9 Penolakan Buruh Soal Perpu Cipta Kerja, Sri Mulyani Sebut Negara dengan Utang Besar Rentan Alami Krisis

Rabu, 11 Januari 2023 07:00 WIB

Partai Buruh berdemonstrasi di Patung Kuda menolak RKUHP pada Sabtu, 10 Desember 2022. Muhsin Sabilillah/TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Selasa, 10 Januari 2023 dimulai dari sembilan tuntutan penolakan buruh soal Perpu Cipta Kerja.

Berikutnya ada berita tentang respons Menteri Airlangga soal Perpu Cipta Kerja yang dinilai menyalahi aturan MK dan daftar lengkap cuti besar ASN pada 2023. Lalu ada berita tentang aturan outsourcing di Perpu Cipta Kerja dan Sri Mulyani menyebutkan negara dengan utang besar berpotensi masuk ke jurang krisis.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Buruh Geruduk Istana Negara Sabtu Ini Tolak Perpu Cipta Kerja, Berikut 9 Isu Tuntutannya

Kelompok yang tergabung dalam Partai Buruh, Serikat Buruh, dan Serikat Petani akan menggelar demo menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja di Istana Negara pada Sabtu, 14 Januari 2023. Demo akan dimulai pada pukul 09.30-12.00 WIB.

Advertising
Advertising

Presiden Partai Buruh Said Iqbal membeberkan sedikitnya ada sembilan inti permasalahan yang ada di dalam Perpu Cipta Kerja. Aturan yang bakal menjadi pengganti UU Cipta Kerja itu diteken dan diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada akhir tahun lalu.

“Kesembilan isu itu meliputi pengaturan upah minimum, outsourcing, uang pesangon, buruh kontrak, pemutusan hubungan kerja atau PHK, tenaga kerja asing atau TKA, sanksi pidana, waktu kerja, dan pengaturan cuti,” ujar dia lewat keterangan tertulis yang dikutip pada Selasa, 10 Januari 2023.

Simak lebih jauh tentang demo buruh di sini.

<!--more-->

2. Perpu Cipta Kerja Dinilai Menyalahi Aturan MK, Begini Respons Lengkap Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara ihwal penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja, yang dinilai menyalahi aturan Mahkamah Konsititusi (MK).

Airlangga tak menampik Perpu tersebut adalah kelanjutan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai inkonstitusional oleh MK dan diamanatkan untuk diperbaiki sampai November 2023.

"Namun kita ketahui bahwa saat sekarang ini kan dunia menghadapi ketidakpastian, baik itu dari segi perang yang belum usai, kemudian pengaruh dari climate change dan bencana, kemudian krisis baik itu di sektor pangan, di sektor energi, maupun di sektor keuangan,” kata Airlangga melalui keterangan resmi, Selasa, 10 Januari 2023.

Simak lebih jauh tentang Airlangga di sini.

3. Daftar Lengkap Cuti Bersama 2023 untuk ASN: Jumlah, Hari, dan Tanggal

Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah meneken Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) 2023. Simak daftar lengkapnya.

Keputusan tersebut ditandatangani Jokowi pada 23 Desember 2022. Dalam isinya, memuat 8 hari yang ditetapkan sebagai cuti bersama ASN 2023.

Simak lebih jauh tentang cuti bersama di sini.

<!--more-->

4. Perpu Cipta Kerja Perluas Sistem Outsourcing, Buruh: Jalan Culas Presiden

Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak menilai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja sebagai jalan culas yang diambil Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Alih-alih memperbaiki UU Cipta Kerja sesuai putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, Perpu Cipta Kerja justru malah meneruskan aturan pelaksana yang bersifat strategis berdasar UU Cipta Kerja.

"Penetapan Perpu Cipta Kerja merupakan jalan culas yang diambil presiden untuk melanggengkan ketidakberpihakan kepada rakyat dalam Omnibus Law Cipta Kerja," ujar Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, melalui keterangan persnya, Selasa, 10 Januari 2023.

Simak lebih jauh tentang outosourcing di sini.

5. Sri Mulyani Sebut 40 Persen Ekonomi Negara Diprediksi Resesi: Yang Utangnya Tinggi Bakal Alami Krisis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengutip prediksi terbaru Dana Moneter Internasional atau IMF soal pertumbuhan ekonomi. Pada 2021, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 6 persen, angka itu turun pada tahun 2022 menjadi 3,2 persen, dan tahun 2023 angkanya lebih turun lagi menjadi 2,7 persen.

“Jadi bisa dilihat bagaimana turunnya pertumbuhan ekonomi dunia. IMF juga mengatakan sepertiga ekonomi dunia 30 persen atau 40 persen dari perekonomian negara-negara diprediksi mengalami resesi,” ujar Sri Mulyani dalam acara CEO Banking Forum yang digelar virtual pada Senin, 9 Januari 2023. “Itu baru part of the story.”

Soal resesi juga mengemuka dalam pertemuan G20 di Bali, dan bahkan bukan hanya negara anggota G20 saja yang membicarakannya. Hal ini tercermin dari salah satu topik perteemuan G20 adalah mengenai death sustainability. Menurut dia, sudah diakui di dalam statistik bahwa lebih dari 63 negara di dunia yang dalam kondisi utangnya mendekati atau sudah tidak sustainable.

Simak lebih jauh tentang Sri Mulyani di sini.

Berita terkait

Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

7 jam lalu

Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat tiga hal utama dari pertemuan tersebut, yaitu outlook dan risiko ekonomi global.

Baca Selengkapnya

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

21 jam lalu

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

Sri Mulyani merespons soal berbagai kasus pengenaan denda bea masuk barang impor yang bernilai jumbo dan ramai diperbincangkan belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Airlangga Klaim Amerika Dukung Penundaan UU Anti Deforestasi Uni Eropa

1 hari lalu

Airlangga Klaim Amerika Dukung Penundaan UU Anti Deforestasi Uni Eropa

Amerika Serikat diklaim mendukung penundaan kebijakan UU Anti Deforestasi Uni Eropa yang dianggap merugikan sawit Indonesia.

Baca Selengkapnya

May Day, Partai Buruh Sebut akan Ada 50 Ribu Buruh Geruduk Istana

1 hari lalu

May Day, Partai Buruh Sebut akan Ada 50 Ribu Buruh Geruduk Istana

Aksi May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh

Baca Selengkapnya

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

2 hari lalu

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

Isy Karim mengatakan Kemendag akan memperjuangkan utang selisih harga minyak goreng yang tersendat sejak awal 2022.

Baca Selengkapnya

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

2 hari lalu

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.

Baca Selengkapnya

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

2 hari lalu

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya