TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada kuartal I 2023 tetap positif. Menurut Sri Mulyani, hal itu ditandai dengan kinerja pendapatan negara yang tumbuh cukup tinggi dan realisasi belanja yang mampu menopang pemulihan ekonomi.

“Realisasi pendapatan negara selama kuartal I 2023 mencapai Rp 647,15 triliun atau 26,27 persen dari target APBN dan tumbuh sebesar 28,98 persen year on year (YoY),” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di LPS Learning Center, Gedung Pasific Century Place, Jakarta Barat, pada Senin, 8 Mei 2023.

Sementara pada periode yang sama penyerapan belanja negara mencapai Rp 518,66 triliun (16,94 persen dari pagu APBN) atau tumbuh 6,7 persen YoY. Posisi fiskal pemerintah relatif kuat, tercermin dari surplus pada keseimbangan primer sebesar Rp 228,76 triliun.

“Dan surplus keseimbangan fiskal sebesar Rp 128,50 triliun, ekuivalen dengan 0,61 persen PDB (Produk Domestik Bruto),” ucap Sri Mulyani.

Kinerja belanja negara yang tumbuh positif tersebut ditopang oleh realisasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 347,23 triliun (15,46 persen dari pagu APBN) atau tumbuh 10,52 persen YoY. Sementara itu, realisasi transfer ke daerah mencapai Rp 171,39 triliun atau 21,04 persen dari pagu APBN.

Selanjutnya: “Kinerja belanja negara tersebut mampu...."

<!--more-->

“Kinerja belanja negara tersebut mampu menjadi penopang tetap kuatnya kinerja ekonomi nasional,” tutur Sri Mulyani.

Secara langsung, bendahara negara itu menjelaskan, peran belanja pemerintah dalam PDB kuartal I 2023 yang baru dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tercermin pada Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) yang tumbuh positif sebesar 3,99 persen. Secara tidak langsung, peran belanja negara juga sangat krusial dalam menopang perekonomian nasional dengan menjaga daya beli masyarakat.

“Melalui pengendalian harga maupun berbagai program bantuan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mendorong permintaan agregat,” kata Sri Mulyani.

Sedangkan pembiayaan utang melalui Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman on track sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2023, terealisasi sebesar Rp 224,79 triliun (32,28 persen dari target).

“Pengadaan utang dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kas pemerintah, serta kebutuhan pembiayaan,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Pilihan Editor: FAO Sebut Sistem Pertukaran Informasi Global Atasi Kejahatan Terorganisasi Transnasional

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini