TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memiliki beberapa proyek strategi nasional (PSN) dengan dana jumbo, tapi berbagai masalah menghambat aktivitas proyek hingga membuat molor operasional. Di antaranya adalah proyek Kereta Cepat-Jakarta Bandung (KCJB), Light Rail Transit Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (LRT Jabodebek), dan tower base transceiver station (BTS).

Hambatan terjadi karena pandemi Covid-19 yang membuat bengkaknya pembiayaan, serta beberapa kecelakaan yang terjadi. Bahkan di proyek BTS yang dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terganggu oleh dugaan korupsi yang dilakukan penyelenggara proyek.

Berikut ini rangkuman masalah dalam PSN tersebut sebagai rangkaian dari kaleidoskop 2022.

1. Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Dalam proyek yang digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) ada beberapa masalah yang terjadi di tahun ini. Salah satunya adalah pada 30 September 2022, truk trailer multiaxle yang membawa gerbong kereta cepat tertabrak oleh truk lain di kilometer 102 jalan tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang. Akibatnya perjalanan rombongan sempat terhenti.

Teranyar, kecelakaan terjadi pada proyek yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional atau PSN itu yang terjadi pada Minggu sore, 18 Desember 2022. Direktur Utama KCIC Dwiana Slamet Riyadi alias Edo mengatakan kecelakaan tersebut terjadi pada 18 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Cempaka Mekar, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

“Rangkaian kereta kerja yang dioperasikan Kontraktor Snohydro mengalami anjlok,” ujar dia dalam keterangan video yang diterima pada Senin malam, 19 Desember 2022. Menurut Edo, kereta kerja tersebut terdiri dari lokomotif diesel dan mesin pemasangan rel. “Jadi di sini yang keluar jalur adalah kereta kerja bukan rangkaian kereta cepat,” ucap dia.

Dalam insiden tersebut ada dua orang pekerja warga negara asing atau WNA Cina meninggal yang merupakan laki-laki bernama Chang Shin Shang, 40 tahun dan Chang Shin Yung, 36 tahun. Serta ada empat korban luka-luka berjenis kelamin laki-laki.

Selain dua kecelakaan yang terjadi tahun ini, proyek tersebut juga mengalami beberapa masalah di tahun sebelumnya. Pada 22 Oktober 2019, pengeboran tanah untuk konstruksi jalur kereta cepat di pinggir jalan tol Purbaleunyi kilometer 130 yang mengakibatkan ledakan pipa minyak milik PT Pertamina (Persero). Kejadian itu menyebabkan satu pekerja meninggal.

Menyusul pada 2 Maret 2020, di mana KCIC menghentikan sementara proses kontruksi karena mengakibatkan banjir di ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Banjir tersebut dipicu oleh drainase yang tertimbun selama aktivitas proyek kereta cepat.

Pada 17 September 2021, warga mengadukan proyek KCJB ke Komisi Hak Asasi Manusia. Alasannya,karena terganggu pembuatan terowongan yang menerobos Gunung Bohong menggunakan teknik peledakan yang menyebabkan kerusakan puluhan rumah di Kompleks Tipar Silih Asih, Kabupaten Bandung Barat. Juga memicu retakan tanah memanjang yang membuat warga khawatir terjadi longsor.

Serta pada 5 Desember 2021, pembongkaran tiang penyangga rel du DK46, Telukjamber Barat, Kabupaten Karawang, diduga dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, sehingga menimpa satu unit eskavator yang tengah beropersi. Pembongkaran dilakukan karena tiang yang terpasang tidak presisi alias bergeser dari titik yang ditentukan, sehingga perlu dibangun ulang.

Selain itu, KCJB yang ditargetkan beroperasi pada Juni 2023 itu juga masih terkendala pembengkakan biaya atau cost overrun. Bos KCIC, Edo membeberkan penyebab timbulnya cost overrun, salah satu pemicunya adalah proses pembebasan lahan. Untuk perkiraan lahan yang dibebaskan didasarkan pada hitungan initial budget tahun 2015. Namun, karena ada beberapa kendala, pelaksanaannya baru dimulai 2016-2021.

