Pemerintah Bersiap Impor Beras, Ombudsman Peringatkan 12 Indikator Ini

Pekerja beraktivitas di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Senin, 10 Januari 2022. Stok beras juga akan bertambah 11,6 juta ton hasil panen peride Januari - Maret 2022 sehingga dipastikan masih surplus dan tidak perlu lagi mengimpor beras. TEMPO/Tony Hartawan
Pekerja beraktivitas di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Senin, 10 Januari 2022. Stok beras juga akan bertambah 11,6 juta ton hasil panen peride Januari - Maret 2022 sehingga dipastikan masih surplus dan tidak perlu lagi mengimpor beras. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menilai pemerintah belum memenuhi 12 indikator dalam pengambilan keputusan impor beras berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika berujar pemerintah hanya mempertimbangkan antisipasi krisis pangan dan minimnya stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog. "Hal ini berpotensi menimbulkan maladministrasi dalam pengambilan keputusan impor beras,” ucapnya melalui keterangan tertulis pada Kamis, 8 Desember 2022. 

Pemerintah sepakat mengimpor beras sebanyak 200 ribu ton setelah Presiden Joko Widodo menggelar dua kali rapat terbatas. Kementerian Perdagangan telah memberikan izin kepada Bulog untuk mengimpor beras hingga 500 ribu ton. 

Namun, Ombudsman menilai proses kesepakatan impor baru memenuhi sebagian dari indikator yang diperlukan. Berdasarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI tentang Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah tahun 2021, terdapat 12 indikator dalam pengambilan keputusan impor beras maupun besaran CBP. Di antaranya, perkembangan luas lahan, perkembangan potensi produksi padi dan beras nasional, proyeksi ketersediaan CBP, dan ketersediaan stok CBP pada Perum Bulog. 

Indikator lainnya adalah ketersediaan stok beras di rumah tangga, penggilingan dan pedagang, perkembangan konsumsi beras per kapita, perkembangan ekspor dan impor beras, perkembangan harga beras atau stabilisasi harga beras, target penyerapan dan penyaluran Perum Bulog atas produksi beras dalam negeri, kalender masa tanam dan masa panen, ancaman produksi pangan, dan keadaan darurat dan krisis pangan.

Indikator utama yang menjadi sorotan Ombudsman adalah ketersediaan stok beras. Yeka menyayangkan perbedaan data antara Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog dengan Kementerian Pertanian. Sebelumnya Bapanas menyatakan CBP yang dikelola oleh Bulog berkurang hingga 50 persen dari batas aman stok sebanyak 1,2 juta ton per tahun. Sedangkan Kementerian Pertanian menyatakan stok beras surplus.

Menurutnya, kisruh perbedaan data stok beras antar kementerian dan lembaga terkait ini sebetulnya merupakan kejadian berulang. Pasalnya hal yang sama juga terjadi pada awal tahun lalu hingga memicu kegaduhan rencana impor beras untuk keperluan CBP.  "Data stok beras hanya sebagian kecil dari banyaknya faktor yang penting diperhatikan oleh pemerintah sebelum mengambil keputusan impor beras untuk CBP,” ujar Yeka.

Ombudsman Ingatkan Peristiwa Disposal Stock

Yeka menilai pemerintah harus mengedepankan aspek tata kelola yang baik. Meski keputusan impor tidak selalu berdampak buruk, pemerintah tetap perlu mengkaji ulang urgensi impor beras CBP dan menjelaskannya kepada publik. 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemerintah perlu memperhatikan penetapan waktu impor. Ombudsman mengingatkan jangan sampai beras impor itu justru tiba di Indonesia pada saat panen raya yang diprediksi akan terjadi pada awal 2023. Sehingga keputusan impor membuat perlindungan dan kesejahteraan petani menjadi terancam. 

Selanjutnya, Ombudsman meminta pemerintah untuk memperhatikan kondisi disposal stock dalam penyerapan stok beras, baik dari dalam negeri maupun impor. Berkaca dari kasus pemusnahan disposal stock pada 2019 sebanyak 20 ribu ton, ia memperingatkan pemerintah untuk menghitung kebutuhan saat ini dengan presisi. Sehingga, tidak terjadi inefisiensi sumber daya dan keuangan. 

