Jokowi Soal Pegawai Pajak dan Bea Cukai Hedon: Pantas Rakyat Kecewa, Perilaku Aparat Jumawa, Pamer Kuasa, Kekayaan

Kamis, 2 Maret 2023 15:50 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Menteri ESDM Arifin Tasrif tiba untuk mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) terbaru di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu 3 September 2022. Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter berlaku pada Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku terus mengikuti perkembangan kasus penganiayaan dan pamer harta yang dilakukan anak pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo di media sosial.

"Kalau seperti itu, ya kalau menurut saya, ya pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya, perilakunya jumawa, dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis," ujar Jokowi ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023.

Ia juga memahami kekecewaan masyarakat setelah melihat perilaku Mario Dandy, anak pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun tersebut. Belakangan, ada juga pejabat Ditjen Bea Cukai Kemenkeu Eko Darmanto berharta belasan miliar dan sering pamer kekayaan di media sosial.

"Dari komentar yang saya baca baik di lapangan maupun di media sosial, karena peristiwa di Pajak dan di Bea Cukai, saya tahu betul, mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita," tuturnya.

Kepala Negara pun kembali mengingatkan bahwa inti dari program reformasi birokrasi yang selama ini dijalankan oleh pemerintah adalah rakyat terlayani dengan baik, secara efektif dan akuntabel.

Advertising
Advertising

Oleh karena itu, Jokowi menekankan, jangan sampai aparat pemerintah memberikan pelayanan yang tidak baik, apalagi disertai dengan perilaku yang kerap arogan dan pamer kekuasaan serta pamer harta. Hal ini juga tak berarti hanya melulu terkait dengan institusi Ditjen di bawah Kementerian Keuangan.

"Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, ada birokrasi yang lainnya," ujar Presiden Jokowi.

Adapun nama pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo ramai diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir karena kekerasan brutal yang dilakukan oleh anaknya, Mario Dandy, terhadap pelajar bernama David di Jakarta Selatan. Kekerasan yang dilakukan Mario Dandy tersebut kemudian terekam dalam sebuah video dan viral di media sosial.

Selanjutnya: Kasus penganiayaan itu juga akhirnya menguak ...

<!--more-->

Kasus penganiayaan itu juga akhirnya menguak sikap Mario Dandy yang kerap pamer kendaraan mewah di media sosial. Belakangan diketahui Mario Dandy merupakan anak pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu eselon III, Rafael Alun Trisambodo, dengan harta kekayaan fantastis senilai Rp 56 miliar atau beda tipis dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan harta Rp 58 miliar.

Karena jumlah kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang dianggap tidak sesuai dengan profilnya itu, belakangan Inspektorat Jenderal Kemenkeu dan KPK kini memeriksa harta dan aset Rafael lebih jauh.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan koreksi yang tegas supaya kepercayaan kepada pengelolaan keuangan negara dapat kembali ditegakkan.

"Kami akan bekerja keras mengelola keuangan negara yang baik dan keuangan negara tersebut harus dikelola oleh pegawai dengan perilaku yang baik,” ucap Suahasil dalam konferensi pers bersama KPK pada Rabu, 1 Maret 2023.

Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa bahwa pajak adalah tonggak bagi pembiayaan pembangunan karena pajak yang dibayarkan oleh rakyat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membangun Indonesia.

Adapun seluruh penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh belanja negara.

ANTARA

Pilihan Editor: Wamenkeu Sebut Kendaraan Bermotor Tak Bisa Digunakan Bila Tak Bayar Pajak, Properti Bisa Kena Segel Jika..

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

1 jam lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

3 jam lalu

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Januari 2024 lalu terhadap Erik Adtrada Ritonga yang saat itu menjabat Bupati Labuhanbatu

Baca Selengkapnya

Suasana Jokowi, Budi Arie, hingga Bahlil Nobar Timnas U-23 vs Uzbekistan

6 jam lalu

Suasana Jokowi, Budi Arie, hingga Bahlil Nobar Timnas U-23 vs Uzbekistan

Jokowi tampak antusias melihat tayangan besar yang menempel di dinding ruang utama Istana Negara.

Baca Selengkapnya

Para Menteri Jokowi Ikut Nobar Timnas U-23 vs Uzbekistan di Istana

7 jam lalu

Para Menteri Jokowi Ikut Nobar Timnas U-23 vs Uzbekistan di Istana

Presiden Jokowi mengundang relawan dan Menteri untuk hadir ke Istana menyaksikan dan nonton bareng semifinal AFC U-23 Indonesia lawan Uzbekistan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Bertemu CEO Microsoft Besok, Bahas Potensi Investasi Rp 14 Triliun

8 jam lalu

Jokowi Bertemu CEO Microsoft Besok, Bahas Potensi Investasi Rp 14 Triliun

Investasi Microsoft tersebut bakal tersebar dalam beragam bentuk termasuk salah satunya untuk pengembangan talenta digital.

Baca Selengkapnya

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

8 jam lalu

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.

Baca Selengkapnya

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

8 jam lalu

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman

Baca Selengkapnya

Perludem Prediksi Jokowi Bakal Cawe-cawe di Pilkada 2024

8 jam lalu

Perludem Prediksi Jokowi Bakal Cawe-cawe di Pilkada 2024

Perludem menilai politisasi bansos dan mobilisasi aparat akan tetap terjadi di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Relawan di Istana, Nobar Timnas U-23 Indonesia lawan Uzbekistan

9 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Relawan di Istana, Nobar Timnas U-23 Indonesia lawan Uzbekistan

Presiden Jokowi nonton laga Tim Nasional atau Timnas U23 Indonesia melawan Uzbekistan dalam semifinal piala Asia.

Baca Selengkapnya

Tertahan 1,4 Tahun, Bea Cukai Serahkan Keyboard Braile Hibah dari Korea Selatan

9 jam lalu

Tertahan 1,4 Tahun, Bea Cukai Serahkan Keyboard Braile Hibah dari Korea Selatan

Keyboard braile untuk SLB tersebut tertahan karena disebut tidak ada pemberitahuan barang hibah ke Bea Cukai.

Baca Selengkapnya