Sehingga, kata dia, asumsi awal akhirnya berubah, khususnya mengenai penilaian kantor jasa penilai publik (KJPP) atas tanah ataupun luasan. "Karena memang juga ada beberapa kebutuhan lahan yang ketemunya di tengah jalan, seperti adanya auxiliary building, tapak tower PLN, akses jalan ke stasiun, dan Stasiun Padalarang,” ujar Edo dalam rapat kerja dengan komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Rabu, 9 November 2022.

Penyebab lain timbulnya cost overrun adalah adanya pandemi Covid-19. Wabah tersebut, kata Edo, berdampak besar bagi KCIC karena sekitar satu setengah tahun proyek tersebut terpaksa melambat karena pembatasan mobilitas pegawai dan aktivitas di lokasi proyek.

Selanjutnya adanya beberapa kondisi geologis yang sangat berpengaruh dan itu cukup ekstrem. Contohnya, tunnel 2 sepanjang 1,1 kilometer hampir semunya glass cell. Kemudian pekerjaan sub-grade juga memberikan tantangan geologis.

“Ini memberikan dampak adanya penambahan waktu, akhirnya ada delay dan memberikan dampak kelambatan terhadap tahapan pekerjaan berikutnya,” ucap dia.

Penyebab timbulnya cost overrun lainnya, menurut Edo, adalah perubahan desain khususnya untuk akses Jalan Halim-Kalimalang, akses jalan di Kawasan Industri Trans Heksa Karawang (THK), dan akses jalan di Stasiun Tegalluar. Selain itu adanya pembangunan Stasiun LRT Halim yang perencanaannya dibuat karena pada saat pembangunan Stasiun Halim dilewati oleh stasiun LRT.

Sehingga, untuk mendukung integrasi antara LRT dan kereta cepat pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan meminta agar dibangun stasiun baru LRT Halim di atas proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. “Kemudian area komersial stasiun Halim, pembangunan Halim Office, dan lainnya,” tutur dia.

Tak berhenti di situ. Perpajakan juga menjadi penyebab timbulnya cost overrun proyek karena ada perubahan kebijakan dari pemerintah soal PPN yang semula 10 persen menjadi 11 persen.

Selain itu, pengadaan lahan KCIC yang tidak bisa menggunakan UU nomor 2 tahun 2012 turut berimbas pada pengerjaan proyek. Edo menuturkan, pengadaan lahan dilakukan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) berdasarkan diskresi Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Hal ini karena KCIC tidak bisa melakukan atau tidak bisa menjadi inisiator pengadaan lahan menggunakan Undang-undang tersebut.

“PSBI melakukan pengadaan lahan atas nama KCIC menggunakan dana KCIC. Setelah PSBI mendapatkan lahan tersebut HPL HGB diserahkan ke KCIC. Di situ muncul exposure pajak, baik itu PPh dan PPN, ini perhitungan hampir Rp 3 triliun,” kata dia.

Berikutnya, penyebab timbulnya cost overrun lainnya adalah adanya kendala cashflow dan budgeting pada empat BUMN sponsor Indonesia karena terdampak wabah Covid-19. Dengan adanya keterbatasan keuangan, mereka tak bisa menyetor modal yang sebagian digunakan sebagai base equity.

“Empat pembayaran kepada kontraktor tertunda 8 bulan. Jadi tidak bisa bayar kontraktor di tahun 2021. Dan ini memberikan dampak adanya slow down proyek. Tentunya biaya bunga kemudian biaya override akan bertambah karena itu,” ujar Edo.

Selanjutnya ada beberapa kegiatan yang pembiayaannya belum dianggarkan dan menimbulkan penalti atas keterlambatan pembayaran. “Karena di dalam kontrak memang kami berkewajiban harus membayar yang namanya delay charge,” ucap Edo.

Selanjutnya: Kereta Lintas Rel Terpadu <!--more-->

2. Kereta lintas rel terpadu atau LRT

Kereta lintas rel terpadu atau LRT ditargetkan bakal beroperasi pada Juli 2023, mundur dari sebelumnya Agustus 2022. Namun, hasil evaluasi Crossrail International Ltd—konsultan perkeretaapian asal Inggris—mengungkap berbagai karut-marut persiapan operasi kereta layang ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi alias LRT Jabodebek.