Ombudsman juga menilai pemerintah belum efektif dalam membangun kebijakan seputar beras yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Ia mengatakan kinerja pengadaan beras Bulog kian melorot dan stabilisasi harga beras pun menjadi tersendat. Musababnya adalah pencabutan captive market dalam penyaluran beras Bulog dan lambannya pemerintah dalam merevisi HPP. 

“Agar kejadian ini tidak berulang di akhir 2023, alangkah patutnya jika pemerintah kembali memikirkan untuk memastikan pengadaan beras program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bersumber dari pengadaan beras Bulog,” kata Yeka. Menurut dia, langkah itu juga akan membuat penggunaan dana APBN lebih efisien. 

Terakhir, Ombudsman juga mendorong Bapanas untuk mengintegrasikan penugasan dari hulu ke hilir. Sehingga, Bulog tidak selalu dijadikan kambing hitam dalam pengelolaan CBP. 

Baca Juga: Pemerintah Impor Beras, Ini 5 Negara Pemasok Beras ke Indonesia








Alasan Keran Impor Beras Dibuka, Bapanas: Bulog Baru Serap 50 Ribu Ton di Panen Raya

3 jam lalu

Aktifitas pekerja di gudang PT Food Statsiun kawasan Pasar Induk Beras Cipinang. Jumat, 3 Februari 2023. Anggaran Bulog untuk membeli beras impor mencapai Rp. 7 Triliun termasuk 500 ribu ton hingga pertengahan Februari 2023. Sebelumnya Bulog mendapatkan tugas dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyerap hasil panen petani sebanyak 2,4 juta ton. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Alasan Keran Impor Beras Dibuka, Bapanas: Bulog Baru Serap 50 Ribu Ton di Panen Raya

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan alasan pemerintah kembali membuka keran impor beras tahun ini.


SPI: Pengumuman Impor Beras 2 Juta Ton di Tengah Panen Raya Merugikan Petani

3 jam lalu

Foto udara aktivitas bongkar muat beras dari Thailand di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 13 Februari 2023. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menargetkan beras impor sebanyak setengah juta ton atau 500 ribu ton sampai di Indonesia pada 15 Februari 2023, dan langsung disalurkan ke masyarakat. Tempo/Tony Hartawan
SPI: Pengumuman Impor Beras 2 Juta Ton di Tengah Panen Raya Merugikan Petani

Serikat Petani Indonesia menilai keputusan pemerintah untuk impor beras 2 juta merugikan petani. Keputusan impor diambil justru saat panen raya.


Terkini: Sri Mulyani soal Alphard Masuk Apron Bandara, Modus Scam Marak di Akhir Periode Pelaporan SPT

3 jam lalu

Mobil Alphard Sri Mulyani yang masuk apron Bandara Soekarno-Hatta. ISTIMEWA
Terkini: Sri Mulyani soal Alphard Masuk Apron Bandara, Modus Scam Marak di Akhir Periode Pelaporan SPT

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari penjelasan Sri Mulyani soal fotonya menggunakan mobil Alphard masuk ke apron Bandara Soekarno-Hatta.


SPI: Impor Beras Terjadi Akibat Bulog Tak Kuasai Cadangan Beras Sejak Tahun Lalu

4 jam lalu

Aktivitas bongkar muat beras dari Thailand di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 13 Februari 2023. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menargetkan beras impor sebanyak setengah juta ton atau 500 ribu ton sampai di Indonesia pada 15 Februari 2023, dan langsung disalurkan ke masyarakat. Tempo/Tony Hartawan
SPI: Impor Beras Terjadi Akibat Bulog Tak Kuasai Cadangan Beras Sejak Tahun Lalu

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan impor beras sebagai akibat dari lambatnya pemerintah mengambil kebijakan perberasan.


