Terpopuler: Nasabah BSI Klaim Rugi Ratusan Juta, ASN Dapat Rp 550 Ribu untuk Penambah Daya Tahan Tubuh
Reporter
Tempo.co
Editor
Agung Sedayu
Minggu, 14 Mei 2023 07:19 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Berita tentang gangguan layanan Bank Syariah Indonesia atau BSI masih menjadi berita yang paling banyak dibaca. Selama berhari-hari layanan BSI mengalami gangguan. Keluhan para nasabah membanjir. Bahkan ada nasabah yang mengaku merugi ratusan juta rupiah. Seperti nasabah asal Solo bernama Rochmat Purwanti yang mengklaim kehilangan uang senilai Rp 378.251.749 dan sudah membuat laporan kehilangan dan komplain ke salah satu kantor cabang BSI di Solo.
Selanjutnya adalah berita tentang Para ASN atau PNS di setiap kementerian atau lembaga (K/L) mendapatkan anggaran tambahan untuk biaya makanan penambah daya tahan tubuh. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
Lalu berita tentang komitmen Indonesia untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan stunting. Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia akan terus meningkatkan upaya untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan inklusif dengan memberantas kemiskinan ekstrem dan mengurangi gizi buruk (stunting).
Kemudian kabar tentang Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Negara (Otorita IKN) Nusantara Agung Wicaksono mengenalkan potensi investasi di ibu kota baru itu di pertemuan khusus dengan ADQ dan Masdar, di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA). Investasi tersebut khususnya berkaitan dengan pengembangan energi terbarukan.
Terakhir adalah tentang Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menjadi pembicara kunci dalam Annual Meetings Islamic Development Bank Group (IsDB) di Jeddah, Arab Saudi. Dalam forum tersebut Bahlil mengajak seluruh negara muslim berperan dalam rencana hilirisasi industri yang dilakukan Indonesia.
Berikut rangkuman lima berita terpopuler Tempo.co.
1. BSI Kena Serangan Ransomware, Nasabah Mengaku Rugi Ratusan Juta
Layanan Bank Syariah Indonesia atau BSI mengalami gangguan berhari-hari. Keluhan para nasabah membanjir. Bahkan ada nasabah yang mengaku merugi ratusan juta rupiah. Seperti nasabah asal Solo bernama Rochmat Purwanti yang mengklaim kehilangan uang senilai Rp 378.251.749 dan sudah membuat laporan kehilangan dan komplain ke salah satu kantor cabang BSI di Solo.
“Uang kami di BSI hilang Rp 378.251.749 sudah membuat laporan kehilangan dan komplain,” cuit Rochmat di Twitter sambil mengunggah tampilan gambar dari transaksi debet-kredit serta saldo riil di aplikasi BSI Mobile, pada Sabtu, 13 Mei 2023.
Rochmat juga membagikan respons dari pihak BSI soal pengaduan itu. Tertulis surat balasan sebagai tanggapan dari BSI yang ditujukan kepada pihak Rochmat yaitu PT Amanah Sejahtera Bersama Property. Tertulis di dalam surat berkop BSI itu ada enam poin yang disampaikan pihak bank.
Berbeda dengan pengalaman Rochmat, nasabah lain bernama Afifah Nur Azizah, 28 tahun, yang uang transferan dari rekening BCA ke BSI sempat terpending karena gangguan sistem kini sudah berhasil masuk ke rekening BSI-nya. Dia melakukan transfer dari BCA ke BSI pada 10 Mei, di mana saat itu status di rekening BCA berhasil, tapi di BSI belum masuk.
Sistem bank syariah terbesar di Indonesia itu mengalami gangguan sejak Senin, 8 Mei 2023, lalu pada Kamis kemarin, pihak bank mengumumkan bahwa sistem layanan sudah kembali normal. Pihak BSI awalnya belum mengkonfirmasi penyebab dari gangguan sistem tersebut.
Namun belakangan, kelompok hacker ransomware, LockBit mengaku bertanggung jawab atas gangguan semua layanan di BSI. "Mereka juga mengumumkan telah mencuri 15 juta catatan pelanggan, informasi karyawan, dan sekitar 1,5 terabyte data internal," tulis akun Twitter Fusion Intellegence Center DarkTracer pada Sabtu, 13 Mei 2023.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Sri Mulyani Beri ASN Rp 550 Ribu Per Bulan untuk ...
<!--more-->
2. Sri Mulyani Beri ASN Rp 550 Ribu Per Bulan untuk Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh, Apa Maksudnya?
Para ASN atau PNS di setiap Kementerian/Lembaga (K/L) mendapatkan anggaran tambahan untuk biaya makanan penambah daya tahan tubuh. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Lantas, apa yang dimaksud dengan makanan penambah daya tahan tubuh?
Dikutip dari PMK 49/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh pegawai ASN yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.
Besaran biaya makanan penambah daya tubuh pun berbeda-beda, disesuaikan dengan provinsi PNS tersebut bertugas. Namun, untuk kisarannya mulai dari Rp 18 ribu - Rp 25 ribu per hari. Artinya, dalam sebulan mendapatkan Rp 396 ribu - Rp 550 ribu dengan asumsi 22 hari kerja. Biaya tersebut adalah tambahan yang diberikan setiap bulannya di luar kenikmatan lainnya, misalnya tunjangan keluarga hingga kinerja.
