Harga Pupuk Melonjak, Petani Kelapa Sawit Minta Subsidi

Sejumlah petani kelapa sawit menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, Selasa, 17 Mei 2022. Para petani kelapa sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menuntut pemerintah untuk mencabut larangan ekspor minyak goreng dan Crude Palm Oil (CPO) yang berdampak pada anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. TEMPO/ Cristian Hansen
Sejumlah petani kelapa sawit menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, Selasa, 17 Mei 2022. Para petani kelapa sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menuntut pemerintah untuk mencabut larangan ekspor minyak goreng dan Crude Palm Oil (CPO) yang berdampak pada anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. TEMPO/ Cristian Hansen

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengeluhkan tingginya harga pupuk saat ini. Ia menyebut harga sawit saat ini sedang turun sementara biaya produksi justru meningkat lantaran harga pupuk melonjak dari Rp 300 ribu menjadi Rp 1,2 juta per sak.

Karena itu, Gulat meminta kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menyalurkan subsidi untuk meredam kenaikan harga pupuk. Menurut dia, pemerintah harus berlaku adil dan tidak hanya memberikan subsidi untuk minyak goreng saja.

Baca juga: BPDPKS: Subsidi Peremajaan Sawit Rakyat Tersalurkan Rp 923 Miliar pada 2022

"Seperti kata Pak Joko Widodo. Semua harus setara seimbang, tidak boleh berpihak. Jangan hanya melihat kepentingan yang satu tapi kepentingan yang lain tidak diperhatikan," kata Gulat saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada Rabu, 25 Januari 2023.

Adapun Apkasindo memperkirakan tahun ini produktivitas sawit di Tanah Air akan turun sampai 15 persen. Tetapi Apkasindo mencatat harga tandan buah segar kini sudah stabil di angka Rp 5.000 per kilogram. Sehingga, menurut Apkasindo, masalah yang dihadapi petani sawit saat ini hanya soal tingginya harga pupuk. 

"Saya pikir hanya orang pikun lah yang mengatakan petani sawit bahagia. Maka dari itu kami melakukan berbagai macam terobosan untuk mencapai apa yang kita sebut dengan kesetaraan," ujar Gulat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga mengatakan hingga saat ini pemerintah hanya memberikan subsidi pupuk kepada petani yang menanam produk pangan.  Sedangkan untuk pupuk jenis perkebunan, kata dia, tidak ada subsidi sama sekali.

Ia menilai kondisi itu tidak adil. Pasalnya, petani sawit terus menerus diminta untuk menaikan produksinya. tetapi tidak ada bantuan pupuk yang bisa menggenjot hasil panen petani. "Jadi jangan satu sisi kami disuruh untuk produksi tinggi tapi di sisi lain pupuk digembosi oleh Kemendag," pungkasnya.

Baca juga: KPA: Rezim Jokowi Gagal Melakukan Agenda Reforma Agraria

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.








Jokowi Sadar Target Cadangan Beras Pemerintah 2,4 Juta Ton Bisa Gagal

6 menit lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat meninjau stok beras di Gudang Bulog, Perum Bulog Divre DKI Jakarta, Kamis 10 Januari 2019. Presiden menegaskan peninjauan untuk memastikan stok beras aman. Agar tidak terjadi spekulasi harga beras di pasar. TEMPO/Subekti.
Jokowi Sadar Target Cadangan Beras Pemerintah 2,4 Juta Ton Bisa Gagal

Di Maros misalnya, Jokowi menyebut sejumlah lahan telah terendam banjir yang berpengaruh ke hasil panen beras.


Pembangunan Pabrik Pupuk di Fakfak Papua, Pupuk Kaltim: Mei 2023 Mulai Pelepasan Kawasan Hutan

18 jam lalu

Pekerja melintas di area Pabrik V Pupuk Kaltim yang mulai beroperasi di Bontang, Kalimantan Timur, 19 November 2015. Menurut Jokowi, kebutuhan pupuk akan terus meningkat sejalan dengan program perluasan atau ekstensifikasi lahan pangan. ANTARA/Wahyu Putro
Pembangunan Pabrik Pupuk di Fakfak Papua, Pupuk Kaltim: Mei 2023 Mulai Pelepasan Kawasan Hutan

PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) membeberkan kelanjutan rencana pembangunan pabrik pupuk di Fakfak Papua.


Dirut Pupuk Kaltim: Harga Pupuk Makin Gak Karuan, tapi Tahun Ini Mulai Turun

20 jam lalu

Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi. TEMPO/Anton Aprianto
Dirut Pupuk Kaltim: Harga Pupuk Makin Gak Karuan, tapi Tahun Ini Mulai Turun

PT Pupuk Kalimantan Timur, Rahmad Pribadi optimistis harga pupuk akan terus turun dan terjadi rasionalisasi harga pupuk secara global.


