TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengambil kebijakan impor beras sebanyak 200 ribu ton hingga akhir 2022. Proses pengambilan keputusan tersebut memakan waktu panjang lantaran kementerian dan lembaga tak segera satu suara.

Hingga kini, Kementerian Pertanian (Kementan) berkukuh bahwa hasil produksi beras di dalam negeri masih sangat mencukupi kebutuhan domestik. Perum Bulog pun tak kalah lantang mengatakan data Kementan tak sesuai fakta di lapangan.

Baca: Pemerintah Bersiap Impor Beras, Ombudsman Peringatkan 12 Indikator Ini

Bagaimana kronologi kisruh data beras itu hingga akhirnya pemerintah resmi mengambil langkah impor?

Kementan klaim beras surplus

Awalnya, Kementan memastikan produksi beras nasional dalam kondisi aman hingga akhir tahun. Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Moh Ismail Wahab memperkirakan produksi periode Oktober-Desember 2022 mencapai 10,24 juta ton gabah kering giling (GKG) atau jika dikonversikan ke beras sekitar 5 sampai 6 juta ton.

Artinya, pada tahun ini diperkirakan surplus beras mencapai 1,8 juta ton. Apabila ditambah surplus tahun sebelumnya, jumlah surplus tersebut mencapai 5,7 juta ton beras.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yakin pasokan beras domestik aman. "(Stok beras) Aman, dong. Kamu mau berapa ton? Mau beli berapa, ayo," ucapnya saat ditemui Tempo di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Oktober 2022.

Harga beras naik

Namun klaim Kementan soal surplus beras mengundang pertanyaan lantaran harga beras dan gabah kering panen justru naik. Badan Pangan Nasional mencatat harga gabah kering panen atau GKP naik sebesar 15,7 persen dan harga beras medium naik 4,26 persen.

Ketua Komisi IV DPR Sudin pun mempertanyakan mengapa harga di tingkat konsumen bisa naik sementara Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim terjadi surplus beras sebesar 6 juta ton.

"Berarti hukum dagang tidak berlaku. Supply dan demand tidak menentukan. Menurut Kementan, kita surplus 6 juta ton, tiba-tiba turun dari 10 ton. Tapi di tingkat konsumen kenaikan harga 4 sekian persen?" ujar Sudin dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Bapanas, Perum Bulog, dan Holding Pangan di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan pada Rabu, 16 November 2022.

Bulog tak temukan surplus beras di lapangan

Dalam rapat yang sama, akhirnya Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas buka suara. Dia mengaku sudah meminta klarifikasi pada Kementan soal hasil panen yang diklaim melimpah itu.

Selanjutnya: Total produksi tak mencapai...

• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya