang dirilis Bank Dunia itu. Luhut mengaku akan mengundang Bank Dunia untuk mempertanyakan di mana letak kelemahan sektor logistik Indonesia.

“Jangan bilang saja tiba-tiba turun 17 peringkat. Tell me, kita harus transparan semua, we have done this, this, this, kau cari di mana,” ujar dia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa, 18 Juli 2023.

Pengukuran LPI World Bank itu di 139 negara itu berdasarkan enam dimensi. Singapura peringkat tertinggi di dunia LPI 2023 dengan skor 4,3, diikuti Finlandia (4,2), Denmark (4,1), dan Jerman (4,1). Pada 2018, peringkat pertama adalah Jerman dengan skor 4,2, sementara Singapura pada peringkat 7 dengan skor 4,0.

Luhut menilai, jika LPI diukur melalui jumlah pelabuhan, itu tidak adil, karena Indonesia punya ribuan pelabuhan. Kemudian soal skor enam dimensi LPI, Luhut juga mempertanyakan dan meminta agar Bank Dunia bisa menjelaskannya.

“Nanti kami periksa, kami juga tidak menutup diri terhadap kritik,” kata dia. "Yang jelas, saat ini cost logistic di Indonesia sudah ada penghematan, karena dilakukan digitalisasi."

Luhut juga mengatakan ada paradoks antara LPI Bank Dunia dengan kondisi di mana pelabuhan di Indonesia termasuk dalam 20 besar terbaik. Namun, LPI itu tetap diterima dan Luhut menegaskan bahwa pemerintah akan mengundang Bank Dunia.

“Saya mau tanya satu-satu di mana salah kami? Terus kami perbaiki. Ya, kami tidak boleh menutup diri, harus ada perbaikan. Jadi, kami juga tidak perlu kecil hati mengenai hal itu,” kata Luhut.

Pilihan editor: Alasan Bank Dunia Turunkan Peringkat Indeks Performa Logistik RI yang Bikin Luhut Geram