Tak hanya demi keselamatan, penundaan pengoperasian juga dinilai diperlukan untuk membenahi tata kelola perencanaan dan koordinasi antar-entitas yang terlibat dalam pembangunannya. Catatan itu dikemas Crossrail dalam laporan peninjauan ahli berjudul "Operational Readiness LRT Jabodebek" yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Dari salinan laporan yang didapat Tempo, entitas milik Departemen Transportasi pemerintah Inggris itu merangkum temuan masalah pada bagian 4 laporan tersebut. Tinjauan itu berjalan selama lima pekan—termasuk satu pekan untuk penyiapan presentasi perwakilan Crossrail—dan dirampungkan pada 6 April 2022.

Salah satu persoalan pertama yang diungkit Crossrail adalah ketidaksiapan depo LRT Jabodebek di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam poin 4.2 dan 4.3 tinjauan Crossrail menyebutkan bahwa depo sebagai garasi rangkaian kereta justru belum siap menampung armada LRT yang diproduksi serta dikirim oleh PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

INKA mulai mengirim trainset LRT pada Oktober 2019, kemudian dilanjutkan hingga tahun lalu. Sebagian armada ditempatkan di atas rel, baik untuk uji coba maupun parkir. Saat gedung depo belum selesai dibangun, infrastruktur teknis untuk sistem grade of automation (GOA) level 3—teknologi pengendalian kereta tanpa masinis—sudah dipasang.

Ada juga catatan soal kelemahan proses perizinan di depo LRT. "Peralatan konstruksi jalur sudah ada di lokasi, tapi persetujuan untuk membangun jalan akses depo masih tertahan. Hal ini bisa memicu penundaan waktu."

Pada poin 2.24, Crossrail juga menyinggung soal kekeliruan pemahaman istilah operational readiness. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai calon pengelola proyek sepur berkecepatan rata-rata 40 kilometer per jam itu dianggap hanya menilai kesiapan operasi berdasarkan penyelesaian system integration testing. Padahal tahap itu hanya satu dari banyak elemen operational readiness lainnya.

Dalam tinjauan Operational Readiness Crossrail, LRT Jabodebek juga dinilai belum layak meluncur pada 2022. Saat tinjauan ini diterbitkan, rolling stock alias armada kereta belum terintegrasi dengan sistem persinyalan.

"Proses ini biasanya butuh waktu berbulan-bulan, meskipun ditangani operator yang berpengalaman," begitu bunyi pernyataan tersebut. Pengoperasian komersial fase pertama LRT Jabodebek sempat dijadwalkan pada 17 Agustus lalu, tapi diundur.

Pada bagian pengantar, laporan itu mengungkapkan bahwa Crossrail mulai dilibatkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tak lama setelah kecelakaan saat uji dinamis armada. Pada 25 Oktober 2021, trainset LRT bernomor 29 yang sedang digeser masinis dari Stasiun LRT Ciracas menubruk rangkaian lain yang terparkir di Stasiun LRT Harjamukti, Cibubur. Proses itu membuat empat rangkaian kereta harus dikirim kembali ke pabrik INKA.

Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Prasarana LRT Jabodebek Kementerian Perhubungan, Ferdian Suryo Adhi Pramono, mengaku telah berkomunikasi dengan konsultan Crossrail. Tak lama setelah insiden saat pengujian, kata dia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memerintahkan adanya evaluasi.

"Menurut Menteri, dari prosedur standar saat uji coba saja sudah ada kesalahan. Jadi diminta belajar dari negara lain, kenapa bisa terjadi (kesalahan teknis)," kata Ferdian saat itu.

Menurut dia, peninjauan dari Crossrail tidak masuk dalam anggaran belanja LRT Jabodebek. Tinjauan itu merupakan turunan dari kesepahaman bilateral Budi Karya dengan Menteri Transportasi Inggris Wendy Morton. Meski agenda utamanya soal pengembangan transportasi ramah lingkungan, otoritas transportasi Inggris menyisipkan bantuan evaluasi lewat Crossrail.

Lantaran tidak bisa berkontrak langsung dengan Crossrail, Kemenhub mencari konsultan independen yang mumpuni untuk mengawal kelanjutan dua proyek strategis, yaitu LRT Jabodebek dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ferdian membenarkan bahwa kementerian sempat menggelar penjajakan pasar alias market sounding proyek konsultan perkeretaapian untuk kedua proyek itu pada 18 Agustus 2022.

