TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah memastikan bahwa subsidi untuk mobil listrik dan sepeda motor listrik tidak dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2023.

Ia pun menyebutkan rencana subsidi yang sedemikian besar untuk kendaraan listrik tersebut sangat tak sebanding dengan alokasi program perlindungan sosial yang diterima oleh setiap rumah tangga miskin.

Baca: Menperin: Subsidi Kendaraan Listrik Masih Dipelajari dan Dihitung Pemerintah

“Jika subsidi ini akan direalisasikan dalam bentuk uang tunai untuk pembelian mobil dan motor listrik, dan jika direalisasikan tahun depan, maka kami tegaskan tidak ada alokasi APBN 2023 untuk dukungan kebijakan tersebut,” kata Said dikutip dari dpr.go.id, Senin, 20 Desember 2022.

Ekonomi tak menentu dan ada ancaman resesi

Menurut Said, pemerintah harus lebih dahulu mengkaji ulang kebijakan pemberian insentif tersebut. Apalagi tahun depan situasi ekonomi global masih tidak menentu dan terancam terjadi resesi ekonomi.

“Pada tahun 2023 kita harus bersiap menghadapi situasi ekonomi global yang tidak menentu. Karena itu kita membutuhkan ketangguhan fiskal pada APBN,” ucapnya.

Ia pun menegaskan jika kebijakan ini diteruskan, maka akan menjadi sangat tidak wajar di tengah separuh masyarakat di Indonesia yang belum mampu memenuhi standar makanan bergizi. Apalagi prevalensi balita masih tinggi.

“Mandat utama konstitusi dan bernegara kita adalah mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Hal inilah yang harus jadi kacamata utama kita dalam merumuskan kebijakan prioritas,” kata Said.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan rencana pemberian subsidi kendaraan listrik tetap berprogres dan saat ini dalam tahap finalisasi di level pemerintahan. Namun begitu, ia pun mengakui bahwa efektivitas dari insentif yang akan disalurkan pada tahun depan adalah sebuah tantangan.

Selanjutnya: Ia juga menyebutkan pemberian insentif ...

<!--more-->

Ia juga menyebutkan pemberian insentif sangat dibutuhkan untuk mendorong program hilirisasi di Indonesia. Pemerintah, kata Agus, akan melakukan benchmarking atas kebijakan insentif serupa yang bertujuan mendongkrak pertumbuhan manufaktur di negara-negara lain, khususnya negara kompetitor.

Padahal sebelumnya Agus pada pekan lalu telah mengumumkan pemerintah akan memberikan insentif sebesar Rp 80 juta untuk pembelian mobil listrik dan Rp 8 juta untuk pembelian sepeda motor listrik.

“Untuk pembelian mobil listrik berbasis hybrid akan diberikan insentif Rp 40 juta,” ujar Agus dalam keterangan pers di Brussels, Belgia, seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, 14 Desember 2022.

Ia lalu merinci bahwa insentif untuk pembelian motor listrik yang baru sebesar Rp 8 juta, sedangkan insentif untuk motor konversi menjadi motor listrik sebesar Rp 5 juta. Adapun insentif diberikan kepada pembeli mobil atau motor listrik dari produsen yang memiliki pabrik di Indonesia.

Insentif masih dihitung

Keesokan harinya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemberian insentif ini akan masuk dalam perhitungan anggaran pendapatan belanja dan belanja negara atau APBN 2023.

"Seperti yang sudah saya sampaikan kita akan menghitung. Pertama, kita dukung untuk pembangunan industrinya, kita menghitung dari struktur insentif yang diberikan dampaknya ke APBN kita karena itu dimasukan ke 2023," tuturnya, Kamis, 15 Desember 2022.

Ia menegaskan bahwa besaran insentif itu masih belum final karena masih dalam pembahasan internal pemerintah dan DPR. “Akan diselesaikan di internal pemerintah dan DPR,” kata bendahara negara tersebut.

Lalu, bagaimana tanggapan para produsen mobil soal insentif yang tak kunjung jelas ini?

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi menyatakan masih akan bersikap wait and see atas keputusan pemerintah tersebut. Ia secara pribadi yakin pemerintah sudah punya hitung-hitungan soal subsidi kendaraan listrik ini.

Selanjutnya: “Ya tinggal proses waktu saja..."

<!--more-->

“Ya tinggal proses waktu saja, pasti Kemenperin punya pegangan dan pemerintah juga sudah pasti akan menjalankan hal ini. Tinggal kapannya dan besarannya memang masih lagi diperdebatkan,” tutur Nangoi ketika dihubungi, Rabu, 21 Desember 2022.

Insentif akan menggairahkan industri mobil listrik

Ia optimistis pemberian insentif ini bakal kian menggairahkan penjualan mobil listrik ke depannya.

“Saya rasa sih (dengan polemik yang ada). masih oke ya, tidak ada masalah. Mau dibantu ini sudah luar biasa sekali, pasti penjualan mobil lsitrik akan meningkat setelah di-support pemerintah, jadi kami (Gaikindo) tetap menanggapi hal ini secara positif dan tidak ada masalah ya,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy menilai kebijakan subsidi pembelian mobil listrik BEV maupun HEV akan kian menguatkan lobi terhadap prinsipal untuk melokalisasi produk.

“Kami pasti selalu meminta prinsipal untuk consider, ke depannya tidak hanya impor, tapi ke depannya made in Indonesia untuk BEV,” tutur Anton.

Sedangkan Business Innovation and Marketing & Sales Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, menyebutkan pemberian subsidi bakal memuluskan langkah Honda yang akan memasarkan dua varian mobil listrik hybrid di Indonesia pada 2023 mendatang.

"Kami sudah mempunyai roadmap untuk penerapan elektrifikasi di Indonesia. Di mana tahun depan akan memperkenalkan dua varian hybrid, dan elektrifikasi lainnya termasuk produksi lokal di tahun-tahun selanjutnya," ujarnya.

BISNIS

Baca juga: Subsidi Mobil Listrik Rp 80 Juta, Berapa Harga Wuling Air EV dan Hyundai Ioniq 5 Nantinya?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.