Buntut Kerusuhan Tewaskan Pekerja, Pimpinan DPR RI Minta Audit Total PT GNI

Rabu, 18 Januari 2023 12:53 WIB

Suasana bentrokan antara buruh China dan Indonesia di pabrik peleburan nikel di Morowali, Sulawesi, 14 Januari 2023. Revi Limbong via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk melakukan audit total di PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI atas kerusuhan yang menewaskan pekerja.

“Saya kira perlu audit total secara komprehensif juga dari pemerintah di PT GNI. Semua aspeknya ya, mulai teknologi smelter, masalah K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)-nya," kata Cak Imin, sapaan akrabnya, dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu, 18 Januari 2023.

Baca Juga: Bentrok Karyawan PT GNI: Kronologi, Tanggapan Menaker hingga Lokasi yang Diresmikan Jokowi

Menurutnya, hal itu penting untuk mengungkap menyebabkan terjadinya bentrokan sekaligus mencegah kasus serupa di perusahaan yang lain.

Dia juga memastikan, DPR RI khususnya Komisi III akan segera mengecek latar belakang penyebab aksi bentrokan yang menewaskan dua pekerja.

Advertising
Advertising

"Kita di DPR juga tidak tinggal diam, Komisi III nanti akan cek apa sebenarnya yang terjadi di PT GNI. Bagaimanapun bentrokan antar karyawan tidak boleh lagi terjadi selanjutnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Cak Imin menyesalkan pecahnya bentrokan yang menimbulkan dua korban jiwa, serta mengingatkan semua pihak untuk tidak mudah terprovokasi dengan berbagai spekulasi yang beredar mengenai bentrok tersebut agar proses hukum yang dilakukan aparat kepolisian berjalan secara optimal.

"Saya sangat sesalkan kejadian di Morowali Utara yang melibatkan karyawan PT GNI. Ini harus diusut tuntas, dan saya berharap betul aparat terkait dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pekerja," tutur Cak Imin.

Pihaknya juga mendukung aparat kepolisian mengusut kasus itu sampai tuntas dan masyarakat agar jangan mudah terprovokasi, apalagi berspekulasi.

Kerusuhan di PT GNI yang berada di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah terjadi pada Sabtu lalu, 14 Januari 2023. Akibat kerusuhan ini, dua orang pekerja meninggal dunia.

Baca Juga: Serikat Pekerja Morowali Beberkan Kronologi Bentrok di PT GNI: Mereka yang Nyerang Duluan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

1 jam lalu

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

Politikus PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar pelaksanaan Pilpres didahulukan, setelah itu baru digelar pemilihan legislatif.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

3 jam lalu

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

DPR sebut saat ini RUU Penyiaran masih dalam bentuk draf dan belum sampai ke pembahasan. Terlalu dini untuk kritik pasal-pasal yang dimuat.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada

4 jam lalu

Komisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada

Pilkada serentak 2024 akan dilakukan pada 27 November.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

5 jam lalu

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengusulkan sudah saatnya pemilu tidak dilakukan setiap hari Rabu.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar dalam Kasus Korupsi Rumah Jabatan

5 jam lalu

KPK Periksa Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar dalam Kasus Korupsi Rumah Jabatan

KPK memeriksa Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa rumah jabatan.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

6 jam lalu

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.

Baca Selengkapnya

Dilantik Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung

7 jam lalu

Dilantik Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung

Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung atau MA Non Yudisial Suharto di Istana Negara, Rabu, 15 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

7 jam lalu

Kala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan

Revisi UU Kementerian Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal bergulir di DPR ini jadi sorotan. Kenapa jadi sorotan?

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

8 jam lalu

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.

Baca Selengkapnya

Formappi Nilai Uji Kelayakan Calon Pejabat oleh DPR Perlu Dikaji Ulang, Apa Alasannya?

20 jam lalu

Formappi Nilai Uji Kelayakan Calon Pejabat oleh DPR Perlu Dikaji Ulang, Apa Alasannya?

Formappi menyebut uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR membuka peluang lebar terjadinya transaksi politik dan uang.

Baca Selengkapnya