Jika PKPU Ditolak, Bagaimana Rencana Nasabah Wanaartha?

Rabu, 15 Februari 2023 12:16 WIB

Wanaartha Life. Facebook

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah nasabah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU pada PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life di tengah proses likuidasi perusahaan tersebut. Jika PKPU ditolak, bagaimana rencana mereka selanjutnya?

Sidang PKPU ketiga dilakukan Selasa kemarin, 14 Februari 2023 di Pengadilan Negeri (PN) Niaga Jakarta Pusat. Kuasa hukum nasabah Wanaartha Life Benny Wulur mengatakan sidang itu untuk menunjukkan bukti-bukti dari kedua belah pihak.

Setelah itu, kata dia, sidang berikutnya akan memanggil saksi-saksi, yakni saksi fakta dan ahli pada Kamis ini, 16 Februari 2023. "Jadi harusnya selesai minggu depan," kata Benny lewat keterangan tertulis pada Tempo, Rabu, 15 Februari 2023.

Ditanya soal tindakan berikutnya jika PKPU ditolak, Benny menjawab pendek. "Kita akan masukkan kembali karena tidak ada ne bis in idem, untuk permohonan PKPU bisa berkali kali," tuturnya.

Asas ne bis in idem (non is in idem) berasal dari bahasa latin yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dalam kamus hukum, ne bis in idem berarti suatu perkara yang sama tidak boleh lebih dari satu kali diajukan untuk diputus oleh pengadilan.

Advertising
Advertising

Sementara itu, nasabah Wanaartha Life yang mendukung PKPU, Krisna, mengatakan sejauh belum ada rencana dari nasabah jika PKPU ditolak. Dia mengatakan, pihaknya optimistis mengikuti PKPU terlebih dahulu.

"Soalnya tim likuidasi udah declare mereka cuma punya aset Rp 260 miliar buat bayar nasabah, padahal total keseluruhan nasabah Rp 15 T," kata Krisna.

Senada dengan Krisna, nasabah Wanaartha lain yang mendukung PKPU Christian tak menyebut rencana lebih jauh jika PKPU ditolak. Tapi, dia berharap PKPU agar diterima.

"Untuk likuidasi terlalu lama prosesnya, sangat jauh jika dibandingkan PKPU. Kami berharap majelis hakim bijak melihatnya dan mempertimbangkan, bukan hanya dengan pasal pasal saja tetapi dengan nurani untuk kebaikan seluruh pemegang polis, yang dukung PKPU sangat banyak, untuk penolakan tim likuidasi saja bisa ada 2.000 polis," kata Christian pada Tempo, Rabu.

Selanjutnya: Sementara Ketua Tim Likuidasi Wanaartha...

Berita terkait

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

2 hari lalu

YLKI Kirim Surat ke Satgas Pasti, Minta Pemberantasan Pinjol Sampai ke Akarnya

Kabid Pengaduan YLKI Rio Priambodo mengungkapkan, lembaganya telah mengirim surat kepada Satgas Pasti terkait aduan konsumen Pinjol ilegal.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

2 hari lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

2 hari lalu

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

Isy Karim mengatakan Kemendag akan memperjuangkan utang selisih harga minyak goreng yang tersendat sejak awal 2022.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

3 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

3 hari lalu

YLKI: Pemerintah Mesti Lebih Tegas Menindak Pinjol Ilegal, hingga Mengusut Aliran Dana dan Investor

Satgas Pasti menemukan 537 entitas pinjol ilegal di sejumlah situs dan aplikasi sepanjang Februari hingga Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

3 hari lalu

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

Direktur Ideas menanggapi rencana Presiden Jokowi membahas program yang diusung Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

4 hari lalu

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.

Baca Selengkapnya

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

4 hari lalu

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

Partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden mendapat jatah menteri berbeda-beda di kabinet Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

5 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Hari Kartini, OJK Prioritaskan Peningkatan Literasi Keuangan Perempuan

6 hari lalu

Hari Kartini, OJK Prioritaskan Peningkatan Literasi Keuangan Perempuan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen meningkatkan edukasi literasi keuangan untuk perempuan.

Baca Selengkapnya