Skemanya dengan tahun jamak, anggarannya berasal dari kas negara. "Kami mencari konsultan berpengalaman seperti Crossrail. Kalau ketemu, bisa saja kami kawinkan (menggabungkan Crossrail dengan konsultan terpilih)," tuturnya.

Sumber Tempo yang mengetahui komunikasi pemerintah dan Crossrail menduga Menteri Budi Karya sedang aktif memburu jasa konsultan asing untuk keperluan LRT Jabodebek. Tak hanya Crossrail, pemerintah pun memakai jasa Systra—grup konsultan asal Prancis—untuk dukungan perancangan proyek.

Kepala Divisi LRT Jabodebek dari PT KAI, Mochamad Purnomosidi, mengatakan manajemen sudah mempelajari laporan Crossrail. Namun dia menyebutkan banyak temuan konsultan tersebut yang sudah diklarifikasi. "Sebagian kecil kami adopsi, tapi kebanyakan kami luruskan."

Direktur Operasi II PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Pundjung Setya Brata, pun mengkonfirmasi hasil tinjauan Crossrail. "Semua pemangku kepentingan bersama-sama menindaklanjuti sesuai dengan lingkup masing-masing," katanya. Proyek ini melibatkan empat BUMN, yakni PT KAI, PT Adhi Karya, PT INKA, serta PT Len Industri.

Pada Senin, 26 Desember 2022, Presiden Joko Widodo, didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan uji coba LRT Jabodebek dari Stasiun LRT Harjamukti, Depok sampai ke Stasiun TMII, Jakarta Timur. Kereta melintas sepanjang 9 kilometer yang ditempuh dalam waktu sekitar 12 menit dengan kecepatan 80 kilometer per jam.

“Kereta ini nyaman, cepat, tidak berisik, dan tanpa masinis. Yang membanggakan adalah ini buatan INKA (dalam negeri), termasuk sistem tanpa masinisnya,” ujar Jokowi usai menjajal LRT Jabodebek di Stasiun LRT TMII.

Jokowi berharap, pada Juli 2023 LRT Jabodebek sudah bisa beroperasi berbarengan dengan kereta cepat Jakarta – Bandung. “Ini baru selesai 87 persen. Deponya masih dalam penyelesaian, dan hal-hal kecil berkaitan dengan sinkronisasi sistem,” kata dia.

Sementara Menhub Budi Karya menuturkan, saat ini LRT Jabodebek sudah dalam tahap pengujian sistem driverless (tanpa masinis). “Karena ini menggunakan teknologi yang tinggi, saya minta uji coba dilakukan dengan baik, untuk memastikan aspek keselamatannya sudah terpenuhi, sebelum nanti dioperasikan Insha Allah pada pertengahan 2023,” ucap dia.

Menurut mantan bos PT Angkasa Pura II itu, angkutan massal perkotaan sangat penting untuk terus dikembangkan, ditata, dan dioptimalkan pemanfaatannya untuk masyarakat. “DKI Jakarta menjadi salah satu kota percontohan dalam pembangunan angkutan massal yang lengkap. Ada MRT, LRT, BRT, KRL commuter, Angkot, dan lain-lain,” tutur Budi Karya.

Selanjutnya: BTS Kominfo<!--more-->

3. BTS Kominfo

Proyek strategis nasional yang bermasalah di tahun 2022 adalah base transceiver station atau BTS yang digarap Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo—Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI. Masalahnya adalah munculnya dugaan kasus korupsi di dalam pelaksanaan proyek dan masih proses penanganan oleh Kejaksaan Agung.

Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) juga telah memeriksa puluhan orang yang diduga terlibat dalam kasus ini sepanjang 2022. Selain itu juga melakukan penggeledahan kantor BAKTI sebagai penanggung jawab proyek sampai ke konsorsium penggarap menara ini.

Yang terakhir, penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor Kominfo di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat, dan kantor PT Adyawinsa Telecommunication & Electrical di Jalan Pegangsaan Dua KM 2 Nomor 64, Jakarta Utara pada Senin, 7 November 2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung I Ketut Sumedana mengatakan pihaknya masih mendalami temuan barang bukti saat melakukan penggeledahan. "Masih dipelajari," ujar dia kepada Tempo pada Selasa, 8 November 2022.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi menjelaskan, dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen-dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara dimaksud. Penggeledahan dan penyitaan berjalan lancar dan aman dengan mematuhi protokol kesehatan.