Bapanas Bantah Bulog Kalah Saing dengan Korporasi Besar hingga Akhirnya Perlu Impor Beras

5 jam lalu

Direktur Utama Bulog Budi Waseso, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan monitoring pembongkaran 5 ribu ton beras impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dari Vietnam pada Jumat, 16 Desember 2022. RIANI SANUSI PUTRI
Bapanas Bantah Bulog Kalah Saing dengan Korporasi Besar hingga Akhirnya Perlu Impor Beras

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi membantah bahwa Bulog Kalah bersaing dengan korporasi besar sehingga harus melakukan impor beras tahun ini.


Betulkah Indonesia Butuh Impor Beras Karena Hasil Produksi Turun? Ini Penjelasan Perpadi vs Pengamat

6 jam lalu

Aktivitas bongkar muat beras dari Thailand di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin, 13 Februari 2023. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menargetkan beras impor sebanyak setengah juta ton atau 500 ribu ton sampai di Indonesia pada 15 Februari 2023, dan langsung disalurkan ke masyarakat. Tempo/Tony Hartawan
Betulkah Indonesia Butuh Impor Beras Karena Hasil Produksi Turun? Ini Penjelasan Perpadi vs Pengamat

Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso dan pengmat angkat bicara menanggapi rencana impor beras dalam waktu dekat.


Bapanas Klaim Stok Pangan Aman Saat Ramadan dan Idul Fitri: Masyarakat Tidak Perlu Khawatir

7 jam lalu

Pedagang mempersiapkan daging di tengah maraknya penyakit mulut dan kuku (PMK) di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Juni 2022. Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak seperti sapi dan kambing berimbas omzet penjualan daging hingga 50 Persen. TEMPO/ Faisal Ramadhan
Bapanas Klaim Stok Pangan Aman Saat Ramadan dan Idul Fitri: Masyarakat Tidak Perlu Khawatir

Badan Pangan Nasional atau Bapanas menyebut stok pangan aman di bulan Ramadan dan Idulfitri.


Terpopuler: Sri Mulyani Jelaskan Foto Viral di Apron Bandara, Larangan Buka Bersama Dipertanyakan

10 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) mengecek persiapan Asian Games 2018 di Terminal 3 Bandara Soekarno - Hatta, Tangerang, Senin, 13 Agustus 2018. Sri Mulyani menekankan kepada petugas mengenai pentingnya memberikan layanan yang terbaik saat Asian Games berlangsung. Tempo/Hendartyo Hanggi
Terpopuler: Sri Mulyani Jelaskan Foto Viral di Apron Bandara, Larangan Buka Bersama Dipertanyakan

Berita terpopuler ekonomi kemarin dimulai dari Sri Mulyani Indrawati buka suara soal fotonya viral menggunakan mobil Alphard yang masuk Bandara.


Bapanas Ungkap Cerita Latar Belakang Keputusan Impor 2 Juta Ton Beras

17 jam lalu

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NGA) Arief Prasetyo Adi saat mengunjungi Pasar Induk Beras Cipinang dalam rangka pemantauan harga dan ketersediaan beras, Senin, (7/11/2022), di Jakarta.
Bapanas Ungkap Cerita Latar Belakang Keputusan Impor 2 Juta Ton Beras

Bapanas menyampaikan pemerintah terpaksa mengambil keputusan pahit untuk mengimpor 2 juta ton beras.


Terkini: Asosiasi UMKM Kritik Larangan Buka Puasa Bersama, Jokowi Buka Keran Impor Beras 2 Juta Ton

22 jam lalu

Pengunjung berbuka puasa di Lippo Mall Kemang, Jakarta, Ahad, 26 Maret 2023. Sebagian warga ibukota memanfaatkan momentum Ramadan dengan mengadakan acara buka bersama untuk mempererat silaturahmi. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Terkini: Asosiasi UMKM Kritik Larangan Buka Puasa Bersama, Jokowi Buka Keran Impor Beras 2 Juta Ton

Berita bisnis terkini: Asosiasi UMKM kritik larangan buka puasa bersama, Jokowi buka keran impor beras 2 juta ton.