Satuan biaya ini tertinggi untuk PNS yang berada di daerah Papua, Papua Barat, sampai Papua Pegunungan, yakni Rp 25 ribu per hari sehingga kurang lebih mendapat Rp550 ribu per bulan.
Sementara satuan biaya terendah yakni Rp 18 ribu per hari atau Rp396 ribu per bulan berada di Jambi, Sumatera hingga Kalimantan Selatan. Untuk wilayah Ibu Kota, Jawa, Bali hingga NTB-NTT, setiap PNS dan PPPK (ASN) berhak menerima biaya makanan penambah daya tahan tubuh sebesar Rp 19 ribu per hari atau kurang-lebih sekitar Rp 418 ribu per bulan.
Selain itu, dalam aturan ini Menkeu Sri Mulyani juga mengatur nilai maksimal yang bisa disusun K/L untuk perjalanan dinas dalam dan luar negeri, rapat di luar kantor serta uang lembur PNS. Nilai yang tercantum merupakan satuan biaya maksimal yang dijadikan patokan oleh K/L untuk menyusun anggaran 2024.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
3. Sri Mulyani Sebut RI akan Terus Tingkatkan Pertumbuhan Inklusif, Berantas Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia akan terus meningkatkan upaya untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan inklusif dengan memberantas kemiskinan ekstrem dan mengurangi gizi buruk (stunting).
"Melalui percepatan reformasi struktural, kami juga fokus mengatasi berbagai kesenjangan, termasuk dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur, dan peranan kementerian dan lembaga," ujar Sri Mulyani dalam acara Dialog Bersama Negara Mitra G7, seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, 13 Mei 2023.
Pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang menuntut partisipasi semua pihak agar turut andil dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian ketika perekonomian tumbuh, maka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran akan menurun.
Seluruh upaya tersebut berkaitan dengan kesejahteraan yang sangat penting karena merupakan bagian dari cita-cita Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkannya, Sri Mulyani menuturkan Indonesia telah melakukan banyak hal.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial, termasuk di masa pandemi Covid-19, sehingga Indonesia berhasil menurunkan tingkat kemiskinan relatif cepat dari 10,2 persen selama pandemi menjadi 9,6 persen pada tahun 2022.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Otorita IKN Kenalkan Potensi ...
<!--more-->
4. Otorita IKN Kenalkan Potensi Pengembangan Energi Terbarukan ke Investor Timur Tengah
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Negara (Otorita IKN) Nusantara Agung Wicaksono mengenalkan potensi investasi di ibu kota baru itu di pertemuan khusus dengan ADQ dan Masdar, di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA). Investasi tersebut khususnya berkaitan dengan pengembangan energi terbarukan.
Agung bersama Indonesian Investment Authority (INA) melakukan diskusi terbuka dengan stakeholder PEA yang telah menapaki investasi sektor penting di Indonesia. Contohnya seperti ADQ (sovereign wealth fund milik Abu Dhabi) dan Masdar (perusahaan pengembang energi terbarukan). Di mana kedua entitas asal PEA tersebut mempunyai kerja sama erat dengan INA.
“Immersed tunnel, solar panel, dan perumahan dengan skema public private partnership (PPP) menjadi perbincangan menarik antara Otorita IKN dengan ADQ,” ujar dia lewat keterangan tertulis pada Sabtu, 13 Mei 2023.
Adapun fokus pembahasan immersed tunnel di antaranya seperti jalan tol atau jalur kereta api (dari dan ke bandara), penerapan solar panel dengan skala besar dalam durasi tertentu, dan sektor perumahan yang akan dibangun di IKN Nusantara.
Sementara Undersecretary for Transport and Infrastructure at the Ministry of Energy & Infrastructure PEA Hassan Mohammed Juma Al Mansouri, menjelaskan pemerintah PEA akan mendukung kebutuhan proyek infrastruktur IKN Nusantara. “Selanjutnya akan dijajaki perumusan MOU antara OIKN dengan Ministry of Energy & Infrastructure PEA dalam sektor potensial investasi,” kata dia.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
5. Di Jeddah, Bahlil Ajak Seluruh Negara Muslim Terlibat Hilirisasi Industri di Indonesia
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menjadi pembicara kunci dalam Annual Meetings Islamic Development Bank Group (IsDB) di Jeddah, Arab Saudi. Dalam forum tersebut Bahlil mengajak seluruh negara muslim berperan dalam rencana hilirisasi industri yang dilakukan Indonesia.
Bahlil berharap ke depan lebih banyak negara-negara muslim yang berinvestasi di Indonesia. "Di satu sisi, kami berbicara tentang bagaimana kekompakan negara-negara muslim, tapi di sisi lain sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia justru dibanjiri investasi bukan dari negara Islam," kata dia, dikutip dalam siaran resmi pada Sabtu, 13 Mei 2023.
Menurut Bahlil penanaman modal asing atau PMA yang masuk ke Indonesia dari negara-negara muslim masih sedikit. Dari seluruh investasi yang masuk ke Indonesia, rata-rata PMA dari negara-negara muslim selama lima tahun terakhir hanya 5,5 persen.
Dia kemudian memaparkan rencana hilirisasi industri yang tengah digarap Indonesia. Bahlil menjelaskan Indonesia kini lebih fokus untuk melakukan hilirisasi terhadap komoditas sumber daya alam. Ia mengklaim hilirisasi tersebut hanya berorientasi pada green energy dan green industry.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Baca juga: Layanan BSI Terganggu Berhari-hari, Nasabah: Kepercayaan Kami Turun
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.