Pengamat Apresiasi Bantuan Beras Jokowi: Kualitas Konsumsi Masyarakat Terjaga

Reporter

Antara

Editor

Agung Sedayu

Selasa, 11 April 2023 07:38 WIB

Presiden Jokowi meninjau pasokan beras di Gudang Bulog Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin, 10 April 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Gunawan Benjamin mengapresiasi bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan dari pemerintah, yang diberikan selama tiga bulan sejak April 2023, untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat.

"Hal itu positif karena sepertinya harga beras sulit turun dalam beberapa waktu ke depan," ujar Gunawan, di Medan, Senin.

Menurut dia, bantuan beras tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang sehari-harinya berkutat dengan pemenuhan kebutuhan dasar.

Andai tidak ada bantuan dan harga beras naik, maka warga di golongan tersebut terpaksa harus mengurangi atau menurunkan kualitas konsumsinya.

"Itu berbahaya, karena kemampuan mereka untuk membeli kebutuhan lain juga berkurang," kata Gunawan.

Advertising
Advertising

Dia memprediksi harga beras tidak turun dalam waktu dekat, salah satunya lantaran kebijakan pemerintah yang menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk beras berkadar air maksimal 14 persen, butir patah maksimal 20 persen, butir menir maksimal dua persen di gudang Perum Bulog, menjadi seharga Rp 9.950 per kilogram pada 15 Maret 2023.

Kemudian, ada pula potensi kemarau akibat fenomena El Nino pada pertengahan tahun 2023 yang dapat membuat sawah-sawah gagal panen.

"Meski begitu, ada kabar baik bahwa pemerintah akan membuka keran impor. Itu bisa membuat harga beras tidak mengalami kenaikan. Apalagi konsumsi masyarakat belakangan ini terus mengalami penurunan," ujar Gunawan pula.

Selanjutnya: Bansos Beras untuk 21,3 Juta Keluarga ...

<!--more-->

Kemarin, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meluncurkan Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Pangan 2023 dari kompleks Gudang Bulog Ngabeyan Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin 10 April 2023. Bantuan sosial atau Bansos beras tersebut akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga secara nasional.

Di Sukoharjo, Jokowi menyerahkan secara langsung bantuan kepada sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan itu berupa beras masing-masing sebanyak 10 kilogram. Mereka merupakan warga dari sejumlah wilayah di Solo dan sekitarnya.

"Yang diberikan hari ini adalah total bantuan untuk tiga bulan, masing-masing sebesar 10 kilogram beras per bulannya," ujar Jokowi kepada awak media, Senin, 10 April 2023.

Secara nasional, jumlah keluarga penerima manfaat bantuan itu sebanyak 21,3 juta keluarga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. "Kami harapkan dengan bantuan itu bisa menurunkan harga beras," kata Jokowi.

Usai peluncuran, Jokowi menyempatkan diri untuk meninjau ke dalam gudang dan melihat stok beras yang akan disalurkan. "Kualitas berasnya baik," katanya.

"Bantuan ini diharapkan bisa menurunkan harga beras. Ini kan masa panen raya hampir di semua provinsi. Saya sudah cek di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat yang panen raya. Jadi masalah pasokan, suplai, tidak ada masalah," ujar Presiden Jokowi pula.

Baca juga: Panen Raya Belum Selesai, Jokowi Tegaskan Impor Beras Hanya untuk Cadangan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

44 detik lalu

Dosen Hukum Pidana UGM Sanggah Nurul Ghufron yang Sebut Kaesang Tak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut Kaesang tidak perlu melaporkan gratifikasi. Dosen Hukum Pidana UGM bilang tidak boleh dibebaskan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

44 menit lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

Dewa KPK putuskan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti lakukan pelanggaran kode etik. Berikut sejumlah kontroversi Ghufron, termasuk soal Kaesang.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

9 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Dewas KPK vonis Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

9 jam lalu

Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

Faisal Basri pernah menjadi saksi ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK. Berikut beberapa pon yang disampaikannya.

Baca Selengkapnya

Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

11 jam lalu

Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

Penghargaan dan tanda kehormatan tersebut diberikan karena Bupati OKU Timur dinilai berhasil melakukan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Bumi Sebiduk Sehaluan.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

17 jam lalu

Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

Rencana reshuffle hanya untuk mengisi kekosongan di tubuh kabinet Indonesia Maju, setelah Pramono dan Risma mundur karena maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

19 jam lalu

KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

Ahli Pidana UI menilai KPK bisa memanggil Kaesang Pangarep berdasarkan undang-undang.

Baca Selengkapnya

Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

21 jam lalu

Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

Dewas KPK menyatakan tak akan mengirimkan hasil putusan sidang etik Nurul Ghufron ke Presiden Jokowi. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Pramono Anung Mundur dari Kabinet Bertepatan dengan Penetapan Paslon Pilkada 2024

21 jam lalu

Pramono Anung Mundur dari Kabinet Bertepatan dengan Penetapan Paslon Pilkada 2024

Akademisi menilai tidak akan ada reshuffle kabinet setelah mundurnya Tri Rismaharini dan Pramono Anung karena maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Jokowi dan Ganjar soal Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024

21 jam lalu

Tanggapan Jokowi dan Ganjar soal Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024

Menurut Jokowi, kotak kosong adalah bagian dari demokrasi di masyarakat. Sementara Ganjar berpendapat begini.

Baca Selengkapnya