Bulog Mulai Salurkan Bansos Beras Tahap 2 untuk Seluruh Wilayah Indonesia

Rabu, 3 Mei 2023 13:35 WIB

Pekerja menata beras Program Bantuan Pangan ke dalam truk sebelum didistribusikan ke sejumlah wilayah dari Komplek Pergudangan Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Kamis 6 April 2023. Program Bantuan Pangan 2023 tersebut akan disalurkan kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercatat dalam data Kementerian Sosial. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Perum Bulog mulai mulai mendistribusikan bantuan sosial atau bansos beras tahap kedua. Penyaluran bantuan beras bakal dilakukan dalam tiga tahap selama 3 bulan di 38 provinsi.

Penyaluran tahap pertama telah dimulai sejak Maret 2023 untuk 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Melalui program ini, masing-masing KPM akan menerima bantuan berupa beras 10 kilogram sebanyak 3 kali.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan penyaluran bansos beras tahap 2 dimulai pada 2 Mei 2023. Sementara pendistribusian tahap pertama masih berjalan. "Kami tidak ingin ada jeda antara pendistribusian tahap 1 dan 2, sehingga saat pendistribusian tahap 1 hampir rampung paralel langsung kita lanjut tahap 2," ujar Arief dalam keterangannya, Rabu, 3 Mei 2023.

Arief berujar sistem ini diterapkan mengingat beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang dikonsumsi setiap hari. Sehingga banyak KPM yang sudah menunggu realisasi bantuan tahap kedua.

Hingga 2 Mei 2023 atau pada hari pertama penyaluran bantuan beras tahap 2, Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1.680 ton beras. Jumlah tersebut setara bantuan bagi 168 ribu KPM. Realisasi pendistribusian tertinggi di provinsi Maluku sebanyak 878 ton. Angka itu mencapai 68 persen dari total alokasi bantuan di provinsi Maluku sebanyak total 1.285 ton.

Advertising
Advertising

Sama seperti bantuan beras tahap pertama, bantuan tahap ke-2 ini juga akan disalurkan kepada 21,3 juta KMP di 38 provinsi dengan mengoptimalkan stok beras Bulog di 26 kantor wilayah se-Indonesia. Pendistribusian juga tetap menggandeng 3 perusahaan ekspedisi, yaitu PT Pos Indonesia (Persero), PT Jasa Prima Logistik (JPL), dan PT DNR.

Kerja sama dengan perusahaan ekspedisi tersebut memungkinkan posisi produk bansos bisa terus dipantau. Dalam pendistribusian bantuan tahap 2 ini, Arief mengaku tidak ada spesifikasi yang dikurangi, yakni beras yang disalurkan ini adalah beras baru.

Pendistribusian bansos beras juga tetap dilakukan by name by address sesuai data KPM dari Kementerian Sosial. Penyaluran bantuan beras ini, tutur Arief, juga sebagai upaya pengendalian inflasi setelah Idul Fitri. Pasalnya, beras menjadi salah satu komoditas pangan yang memberikan andil pada inflasi.

Ihwal penyaluran bantuan beras tahap pertama, sampai dengan 2 Mei 2023 telah disalurkan sebanyak 84 persen atau 179 ribu ton dari total penyaluran 213 ribu ton. Tercatat lebih dari 50 persen provinsi atau sebanyak 20 provinsi telah melakukan penyaluran 90-100 persen.

Provinsi yang telah menerima bansos 100 persen yaitu Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.

Pilihan Editor: Bulog Sudah Teken Kontrak Impor Beras 500 Ribu Ton dengan 4 Negara Ini

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

21 jam lalu

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.

Baca Selengkapnya

Pos Indonesia Bagikan Bansos Sembako dan PKH Tahap 2 di Bali

2 hari lalu

Pos Indonesia Bagikan Bansos Sembako dan PKH Tahap 2 di Bali

Sebanyak 44.400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dijadwalkan menerima bansos sembako dan PKH di Bali.

Baca Selengkapnya

Bahas Tugas KPK di Depan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Nawawi Pomolango Singgung Program Makan Siang Gratis

2 hari lalu

Bahas Tugas KPK di Depan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Nawawi Pomolango Singgung Program Makan Siang Gratis

Pimpinan KPK Nawawi Pomolango menyinggung program makan siang gratis yang digadang-gadang presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi akan Resmikan Bendungan hingga Bagikan Bansos

2 hari lalu

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi akan Resmikan Bendungan hingga Bagikan Bansos

Ini agenda kunjungan kerja hari terakhir Jokowi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

3 hari lalu

Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

Dalam Pilpres 2024, pemberian bansos beras oleh Jokowi dikritik lawan politik hingga kelompok sipil sebagai upaya cawe-cawe.

Baca Selengkapnya

Bapanas Siapkan Revisi Aturan Cadangan Pangan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

5 hari lalu

Bapanas Siapkan Revisi Aturan Cadangan Pangan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Bapanas siapkan revisi Perpres mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah untuk atasi kemiskinan ekstrem.

Baca Selengkapnya

Mensos Risma Sebut Pengusulan Data Penerima Bansos Kini Harus Melalui Musyawarah Desa

7 hari lalu

Mensos Risma Sebut Pengusulan Data Penerima Bansos Kini Harus Melalui Musyawarah Desa

Risma mengaku usulan mekanisme bansos ini usai mendengar kabar pengusulan bantuan sosial diputuskan oleh satu orang

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Stok Beras Cukup untuk Antisipasi Kemarau

8 hari lalu

Jokowi Sebut Stok Beras Cukup untuk Antisipasi Kemarau

Jokowi juga menyebut harga sejumlah bahan pokok mengalami penurunan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tinjau Pasar di Karawang: Stok dan Harga Bahan Pokok Baik

8 hari lalu

Jokowi Tinjau Pasar di Karawang: Stok dan Harga Bahan Pokok Baik

Jokowi juga menyebut harga sejumlah bahan pokok mengalami penurunan.

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

8 hari lalu

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

ICW mengungkap beberapa kerentanan yang mungkin terjadi di Pilkada 2024. Berkaca dari pengalaman Pilpres.

Baca Selengkapnya