Kronologi Kisruh Data Beras Mentan Vs Buwas hingga Wanti-wanti Jokowi

Jumat, 9 Desember 2022 08:31 WIB

Syahrul Yasin Limpo dan Budi Waseso. ANTARA

Total produksi, kata dia, tidak mencapai 100 ribu ton seperti yang disebutkan Kementan melainkan hanya 20 juta ton. Ia mengatakan timnya juga sudah mengecek ke lapangan.

"Kami sudah cek di lapangan. Bahkan direksi kami ke lapangan dan berjumpa juga sama gubernur, nyatanya tidak ada," ucap Buwas.

Cadangan beras pemerintah kian tiris

Sementara stok cadangan beras pemerintah di Bulog kian menipis. Bapanas mencatat saat itu stok Bulog di bawah target 1,2 juta ton, yaitu hanya 650 ribu ton.

Di sisi lain, Buwas mengatakan tak mungkin melakukan penyerapan beras lokal dengan jumlah besar dalam waktu dekat. Selain stok yang terbatas, menurutnya harga di pasar juga tidak memungkinkan.

"Kalau kita mendatangkan dari luar (impor), itu harus secepatnya," kata Buwas.

Kemudian Komisi IV DPR mengadakan rapat dengar pendapat lanjutan pada Rabu, 23 November 2022. Kali ini Kementerian Pertanian turut hadir dan diminta untuk menjelaskan ihwal hasil produksi beras nasional.

Komisi IV DPR kemudian memberikan waktu kepada Kementan untuk memenuhi pasokan CBP ke Bulog selama enam hari kerja. Jumlah beras yang harus dipenuhi sebanyak 600 ribu ton.

Kementan surati Bapanas dan Bulog

Pada 30 November 2022, Data Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) Batara Siagian akhirnya melayangkan surat resmi kepada Bapanas dan Bulog yang berisi rincian lokasi penyerapan beras domestik.

Surat tersebut telah ditembuskan kepada pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dengan data yang dikirimkan Kementan, Batara berharap Bulog dapat segera menyerap beras di wilayah tersebut. Sehingga, pemerintah tidak perlu melakukan importasi beras.

Ketika ditanya soal surat tersebut, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta agar masyarakat menunggu kabar terbaru yang akan disampaikan pada RDP selanjutnya, 7 Desember 2022. Namun sehari sebelum RDP diselenggarakan, Bapanas mengumumkan keputusan pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 200 ribu ton hingga akhir tahun.

Jokowi wanti-wanti soal data beras

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta ke seluruh jajarannya untuk memastikan kebutuhan pasokan beras nasional tercukupi, terutama dalam menghadapi ancaman krisis pangan global. Sebab, kelangkaan pangan khususnya beras dapat memicu gejolak sosial dan politik.

Selanjutnya: Ia pun mewanti-wanti...

Berita terkait

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

10 menit lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

36 menit lalu

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.

Baca Selengkapnya

Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

53 menit lalu

Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

Puluhan akademisi menolak revisi UU MK dengan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani. Apa isinya?

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

2 jam lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Kelakuan SYL saat Jadi Mentan: Palak Rp 1 Miliar untuk Umrah Sekeluarga Sampai Beli Keris Rp 105 Juta

2 jam lalu

Kelakuan SYL saat Jadi Mentan: Palak Rp 1 Miliar untuk Umrah Sekeluarga Sampai Beli Keris Rp 105 Juta

Fakta Terbaru Sidang Syahrul Yasin Limpo (SYL), di antaranya pejabat Kementan diminta Rp 1 miliar

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Mangkir dalam Sidang Etik Hari Ini, Dewas KPK: Padahal Sudah Sepakat Kemarin

3 jam lalu

Nurul Ghufron Mangkir dalam Sidang Etik Hari Ini, Dewas KPK: Padahal Sudah Sepakat Kemarin

Menurut Dewas KPK, surat permintaan penundaan ini adalah yang ketiga kalinya diajukan Nurul Ghufron selama menjalani proses sidang etik.

Baca Selengkapnya

Antara Surplus 48 Bulan Berturut-turut, Ekspor Turun dan Pembatasan Impor Jokowi

3 jam lalu

Antara Surplus 48 Bulan Berturut-turut, Ekspor Turun dan Pembatasan Impor Jokowi

Indonesia kembali mencatat surplus perdagangan 48 bulan berturut-turut pada April 2024

Baca Selengkapnya

KPK Geledah dan Sita Rumah Syahrul Yasin Limpo di Kota Makassar

3 jam lalu

KPK Geledah dan Sita Rumah Syahrul Yasin Limpo di Kota Makassar

Ali Fikri mengatakan tim penyidik telah melakukan penggeledahan sekaligus penyitaan satu unit rumah milik Syahrul Yasin Limpo di Kota Makassar.

Baca Selengkapnya

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

3 jam lalu

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

Jajaran pengurus GP Ansor menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Berikut profil Gerakan Pemuda Ansor.

Baca Selengkapnya

Istana soal PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas: Presiden Ucapkan Terima Kasih

3 jam lalu

Istana soal PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas: Presiden Ucapkan Terima Kasih

Istana Kepresidenan juga menyatakan Jokowi selalu menghormati PDIP.

Baca Selengkapnya