TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan ada pemberian gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun ini. Ia menyebutkan gaji ke-13 ASN tersebut mulai dibayarkan pada bulan Juni 2023 mendatang.

"Gaji ke-13 akan dibayarkan mulai bulan Juni 2023, di mana gaji ke-13 komponennya sama dengan THR tahun ini," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 yang dipantau virtual di Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023.

Adapun pembayaran gaji ke-13 ini bertujuan untuk membantu keluarga terutama pada saat tahun ajaran baru. Yang dimaksud dengan membantuk keluarga di tahun ajaran baru adalah membantu belanja pendidikan bagi putra-putri keluarga ASN.

Pengaturan pelaksanaan teknis dari THR dan gaji ke-13 tersebut bakal segera diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk yang bersumber dari APBN dan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk yang bersumber dari APBD.

Ia berharap pemberian THR dan gaji ke-13 bisa menjadi salah satu faktor pendorong aktivitas ekonomi masyarakat sehingga proses akselerasi pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

"Dengan kebijakan dan pembayaran THR dan gaji ke-13 ini tentu diharapkan perekonomian akan terus momentumnya berjalan. Masyarakat bisa merayakan hari raya dan tentu kita tetap menjaga protokol kesehatan serta kita berharap keseluruhan kondisi masyarakat akan terus membaik," ucap Sri Mulyani.

Berikutnya, kata Sri Mulyani, pemberian THR dan gaji ke-13 juga sebagai bentuk penghargaan dan kontribusi pengabdian para aparatur negara termasuk TNI, Polri dan juga pensiunan di dalam melaksanakan tugas termasuk melayani masyarakat.

"Dengan THR dan gaji ke-13 juga diharapkan dapat terus menjaga momentum pemulihan ekonomi melalui tambahan daya beli masyarakat," kata Sri Mulyani.

Selanjutnya: Pemerintah sebelumnya menyiapkan anggaran...

<!--more-->

Pemerintah sebelumnya menyiapkan anggaran sebesar Rp 156,4 triliun untuk membayarkan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) hingga pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri dan TNI dan pensiunan.

“Untuk program pengelolaan transaksi khusus kami mengusulkan untuk dialokasikan Rp 156,4 triliun,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR di Jakarta, Selasa, 20 September 2022.

Ia menjelaskan, anggaran Rp 156,4 triliun yang masuk dalam pos program pengelolaan transaksi khusus tersebut akan dipakai untuk memenuhi kewajiban pemerintah melalui pemberian manfaat pensiun termasuk pensiun ke-13 dan THR bagi pensiunan PNS, TNI dan Polri.

Selain itu, dana seratus lima puluhan triliun itu akan dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah selaku pemberi kerja melalui pembayaran iuran jaminan kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi ASN, TNI dan Polri.

Isa menyebutkan, anggaran itu turut digunakan untuk pemenuhan komitmen internasional melalui kontribusi pemerintah Indonesia kepada organisasi atau lembaga internasional serta penggantian biaya dan margin investasi pemerintah.

Tak hanya itu, kata Isa, dana itu akan dipakai untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui penyiapan fasilitas dan dukungan kelayakan proyek skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

ANTARA

Pilihan Editor: Menpan RB Surati Menkeu Soal THR ASN, TNI/Polri, Pensiunan 2023: Berapa Besarannya?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.