“Kami menemukan beberapa dokumen penting diduga terkait dengan penanganan perkara dimaksud. Saat ini telah dan sedang melakukan evaluasi dan pendalaman berdasarkan hasil dokumen yang ditemukan," kata dia.

Penggeledahan di kantor Kominfo tersebut dibenarkan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong. Dia mengklaim bahwa pihaknya bersikap kooperatif dalam penggeledahan tersebut.“Betul dan Kominfo bersikap kooperatif,” ucap Usman. Kejagung telah menaikkan perkara dugaan rasuah ini dari penyelidikan ke penyidikan, pada awal November 2022.

Proyek pembangunan BTS ini diinisiasi sejak akhir 2020. Direncanakan menyentuh 7.904 titik blankspot serta 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal, semestinya proyek kelar pada 2023. Pembangunan tersebut terbagi atas dua tahap. Tahap pertama, BTS ditargetkan berdiri di 4.200 lokasi dan penggarapannya semestinya telah rampung pada 2022. Sedangkan sisanya diselesaikan sampai 2023.

Namun hingga kuartal II 2022, BAKTI tercatat baru merampungkan 2.060-2.070 tower untuk tahap pertama. “Itu yang sudah on air,” kata Kepala Divisi Infrastruktur Lastmile Backhaul BAKTI Feriandi Mirza saat ditemui Tempo di kantornya, Jakarta Selatan, 3 Juni lalu.

Feriandi mengatakan ada berbagai hambatan yang dialami oleh pekerja di lapangan baik di daerah Papua dan non-Papua. Di wilayah luar Papua, dia bercerita penyelesaian proyek pembangunan BTS sempat terganggu oleh pandemi Covid-19 yang mempengaruhi rantai pasok.

Selama wabah meruak, kontraktor BTS kesulitan mendapatkan perangkat microchip yang masih banyak diimpor dari negara lain, seperti Cina. “Karena perangkat (telekomunikasi) ini mostly 100 persen masih impor,” katanya.

Pasokan perangkat telekomunikasi dari negara-negara produsen microchip menyusut lantaran produksi berkurang. Ditambah lagi, lalu-lintas logistik dari satu negara ke negara lain terganggu karena kebijakan lockdown.

Sementara itu di wilayah Papua, penyelesaian pembangunan BTS sempat terkendala oleh beberapa masalah. Misalnya, soal keamanan. Feriandi bercerita entitasnya sempat diminta menghentikan sementara proyek pembangunan BTS oleh Kepolisian Daerah Papua setelah tragedi penembakan delapan pekerja Palapa Ring Timur.

“Plus ada kejadian lain, insiden kecil di berbagai area di Provinsi Papua. Intinya kamu bukan ingin menempatkan pekerja di risiko yang sama,” ucap dia. Selain masalah keamanan, Feriandi menyinggung persoalan geografis di beberapa titik di Papua yang sulit dijangkau dengan akses darat.

Untuk beberapa wilayah, ia mengatakan pengiriman material harus diangkut menggunakan helikopter. Rantai panjang pengiriman ini diklaim membuat pekerjaan tak selesai tepat waktu.

Kejaksaan Agung menaksir kerugian negara akibat dugaan korupsi BTS Kominfo mencapai Rp 1 triliun. Perhitungan itu mencakup penyelesaian BTS tahap I yang meliputi lima paket pekerjaan. "Rp 10 triliun itu nilai kontrak (tahap I). Kerugiannya mungkin sekitar Rp 1 triliun. Kami masih hitung, itu mungkin atau bisa lebih," ujar Kuntadi di kantor Kejaksaan Agung Jakarta, Rabu, 2 November 2022.

Cakupan wilayah proyek pembangunan menara yang diduga bermasalah meliputi daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Misalnya, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera, hingga Papua dan Sulawesi.

Baca Juga: Kemenhub: Target Operasi Kereta Cepat Tetap Juni 2023 Meski Ada Kecelakaan pada Proyek

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.