Tolak UU Anti Deforestasi, Petani Sawit Demo Kedubes Uni Eropa

1 hari lalu

Puluhan petani sawit melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kedutaan Besar Uni Eropa di Jakarta, Rabu 29 Maret 2023. Mereka menuntut pencabutan Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa yang berdampak pada harga sawit di tingkat petani. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Tolak UU Anti Deforestasi, Petani Sawit Demo Kedubes Uni Eropa

Ketua Apkasindo Gulat Manurung mengatakan penerbitan UU Anti Deforestasi tersebut membuat harga sawit di tingkat petani turun.


Alasan Keran Impor Beras Dibuka, Bapanas: Bulog Baru Serap 50 Ribu Ton di Panen Raya

2 hari lalu

Aktifitas pekerja di gudang PT Food Statsiun kawasan Pasar Induk Beras Cipinang. Jumat, 3 Februari 2023. Anggaran Bulog untuk membeli beras impor mencapai Rp. 7 Triliun termasuk 500 ribu ton hingga pertengahan Februari 2023. Sebelumnya Bulog mendapatkan tugas dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyerap hasil panen petani sebanyak 2,4 juta ton. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Alasan Keran Impor Beras Dibuka, Bapanas: Bulog Baru Serap 50 Ribu Ton di Panen Raya

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan alasan pemerintah kembali membuka keran impor beras tahun ini.


SPI: Impor Beras Terjadi Akibat Bulog Tak Kuasai Cadangan Beras Sejak Tahun Lalu

2 hari lalu

Aktivitas bongkar muat beras dari Thailand di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 13 Februari 2023. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menargetkan beras impor sebanyak setengah juta ton atau 500 ribu ton sampai di Indonesia pada 15 Februari 2023, dan langsung disalurkan ke masyarakat. Tempo/Tony Hartawan
SPI: Impor Beras Terjadi Akibat Bulog Tak Kuasai Cadangan Beras Sejak Tahun Lalu

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan impor beras sebagai akibat dari lambatnya pemerintah mengambil kebijakan perberasan.


Produksi Industri CPO Awal Tahun Masih Stagnan, Gapki Sebut Karena Faktor Musiman

2 hari lalu

Nurhakim, 30 tahun, mengumpulkan tandan buah kelapa sawit saat panen di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar, di provinsi Riau, 26 April 2022. Jokowi mengakui bahwa kebijakannya melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng merugikan para petani sawit. REUTERS/Willy Kurniawan
Produksi Industri CPO Awal Tahun Masih Stagnan, Gapki Sebut Karena Faktor Musiman

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki menyoroti produksi industri minyak sawit mentah atau CPO pada Januari 2023 yang stagnan.


Pemerintah Putuskan Impor Beras 2 Juta Ton, Pengamat: Keputusan Pahit

3 hari lalu

Aktivitas bongkar muat beras dari Thailand di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 13 Februari 2023. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menargetkan beras impor sebanyak setengah juta ton atau 500 ribu ton sampai di Indonesia pada 15 Februari 2023, dan langsung disalurkan ke masyarakat. Tempo/Tony Hartawan
Pemerintah Putuskan Impor Beras 2 Juta Ton, Pengamat: Keputusan Pahit

Pengamat pertanian Khudori menilai keputusan pemerintah melakukan impor beras 2 juta ton adalah keputusan yang pahit.


Menakar Urgensi Pemerintah Kembali Wacanakan Impor Beras

6 hari lalu

35 ribu cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog, Jakarta Utara akan disalurkan ke seluruh Jabodetabek melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). TEMPO/Riani Sanusi Putri
Menakar Urgensi Pemerintah Kembali Wacanakan Impor Beras

Ekonom Indef, Rusli Abdullah, mengatakan pemerintah mesti berhati-hati sebelum memutuskan melaksanakan impor beras dengan memperhatikan parameter-parameter yang terukur.


Serapan Beras Bulog Rendah, Pengamat: Pemerintah Bisa Wajibkan Penggilingan Setor ke Bulog

6 hari lalu

Aktifitas pekerja di gudang PT Food Statsiun kawasan Pasar Induk Beras Cipinang. Jumat, 3 Februari 2023. Anggaran Bulog untuk membeli beras impor mencapai Rp. 7 Triliun termasuk 500 ribu ton hingga pertengahan Februari 2023. Sebelumnya Bulog mendapatkan tugas dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyerap hasil panen petani sebanyak 2,4 juta ton. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Serapan Beras Bulog Rendah, Pengamat: Pemerintah Bisa Wajibkan Penggilingan Setor ke Bulog

Pengamat pertanian Khudori mengatakan pemerintah sebaiknya membuat aturan yang mewajibkan penggilingan menyetorkan stok berasnya ke Bulog.