TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Selasa, 13 Juni 2023 dimulai dengan rincian nilai proyek satelit Satria-1 sebesar USD540 juta yang rencananya diluncurkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada 19 Juni 2023.

Kemudian informasi mengenai klarifikasi Kementerian Keuangan atau Kemenkeu soal pihaknya yang menagih utang ke PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), melainkan PT Citra Lamtoro Gung Persada.

Selain itu berita mengenai sederet fasilitas yang akan diterima pegawai negeri sipil (PNS) yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Nilai Proyek Satelit Satria-1 Capai USD 540 Juta, Begini Rinciannya

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan meluncurkan satelit Satria-1 pada Senin, 19 Juni 2023. Proyek satelit melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) ini digarap Kominfo bersama PT Satelit Nusantara Tiga. Nilai proyeknya mencapai US$ 540 juta atau sekitar Rp 8 triliun (kurs Rp 14.841).

"Biaya seluruhnya kami perkirakan US$ 450 juta tapi ada cost overrun US$ 9 juta, sehingga menjadi US$ 540 juta," kata Direktur Utama PT Satelit Nusantara Tiga, Adi Rahman Adiwoso, dalam konferensi pers di Media Center Kominfo, Selasa, 13 Juni 2023.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Klarifikasi soal Tagihan Utang ke Jusuf Hamka, Kemenkeu: Maksud Saya Bukan CMNP

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban memberikan klarifikasi soal pihaknya yang menagih utang ke PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP). Menurut dia, Grup Citra yang dimaksud Kemenkeu bukan CMNP melainkan PT Citra Lamtoro Gung Persada.

“Kalian musti ngerti waktu saya bilang Grup Citra itu, grup citra yang zaman dulu namanya Citra Lamtoro Gung Persada. Itu yang saya tagih,” ujar Rionald seusai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI di Gedung Dewal Perwajilan Rakyat (DPR RI), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Juni 2023.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Ini Sederet Fasilitas dari Pemerintah untuk PNS di IKN, Ada Biaya ART

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Abdullah Azwar Anas, menyampaikan jika skema pemindahan pegawai negeri sipil (PNS) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah disiapkan. Untuk tahap pertama pemindahan, direncanakan dimulai pada awal 2024. Setidaknya, akan ada sekitar 16.990 orang PNS dari lingkungan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang dipindahkan.

Dari total 16.990 orang ini, terdapat 11.274 orang ASN dari 35 kementerian dan lembaga serta 5.716 orang yang berasal dari TNI/Polri. Dilansir dari situs resmi Kementerian PAN RB, rincian dari ASN yang akan dipindahkan adalah 193 orang Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya dan 964 orang PPT Pratama. Sementara itu, terdapat 2.026 orang jabatan pelaksana dan 8091 orang pejabat fungsional.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pilihan Editor: Akselerasi Internet dalam Ekonomi Digital, Kominfo Luncurkan Satelit Satria-1 Senin Depan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.