TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Rionald Silaban mengatakan bahwa selama 2020-2023 pihaknya melakukan efisiensi belanja birokrasi. Adapun nilainya, kata Rionald, mencapai Rp 97,48 miliar.

“Karena ada efisiensi di belanja perjalanan dinas dan belanja paket meeting, juga efisiensi belanja bahan serta belanja honorarium tim,” ujar dia dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Juni 2023.

Selain itu, Rionald menjelaskan, DJKN memiliki kebijakan negative growth mengenai jumlah pegawai. “Sehingga selama tiga tahun terakhir jumlah pegawai DJKN turun sebanyak 128 orang atau sekitar 3,18 persen,” tutur Rionald.

Kemarin, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengklaim kementeriannya telah melakukan efisiensi belanja sejak 2019. Sri Mulyani tidak membeberkan nominal. Namun, kata dia, penurunan belanja bahkan terjadi saat anggaran belanja meledak tinggi gara-gara pandemi Covid-19.

"Birokrasi di Kemenkeu terus kami coba efisienkan. Termasuk saat kita harus menjadi host dari berbagai event internasional yang sifatnya sekali, seperti G20," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, kemarin.

Belum lagi, kata Sri Mulyani, Kemenkeu harus mendukung anggaran untuk berbagai tim ad-hoc seperti Satgas BLBI. Dia juga mengatakan Kemenkeu terus mendukung berbagai agenda, baik agenda domestik dan inisiatif strategis maupun agenda regional dan global seperti ASEAN chairmanship.

Sementara untuk 2024, Sri Mulyani mengatakan bakal berfokus pada penyelesaian investasi di bidang TIK, seperti untuk perpajakan. "TIK dalam konteks hari ini, dari sisi keamanananya menjadi sangat real karena kita semakin menuju digitilisasi. Tidak boleh kompromi dari sisi keamanan dan uji kelayakannya," kata dia.

Selain itu, Kemenkeu bakal memperbaiki berbagai fasilitas kantor dan rumah dinas di daerah-daerah. Terutama untuk daerah yang selama terstigmatisasi. "Yang dianggap bukan tempat yang baik."

Perbaikan tersebut menurutnya menjadi penting untuk memfasilitasi mobilitas SDM Kemenkeu dan mendukung karir. “Toh, perpindahan sumber daya manusia Kemenkeu ke daerah juga menjadi bagian dari penugasaan.”

MOH KHORY ALFARIZI | RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: Ramai Dibicarakan soal Uang Makan dan Lembur ASN, Kemenkeu: Kita Sesuaikan setelah 7 Tahun Tidak Naik

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.