Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Reporter

Tempo.co

Editor

Agung Sedayu

Kamis, 26 Januari 2023 18:00 WIB

Kasus Meikarta, DPR Akan Panggil OJK, Ditjen Pajak Hingga Menteri Investasi

TEMPO.CO, Jakarta - Berita ekonomi dan bisnis terkini Tempo.co yang paling banyak dibaca pada Kamis petang, 26 Januari 2023 adalah tentang rencana Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan memanggil Menteri Investasi, Direktur Jenderal Pajak, hingga Otoritas Jasa Keuangan terkait polemik pengembang Meikarta dengan konsumennya. Selanjutnya adalah berita tentang catatan Ombudsman RI yang menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjadi lembaga yang paling banyak dilaporkan masyarakat.

Berita lain yang banyak dibaca adalah pengumuman pemerintah bahwa saat ini telah memasuki masa transisi pasca pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022. Kemudian berita tentang rencana pemerintah untuk memberikan insentif kendaraan listrik. Selanjutnya adalah berita permintaan petani sawit supaya mendapat subsidi karena naiknya harga pupuk saat harga sawit turun.

Berikut rangkuman berita terkini.

1. Kasus Meikarta, Komisi VI DPR Akan Panggil Menteri Investasi hingga Ditjen Pajak

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bakal memanggil beberapa pihak untuk mengklarifikasi kasus Meikarta terhadap konsumennya. Pihak yang diundang DPR mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ditjen Pajak, Gubernur BI hingga Menteri Investasi Indonesia, Bahlil Lahadalia.

Advertising
Advertising

“Komisi VI akan datangkan Menteri Investasi, kami ingin menelusuri apakah izin dari Meikarta lengkap atau sudah kadaluarsa, karena kasus Meikarta ini adalah sogok menyogok soal perizinan waktu itu kan yang sudah diproses oleh KPK," kata Andre di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu 25 Januari 2023. Selain itu DPR juga merasa perlu menelisik aliran pajak yang telah disetorkan oleh konsumen kepada Meikarta.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. OJK Lembaga Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi lembaga nomor satu yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman RI. "Oleh karena itu, kami terus-terusan membangun komunikasi," kata anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers 'Penyampaian Hasil Pengawasan Ombudsman RI Sektor Perekonomian I 2022', Kamis, 26 Januari 2023.

Dalam presentasinya, ada 75 laporan masyarakat ke Ombudsman terkait OJK. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dengan 14 laporan. Posisi berikutnya adalah Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masing-masing dengan lima pengaduan.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

3. Masuk Masa Transisi Pasca Pencabutan PPKM, Airlangga: Perlindungan Sosial dan Prakerja Tetap Dilanjutkan

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan seluruh program yang semula ditangani KPCPEN dikembalikan ke masing-masing kementerian/lembaga. Sebab, pemerintah telah memasuki masa transisi pasca pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022.

“Program penanganan Covid-19 dikembalikan menjadi program di Kemenkes, termasuk penganggarannya. Demikian pula untuk perlindungan sosial di Kemensos. Kartu Prakerja juga tetap berjalan namun berubah menjadi offline,” kata Airlangga ketika ditemui di komplek Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan, Kamis, 26 Januari 2023.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

4. Soal Insentif Kendaraan Listrik, Menperin: Sedang Difinalisasi

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan program insentif kendaraan listrik sudah dibahas oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Namun hingga saat ini, masih dalam tahap finalisasi. “Karena kami kan mesti cari opsi-opsi seperti apa. Tapi program insentif (kendaraan listrik) jalan. Lagi difinalisasi pendanaannya,” kata Agus Gumiwang di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023.

Kendati belum ada kepastian, sebelumnya Agus Gumiwang telah menyampaikan perkiraan besaran insentif sebesar Rp 80 juta untuk pembelian mobil listrik, Rp 8 juta untuk motor listrik, Rp 40 juta untuk pembelian mobil listrik berbasis hybrid, dan Rp 5 juta untuk motor konversi menjadi motor listrik. Insentif akan diberikan kepada pembeli mobil atau motor listrik dari produsen yang memiliki pabrik di Indonesia.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

5. Harga Pupuk Melonjak, Petani Kelapa Sawit Minta Subsidi

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengeluhkan tingginya harga pupuk saat ini. Ia menyebut harga sawit saat ini sedang turun sementara biaya produksi justru meningkat lantaran harga pupuk melonjak dari Rp 300 ribu menjadi Rp 1,2 juta per sak. Karena itu, Gulat meminta kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menyalurkan subsidi untuk meredam kenaikan harga pupuk. Menurut dia, pemerintah harus berlaku adil dan tidak hanya memberikan subsidi untuk minyak goreng saja.

Apkasindo memperkirakan tahun ini produktivitas sawit di Tanah Air akan turun sampai 15 persen. Tetapi Apkasindo mencatat harga tandan buah segar kini sudah stabil di angka Rp 5.000 per kilogram. Sehingga, menurut Apkasindo, masalah yang dihadapi petani sawit saat ini hanya soal tingginya harga pupuk.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Berita terkait

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

1 jam lalu

Takut Dipolitisasi, Ombudsman Usul Pelaksanaan Seleksi CASN DItunda sampai Pilkada Serentak

Ombudsman RI usul seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pilkada serentak 27 November karena khawatir dipolitisasi.

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

2 jam lalu

Seleksi CPNS Diminta Ditunda hingga Usai Pilkada, Rentan Menjadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan agar rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditunda hingga Pilkada selesai.

Baca Selengkapnya

Kementan Terbitkan Permentan No.01 Tahun 2024, Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

2 jam lalu

Kementan Terbitkan Permentan No.01 Tahun 2024, Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Revisi Permentan untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi secara akurat dan tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

3 Juta Unit Kendaraan Listrik BYD Terjual di Cina Tahun Lalu, Kini Merambah Penjualan di Indonesia

20 jam lalu

3 Juta Unit Kendaraan Listrik BYD Terjual di Cina Tahun Lalu, Kini Merambah Penjualan di Indonesia

BYD telah berkomitmen untuk berinvestasi di Indonesia dengan mendirikan pabrik berkapasitas 150.000 unit dan membuka cabang-cabang di Indonesia

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

22 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Segera Hadir di Subang Smartpolitan, Berikut Profil BYD Perusahaan Kendaraan Listrik

22 jam lalu

Segera Hadir di Subang Smartpolitan, Berikut Profil BYD Perusahaan Kendaraan Listrik

Keputusan mendirikan pabrik kendaraan listrik di Subang Smartpolitan menunjukkan komitmen BYD dalam mendukung mobilitas berkelanjutan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

1 hari lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

1 hari lalu

Didemo Nasabah, BTN: Tak Ada Uang Nasabah yang Raib

PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN patuh dan taat hukum yang berlaku di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

1 hari lalu

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengklaim ekspor ke luar negeri turun, terutama di Eropa.

Baca Selengkapnya

Kementan dan ICMI Percepat Tanam untuk Tingkatkan Produksi Nasional

1 hari lalu

Kementan dan ICMI Percepat Tanam untuk Tingkatkan Produksi Nasional

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) siap berkolaborasi mempercepat tanam guna mendapatkan produksi yang maksimal.

Baca Selengkapnya