OJK: Ketidakpastian Negosiasi Batas Utang AS Tingkatkan Volatilitas Pasar Keuangan Global

Selasa, 6 Juni 2023 16:39 WIB

Mahendra Siregar. youtube.com

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan ketidakpastian negosiasi tentang debt ceiling atau batas ambang utang di AS telah meningkatkan volatilitas di pasar keuangan global. Khususnya, di pasar surat utang setelah sempat mereda, seiring tekanan terhadap perbankan global yang juga mereda.

"Selain itu, tingkat inflasi yang tetap persisten di level tinggi di tingkat global, kinerja perekonomian dan Pasar tenaga kerja di AS yang masih solid diperkirakan akan dapat kembali memicu kenaikan suku bunga kebijakan di AS," tutur Mahendra dalam Rapat Dewan Komisioner OJK Mei 2023 yang disaksikan secara virtual pada Selasa, 6 Juni 2023.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joe Biden pada Sabtu, 3 Juni 2023 telah menandatangani undang-undang yang menangguhkan plafon utang pemerintah Amerika Serikat sebesar US$31,4 triliun. Undang-undang ini mencegah Washington mengalami default atau gagal bayar pertama kalinya dengan hampir menyentuh ambang batas dalam dua hari.

Negosiasi di antara keduanya berlangsung menegangkan. Departemen Keuangan telah memperingatkan bahwa mereka tidak akan dapat membayar semua tagihannya pada Senin jika Kongres gagal bertindak saat itu.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat mengesahkan Undang-undang tersebut pekan ini setelah Biden dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kevin McCarthy mencapai kesepakatan.

Advertising
Advertising

Selanjutnya: Meski tingginya dinamika pada perekonomian global...

<!--more-->

Meski tingginya dinamika pada perekonomian global yang menyebabkan kinerja intermediasi di beberapa sektor perekonomian mengalami penurunan, Mahendra menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga. Hal itu terlihat dari permodalan yang solid, profil risiko yang terjaga, dan likuiditsa yang memadai.

Sementara itu, ia menyebut tren pelemahan perekonomian global tersebut masih berlanjut, terutama tercermin dari penurunan aktivitas industri dan perdagangan internasional. Ditambah pertumbuhan perekonomian di Tiongkok yang lebih rendah dari ekspektasi semula, serta penurunan harga komoditas, dan fragmentasi yang disebabkan geopolitik.

Kendati demikian, OJK menilai kinerja perekonomian nasional terpantau stabil. Mengingat inflasi mengalami penurunan menjadi 4 persen dari tahun ke tahun dibandingkan pada April 2023 di 4,33 persen.

Kinerja sektor manufaktur pun, tuturnya, masih melanjutkan ekspansi dengan PMI di Mei 2023 menjadi 50,3. Namun angka itu melambat dibandingkan sebelumnya pada April 52,7. Neraca Perdagangan juga mencatatkan surplus pada 2023, meski kinerja ekspor mengalami kontraksi yang cukup dalam. Pelemahan itu dipengaruhi turunnya harga dan komoditas ekspor utama indonesia.

RIANI SANUSI PUTRI | REUTERS

Pilihan Editor: Cina Beri Utang Kereta Cepat Pakai Renminbi, Wamen BUMN: Boleh Saja, Asal Bunganya Murah

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

5 jam lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

8 jam lalu

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

Isy Karim mengatakan Kemendag akan memperjuangkan utang selisih harga minyak goreng yang tersendat sejak awal 2022.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

15 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

17 jam lalu

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

Satgas Pasti menemukan 537 entitas pinjol ilegal di sejumlah situs dan aplikasi sepanjang Februari hingga Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

23 jam lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

1 hari lalu

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

Direktur Ideas menanggapi rencana Presiden Jokowi membahas program yang diusung Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

1 hari lalu

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.

Baca Selengkapnya

Sehari Usai BI Rate Naik, Dolar AS Menguat dan Rupiah Lesu ke Level Rp 16.187

1 hari lalu

Sehari Usai BI Rate Naik, Dolar AS Menguat dan Rupiah Lesu ke Level Rp 16.187

Nilai tukar rupiah ditutup melemah 32 poin ke level Rp 16.187 per dolar AS dalam perdagangan hari ini.

Baca Selengkapnya

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

Partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden mendapat jatah menteri berbeda-beda di kabinet Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya