TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan pemerintah terus memperjuangkan pencairan dana Just Energy Transition Partnership (JETP). Adapun dana senilai US$ 20 miliar dari JETP itu telah disepakati dalam KTT G20 pada November 2022.

"Dana JETP nggak akan langsung cair, datang US$ 20 miliar. Harus dipahami bahwa dana ini bukan datang dari IPG, dibawa masuk ke Indonesia," kata Dadan kettika ditemui wartawan di Ayana Midplaza, Selasa, 27 Juni 2023.

Dana JETP, kata dia, bisa dicairkan bertahap. Misalnya dana hibah via Jerman, maka disalurkan lewat Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Sedangkan dana hibah dari Jepang bisa melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

Dadan juga menjelaskan, tidak semua dana JETP itu merupakan dana hibah. Angka hibah atau grant hanya US$ 160 juta. "PA roughly sekitar segitu juga. Nanti yang pasti, US$ 10 miliar itu commersial loan (pinjaman komersial)" kata dia.

Dana tersebut nantinya digunakan untuk mengeksekusi program transisi energi di Indonesia, seperti pensiun dini batu bara yang akan menjadi program prioritas. Kemudian, program energi baru terbarukan, elektrifikasi, dan sebagainya. Program-program transisi energi ini akan dituangkan dalam Comprehensive Investment Plan (CIP) dan akan diumumkan Agustus mendatang.

Selanjutnya: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman....

<!--more-->

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya sudah menyiapkan berbagai program transisi energi dengan skema pendanaan JETP.

Luhut mengatakan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi telah melakukan persiapan program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan pembangunan pembangkit baru berbasis energi terbarukan.

Luhut pun berharap JETP segera memberikan penjelasan soal lambatnya pencairan dana itu. Terlebih, menurut Luhut, Indonesia sudah sangat siap menjalankan program yang disepakati.

Sebab, saat berkunjung ke Washington, D.C pada bulan lalu, Luhut mengaku belum mendapat kejelasan tentang pencairan dana tersebut. "Kalau kasih harga loan-nya dengan harga commercial loan, forget it we can do it by own, kenapa kalian ngatur-ngatur," kata Luhut waktu itu.

RIRI RAHAYU | RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: Prediksi Inflasi Juni Meningkat, Ekonom Bank Mandiri: Faktor Cuaca Ekstrem dan Jelang Idul Adha